19 April 2026
Beranda blog Halaman 41391

Golkar Ical Harap Pemerintah Sportif

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan bahwa dirinya yakin 100 persen Kementerian Hukum dan HAM akan menerima hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar di Bali. Ketimbang Munas yang diselenggarakan oleh kubu Agung Laksono.
“Jika pemerintah melihat persoalan ini secara jernih, sportif dan tidak memihak, jelas Munas Bali yang memenuhi aspek legalitas,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (9/12).
Menurut dia, Munas IX di Bali itu dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD I dan II dari seluruh lndonesia. Munas Bali adalah amanat dari Rapimnas VII di Jogja.
“Oleh karenanya DPP hanya menganggap Munas itu cuma satu, yang di Bali itu. Dengan demikian Pemerintah tidak boleh ragu utuk mengesahkan hasil Munas Bali,” tukasnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Golkar Ical Harap Pemerintah Sportif

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan bahwa dirinya yakin 100 persen Kementerian Hukum dan HAM akan menerima hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar di Bali. Ketimbang Munas yang diselenggarakan oleh kubu Agung Laksono.
“Jika pemerintah melihat persoalan ini secara jernih, sportif dan tidak memihak, jelas Munas Bali yang memenuhi aspek legalitas,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (9/12).
Menurut dia, Munas IX di Bali itu dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD I dan II dari seluruh lndonesia. Munas Bali adalah amanat dari Rapimnas VII di Jogja.
“Oleh karenanya DPP hanya menganggap Munas itu cuma satu, yang di Bali itu. Dengan demikian Pemerintah tidak boleh ragu utuk mengesahkan hasil Munas Bali,” tukasnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Tim EKKM Kemensos Dapat Penghargaan Muri

Jakarta, Aktual.co —Tim Ekspedisi Kemanusian Kelompok Marjinal 2014 (EKKM) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri). Penghargaan tersebut diberikan setelah EKKM Kemensos RI berhasil melaksanakan kegiatan pemasangan kaki dan tangan palsu terbanyak dalam sebulan bagi para penyandang disabilitas.
Kegiatan yang digelar dengan melakukan perjalanan darat yang dimulai dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan berakhir di Nusa Tenggara Timur itu, sukses menyumbangkan sebanyak 1.241 buah kaki dan tangan palsu.
Tim EKKM Kemensos RI sendiri diketuai oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (Rehsos-ODK), Nahar. Dalam sebulan perjalanannya, Tim EKKM berhasil menjangkau sebanyak 16 provinsi dan 81 Kabupaten/Kota.
“Kami bangga atas penghargaan dari Muri untuk prestasi pemasangan kaki dan tangan palsu. Tentu saja, hal itu menjadi cambuk dan dorongan agar lebih baik di masa mendatang,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial, Samsudi, Selasa (9/12).
Kegiatan kepedulian bagi penyandang disabilitas tersebut juga dibantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang dilalui dan dijangkau, mitra kerja, unsur pemuda, dunia usaha, tokoh masyarakat dan agama, dan sebagainya. 
Selama perjalanan darat, tim EKKM 2014 melakukan penjangkauan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama menemukenali atas permasalahan yang tidak terdata dan terprogram dalam penanganan reguler. 
“Tidak hanya menemukenali permasalahan PMKS, tapi juga berupaya memberikan dan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai masalah yang ditemukan di lapangan,” pungkas Nahar.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Tim EKKM Kemensos Dapat Penghargaan Muri

Jakarta, Aktual.co —Tim Ekspedisi Kemanusian Kelompok Marjinal 2014 (EKKM) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri). Penghargaan tersebut diberikan setelah EKKM Kemensos RI berhasil melaksanakan kegiatan pemasangan kaki dan tangan palsu terbanyak dalam sebulan bagi para penyandang disabilitas.
Kegiatan yang digelar dengan melakukan perjalanan darat yang dimulai dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan berakhir di Nusa Tenggara Timur itu, sukses menyumbangkan sebanyak 1.241 buah kaki dan tangan palsu.
Tim EKKM Kemensos RI sendiri diketuai oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (Rehsos-ODK), Nahar. Dalam sebulan perjalanannya, Tim EKKM berhasil menjangkau sebanyak 16 provinsi dan 81 Kabupaten/Kota.
“Kami bangga atas penghargaan dari Muri untuk prestasi pemasangan kaki dan tangan palsu. Tentu saja, hal itu menjadi cambuk dan dorongan agar lebih baik di masa mendatang,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial, Samsudi, Selasa (9/12).
Kegiatan kepedulian bagi penyandang disabilitas tersebut juga dibantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang dilalui dan dijangkau, mitra kerja, unsur pemuda, dunia usaha, tokoh masyarakat dan agama, dan sebagainya. 
Selama perjalanan darat, tim EKKM 2014 melakukan penjangkauan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama menemukenali atas permasalahan yang tidak terdata dan terprogram dalam penanganan reguler. 
“Tidak hanya menemukenali permasalahan PMKS, tapi juga berupaya memberikan dan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai masalah yang ditemukan di lapangan,” pungkas Nahar.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pelarangan Rapat di Hotel, Pemkab Tangerang Hemat Rp 40 Milyar

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, bisa menghemat anggaran sekitar Rp40 miliar per tahun bila mengelar rapat di kantor sesuai larangan pemerintah terhasap PNS untuk menggelar rapat di hotel berbintang.
“Kami sudah lama rapat di kantor setempat dengan menu singkong rebus dan jagung, sebelum adanya peraturan itu,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Selasa (9/12)
Pernyataan tersebut terkait surat edaran Menpan RB No. 10 tahun 2014 menyangkut larangan PNS rapat di hotel yang diberlakukan mulai 1 Desember 2014.
Demi penghematan anggaran maka menu yang disajikan dalam rapat adalah singkong rebus, jagung rebus, misro, combro, lemet, timus, singkong urab, ubi rebus dan sejenisnya.
Menurut dia, untuk penghematan anggaran itu pihaknya berupaya mengalihkan dengan penyelesaian masalah tanah milik sekolah yang belum jelas statusnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2015 sebesar Rp4,21 triliun naik dari sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.
Demikian pula dari penghembatan rapat itu diarahkan untuk membangun saluran irigasi dan sekolah yang tidak layak pakai sehingga anak didik dapat nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar.
Sejak 1 Desember 2014 semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan rapat di kantor masing-masing dan tidak dibenarkan di luar apalagi ada tambahan biaya lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Mad Romli mengatakan APBD 2015 sebesar Rp4,21 triliun dengan dana terbesar untuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur mencapai 33 persen.
Sedangkan kenaikan APBD itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat mencapai Rp1,7 triliun.
Menurut dia, kenaikan APBD itu juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat secara maksimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pelarangan Rapat di Hotel, Pemkab Tangerang Hemat Rp 40 Milyar

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, bisa menghemat anggaran sekitar Rp40 miliar per tahun bila mengelar rapat di kantor sesuai larangan pemerintah terhasap PNS untuk menggelar rapat di hotel berbintang.
“Kami sudah lama rapat di kantor setempat dengan menu singkong rebus dan jagung, sebelum adanya peraturan itu,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Selasa (9/12)
Pernyataan tersebut terkait surat edaran Menpan RB No. 10 tahun 2014 menyangkut larangan PNS rapat di hotel yang diberlakukan mulai 1 Desember 2014.
Demi penghematan anggaran maka menu yang disajikan dalam rapat adalah singkong rebus, jagung rebus, misro, combro, lemet, timus, singkong urab, ubi rebus dan sejenisnya.
Menurut dia, untuk penghematan anggaran itu pihaknya berupaya mengalihkan dengan penyelesaian masalah tanah milik sekolah yang belum jelas statusnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2015 sebesar Rp4,21 triliun naik dari sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.
Demikian pula dari penghembatan rapat itu diarahkan untuk membangun saluran irigasi dan sekolah yang tidak layak pakai sehingga anak didik dapat nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar.
Sejak 1 Desember 2014 semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan rapat di kantor masing-masing dan tidak dibenarkan di luar apalagi ada tambahan biaya lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Mad Romli mengatakan APBD 2015 sebesar Rp4,21 triliun dengan dana terbesar untuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur mencapai 33 persen.
Sedangkan kenaikan APBD itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat mencapai Rp1,7 triliun.
Menurut dia, kenaikan APBD itu juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat secara maksimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain