19 April 2026
Beranda blog Halaman 41432

Liput 10 Tahun Tsunami Aceh, Wartawan Asing Harus Izin Kemlu

Banda Aceh, Aktual.co — Seluruh wartawan asing harus melapor ke Pemerintah Aceh dan mendapat izin dari Kementerian Luar Negeri RI, umtuk meliput peringatan 10 tahun Tsunami, pada 25-26 Desember mendatang. 
Hal itu dikatakan Kabiro Humas Aceh, Mahyuzar dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Senin (8/12). Menurutnya, minat wartawan asing untuk meliput peringatan sepuluh tahun tsunami sangat tinggi.
“Kami sudah menggelar rapat dengan perwakilan Kantor Imigrasi Aceh, Adhar, Kanwil Kemenkum HAM, Prajoko Yuwono, Waka Pendam IM, Letkol Budi Haryono serta Humas Polda Aceh, AKBP Bakhtiar di media center humas Aceh pekan lalu. Kesimpulannya perlu proses perizinan terpadu untuk wartawan asing yang meliput kegiatan itu,” sebut Mahyuzar.
Pihak Humas Setda Aceh akan menyaring data perwakilan dari media asing yang meliput peringatan 10 tahun tsunami dan melaporkannnya ke Kementerian Luar Negeri untuk nantinya bekerjasama dengan Pendam IM mengeluarkan ID Card.
Adapun prosedur untuk perizinan khusus koresponden media asing yang menetap di Indonesia untuk melakukan peliputan kegiatan 10 tahun tsunami di Aceh hanya perlu melaporkan konfirmasi kedatangan ke humas dan melampirkan beberapa dokumen berupa fotokopi Kartu  Pengenal Pers Asing  dan Pasport. 
“Sedangkan jurnalis yang bersifat sementara, sebelum kunjungannya ke Indonesia, akan mengajukan visa kunjungan jurnalistik (berbentuk Sticker) kepada perwakilan setempat,” kata dia.
Mereka Harus melaporkan diri ke humas Setda Aceh dengan melampirkan dokumen visa bentuk sticker dengan anotasi kepada Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Pariwisata,  
Lalu surat keterangan Dari KBRI yang mengeluarkan visa, Kartu Pers sementara yang dikeluarkan oleh Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, dan fotokopi Paspor.
Sedangkan jurnalis yang datang dengan menggunakan Visa On Arrival (VOA) untuk melakukan peliputan kegiatan 10 tahun tsunami di Aceh perlu melaporkan konfirmasi kedatangan ke humas dan pihak Imigrasi Banda Aceh dengan melampirkan beberapa dokumen seperti visa bentuk sticker VOA dari Imigrasi, surat keterangan tuugas dari Media tempat berkerja, surat keterangan dari Kantor Imigrasi setempat, dalam hal ini Kantor Imigrasi Banda Aceh, fotokopi Paspor dan pas foto. 

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Terus Kembangkan Temuan 15 Ribu Detonator Buatan India

Jakarta, Aktual.co — Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Nugraha Pamungkas, mengaku masih mengembangkan temuan 15 ribu detonator (pemicu ledak) yang ditemukan di Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu.

“Kasus ini masih kita kembangkan,” kata AKP Nugraha Pamungkas, di Parepare, Senin (8/12).

Selain itu, kata AKP Nugraha Pamungkas, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk mengidentifikasi temuan tersebut.

“Kita juga meminta keterangan ahli dari Puslabfor,” ujarnya.

Dijelaskan Kasat Reskrim, barang berbahaya bermerk C Det Alfa, buatan India itu, dibawa dari Nunukan, Kalimantan Utara ke Parepare, Sulsel, menggunaka Kapal Motor Thalia.

Selain itu, kata AKP Nugraha Pamungkas, pihaknya telah menahan tiga orang, sekaligus sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini, yakni Syafruddin, Baharuddin, dan Sahariah. Ketiganya adalah warga Jalan Andi Makkasau Timur, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Parepare.

“Syafruddin dan Baharuddin merupakan buruh pelabuhan setempat. Sementara Saharia, seorang penjual pakaian bekas (cakar),” paparnya.

Tertangkapnya sindikat penyalur bahan peledak tersebut, dari laporan anggota intelkam Polsek Pelabuhan Parepare yang mencurigai aktifitas Syafaruddin saat kapal KM Thalia bersandar di Pelabuhan Parepare.

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Terus Kembangkan Temuan 15 Ribu Detonator Buatan India

Jakarta, Aktual.co — Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Nugraha Pamungkas, mengaku masih mengembangkan temuan 15 ribu detonator (pemicu ledak) yang ditemukan di Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu.

“Kasus ini masih kita kembangkan,” kata AKP Nugraha Pamungkas, di Parepare, Senin (8/12).

Selain itu, kata AKP Nugraha Pamungkas, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk mengidentifikasi temuan tersebut.

“Kita juga meminta keterangan ahli dari Puslabfor,” ujarnya.

Dijelaskan Kasat Reskrim, barang berbahaya bermerk C Det Alfa, buatan India itu, dibawa dari Nunukan, Kalimantan Utara ke Parepare, Sulsel, menggunaka Kapal Motor Thalia.

Selain itu, kata AKP Nugraha Pamungkas, pihaknya telah menahan tiga orang, sekaligus sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini, yakni Syafruddin, Baharuddin, dan Sahariah. Ketiganya adalah warga Jalan Andi Makkasau Timur, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Parepare.

“Syafruddin dan Baharuddin merupakan buruh pelabuhan setempat. Sementara Saharia, seorang penjual pakaian bekas (cakar),” paparnya.

Tertangkapnya sindikat penyalur bahan peledak tersebut, dari laporan anggota intelkam Polsek Pelabuhan Parepare yang mencurigai aktifitas Syafaruddin saat kapal KM Thalia bersandar di Pelabuhan Parepare.

Artikel ini ditulis oleh:

Ridwan Kamil Belum Tahu Pos Satpol PP Dilempari Dan Dipasangi Stiker

Bandung, Aktual.co — Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku belum mengetahui kasus pelemparan pos Satpol PP dan pemasangan stiker yang menyatut foto dirinya di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung.
“Saya perlu dengar laporannya dulu,” kata pria yang akrab disapa Emil saat ditemui di Bandung, Senin (8/12).
Emil menjelaskan dirinya masih harus menunggu laporan lebih lanjut dari anak buahnya terkait kasus pelemparan dan penempelan stiker dirinya tersebut.
“Beri waktu sehari untuk mengecek agar datanya lengkap,” kata dia.
Sebelumnya, petugas Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) dihebohkan dengan pelemparan pos Satpol PP di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung atau tepatnya di samping Masjid Agung Bandung, Senin (8/12).
Polisi menduga, insiden tersebut dilakukan oleh pelaku yang identitasnya masih misterius pada pukul 02.00-05.00 WIB.
Selain itu, enam buah stiker berisi penghinaan kepada Wali Kota Bandung ditempeli didua jendela pos ini yang berisi pelecehan kepada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang dianggap membiarkan salah satu indekos di Jalan Banceuy digunakan sebagai tempat simpanan para pejabat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Ridwan Kamil Belum Tahu Pos Satpol PP Dilempari Dan Dipasangi Stiker

Bandung, Aktual.co — Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku belum mengetahui kasus pelemparan pos Satpol PP dan pemasangan stiker yang menyatut foto dirinya di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung.
“Saya perlu dengar laporannya dulu,” kata pria yang akrab disapa Emil saat ditemui di Bandung, Senin (8/12).
Emil menjelaskan dirinya masih harus menunggu laporan lebih lanjut dari anak buahnya terkait kasus pelemparan dan penempelan stiker dirinya tersebut.
“Beri waktu sehari untuk mengecek agar datanya lengkap,” kata dia.
Sebelumnya, petugas Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) dihebohkan dengan pelemparan pos Satpol PP di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung atau tepatnya di samping Masjid Agung Bandung, Senin (8/12).
Polisi menduga, insiden tersebut dilakukan oleh pelaku yang identitasnya masih misterius pada pukul 02.00-05.00 WIB.
Selain itu, enam buah stiker berisi penghinaan kepada Wali Kota Bandung ditempeli didua jendela pos ini yang berisi pelecehan kepada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang dianggap membiarkan salah satu indekos di Jalan Banceuy digunakan sebagai tempat simpanan para pejabat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Pertamina Ingin Kelola 100 Persen Mahakam, KESDM: Jalani Masa Transisi Dulu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) dan Total E&P Indonesie segera bekerja sama melakukan masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kaltim, hingga akhir kontrak pada 2017.

Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja usai rapat bersama Pertamina dan Total mengatakan masa transisi diperlukan agar Pertamina bisa mengelola Mahakam setelah 2017.

“Kami fasilitasi agar mereka (Pertamina-Total) segera siapkan proses transisi Blok Mahakam sampai nanti pada 2017 beralih ke Pertamina,” ujarnya di Jakarta, (8/12).

Ia berharap Pertamina segera mengajukan proposal pengelolaan Mahakam pasca-2017.

“Dengan demikian, kami bisa cepat putuskan Blok Mahakam, lalu transisi bisa segera dilakukan dan produksi juga tidak turun,” katanya.

Widhyawan yang akrab disapa Wawan itu mengatakan, dalam masa transisi akan dibicarakan hal-hal teknis seperti rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2015 sampai 2017. Masa transisi, lanjutnya, juga dibicarakan apakah Pertamina akan mengelola 100 persen Mahakam atau berkolaborasi dengan Total.

“Kalau kontrak diputus pada 2017, artinya Total tidak investasi lagi. Pertamina juga sudah harus siap-siap,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk mengelola Mahakam sendiri atau bekerja sama dengan Total.

“Kami tunggu Pertamina bilang ‘saya mau 100 persen’ dengan syarat terbaik buat negara dan produksi tidak turun,” katanya.

Opsi 100 persen Pertamina juga bisa saja dilakukan, lanjutnya, kalau skema kolaborasi dengan Total tidak memberikan keuntungan bagi Pertamina dan juga negara.

“Kalau tidak dapat apa-apa, kenapa mesti ikutkan Total,” ujarnya.

Menurut Wawan, Total juga tetap harus memenuhi kewajiban investasi Mahakam khususnya biaya operasi dan pemeliharaan hingga 2017.

“Itu tanggung jawabnya sebagai RPO (reliable and prudent operator),” katanya.

Pertamina sudah mengirim surat resmi kesiapan mengelola 100 persen Mahakam setelah 2017 kepada Menteri ESDM Sudirman Said. BUMN migas itu memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola Blok Mahakam. Pertamina juga punya pengalaman meningkatkan produksi blok lepas pantai ONWJ dan WMO pascapengambilalihan. Saat ini, Pertamina sedang melakukan “data room” Mahakam untuk memahami kondisi teknis dan operasional dari wilayah kerja tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain