Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa sektor usaha konstruksi saat ini tengah menghadapi dua tantangan ekstrem. Tantangan pertama adalah persaingan tak sehat dengan menawarkan harga serendah-rendahnya saat tender.

“Persaingan yang tak sehat menghasilkan kualitas proyek infrastruktur yang buruk,” katanya dalam Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (9/12).

Maka dari itu, ia meminta kepada pengusaha konstruksi yang hadir dalam acara tersebut, agar melakukan persaingan usaha yang wajar. Sehingga kualitas pembangunan proyek yang dilakukan bagus, dan pengusaha tetap mendapatkan keuntungan yang wajar.

Sementara ekstrem kedua adalah adanya kerjasama negatif dengan banyak pihak seperti bupati, pemerintah dan instansi lainnya untuk kemudiaan melakukan mark up anggaran besar-besaran seperti Hambalang.

“Dua ekstrem itu harus kita hindari,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa sektor usaha konstruksi saat ini tengah menghadapi dua tantangan ekstrem. Tantangan pertama adalah persaingan tak sehat dengan menawarkan harga serendah-rendahnya saat tender.

“Persaingan yang tak sehat menghasilkan kualitas proyek infrastruktur yang buruk,” katanya dalam Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (9/12).

Maka dari itu, ia meminta kepada pengusaha konstruksi yang hadir dalam acara tersebut, agar melakukan persaingan usaha yang wajar. Sehingga kualitas pembangunan proyek yang dilakukan bagus, dan pengusaha tetap mendapatkan keuntungan yang wajar.

Sementara ekstrem kedua adalah adanya kerjasama negatif dengan banyak pihak seperti bupati, pemerintah dan instansi lainnya untuk kemudiaan melakukan mark up anggaran besar-besaran seperti Hambalang.

“Dua ekstrem itu harus kita hindari,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pelelangan proyek konstruksi di bawah Rp30 miliar.

Dengan nota kesepahaman ini maka pelaku usaha konstruksi tingkat daerah yang memiliki modal di bawah Rp30 miliar bisa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam proyek pembangunan nasional.

“MoU ini pada dasarnya Gapensi meminta supaya BUMN-BUMN itu tidak ikut serta dalam tender-tender di bawah Rp30 miliar, jadi itu simpel,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat ditemui usai teken MoU di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (9/12).

Rini mengatakan bahwa dirinya akan menginstruksikan BUMN-BUMN jasa konstruksi agar tidak ikut tender proyek di bawah Rp30 Miliar.

“Jadi pada dasaranya kami menginstruksikan BUMN-BUMN di jasa konstruksi tidak ikut tender proyek Rp30 miliar kebawah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan berusaha kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi swasta nasional untuk pelelangan pekerjaan maksimal Rp30 miliar tanpa perlu bersaing dengan BUMN konstruksi dalam rangka penguatan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pelelangan proyek konstruksi di bawah Rp30 miliar.

Dengan nota kesepahaman ini maka pelaku usaha konstruksi tingkat daerah yang memiliki modal di bawah Rp30 miliar bisa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam proyek pembangunan nasional.

“MoU ini pada dasarnya Gapensi meminta supaya BUMN-BUMN itu tidak ikut serta dalam tender-tender di bawah Rp30 miliar, jadi itu simpel,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat ditemui usai teken MoU di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (9/12).

Rini mengatakan bahwa dirinya akan menginstruksikan BUMN-BUMN jasa konstruksi agar tidak ikut tender proyek di bawah Rp30 Miliar.

“Jadi pada dasaranya kami menginstruksikan BUMN-BUMN di jasa konstruksi tidak ikut tender proyek Rp30 miliar kebawah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan berusaha kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi swasta nasional untuk pelelangan pekerjaan maksimal Rp30 miliar tanpa perlu bersaing dengan BUMN konstruksi dalam rangka penguatan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka