Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polda Kalimantan Tengah mengamankan Ketua DPRD Kapuas, Kalteng, Mahmud Iif Syafrudin dan sejumlah anggota DPRD lain. Mereka ditangkap terkait dugaan suap pembahasan penetapan RAPBD Kapuas 2015.
“Ada sejumlah penangkapan atas tindak pidana korupsi berupa suap terhadap anggota DPRD Kapuas,” ujar Kasubagops Tipidkor Bareskrim Polri AKBP Arief Adiharsa, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (27/11).
Arief menceritakan, kronologis penangkapan berawal pada Selasa (25/11) sekitar pukul 17.30. Suap diduga diberikan oleh pejabat Pemkab Kapuas melalui Dinas PU Kapuas melalui Kabid Bina Marga, Imanuah. Menurut Arief, uang Rp 2,3 miliar itu diserahkan kepada Mahmud Iif Syafrudin. “Kemudian uang tersebut dibawa ke rumah Wakil Ketua DPRD Timotius Mahar untuk dibagikan ke masing-masing fraksi,” ungkap Arief.
Ia menjelaskan bahwa uang Rp 2,3 miliar itu rencananya akan dibagi. Rinciannya, unsur pimpinan Rp 100 juta, ketua fraksi Rp 65 juta, dan anggota masing-masing Rp 50 juta.
“Saat dirumah Wakil Ketua DPRD di Jalan Tambun Bungai nomor 53 Kapuas itulah dilakukan penangkapan,” kata Arief.
Dia menambahkan, saat ini sudah lima orang yang dijadikan tersangka oleh Polda Kalteng. “Tersangkanya sementara ada lima orang,” ujarnya.
Tersangka itu adalah Mahmud Safrudin dengan barang bukti uang Rp 346,9 juta dan mobil dinas  Fortuner, Timotius Mahar dengan bukti Rp 930 juta. Kemudian dua anggota DPRD,  Ronny S Rambang dengan barang bukti Rp 150 juta dan Epok Baharudin barang bukti Rp 165 juta serta tersangka lainnya Imanuah. Selain itu, 11 unit telepon seluler dan lima mobil juga disita pihak kepolisian.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Saksi Wakil Kepala BPD Kalimantan Barat cabang Jakarta Iwan Sutaryadi mengakui bahwa Wali Kota Palembang Romi Herton memberikan uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui orang dekat Akil, Muhtar Ependy.
“Waktu itu saya tanya mau dibawa ke mana uangnya, dijawab mau dibawa ke Pancoran. Awalnya saya tidak tahu, saya tanya rumah siapa, dijawab rumah sintua,” kata Iwan dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/11).
Iwan menjadi saksi dalam perkara dugaan pemberian uang kepada Akil Mochtar sebesar Rp14,145 miliar dan 316.700 dolar AS (sekitar Rp3,8 miliar) dengan tersangka Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito.
Sintua yang dimaksud adalah Akil Mochtar.
“Pada waktu itu gak bilang Akil Mochtar, kepada Akil dia panggil sintua, uang yang diambil semua 316.700 dolar AS,” tambah Iwan.
Sebelumnya Masyito dan Muhtar pada 13 Mei 2013 sudah menyetor uang ke kantor BPD Kalbar cabang Jakarta di Jalan Arteri Mangga Dua.
“Bersam bu Masyito saya tidak bahas apa-apa. Pak Muhtar menyampaikan mau setor uang. Saya tunggu sampai malam, malam dia setor sekitar 17.30 WIB,” jelas Iwan.
Uang dalam mata uang rupiah dan dolar tersebut ditempatkan dalam 3-4 koper dan dihitung oleh Rika Fatmawati dan Risna Hasrlianti yaitu karyawati BPD Kalbar caban Jakarta yaitu sebesar Rp11,395 miliar dan 316.000 dolar AS.
Namun uang tersebut ternyata kurang dari jumlah yang dijanjikan sebelumnya.
“Pak Muhtar sampaikan ke ibu uangnya kurang, ibu sampaikan tidak bawa uang lagi. Akhirnya uang sisanya diambil di tempat beliau di apartemen oakwood sekitar Rp35,4 juta,” jelas Iwan.
Uang itu diminta oleh Muhtar untuk disimpan dulu dan baru akan dimasukkan ke rekening bila Muhtar memerintahkan.
“Ditransfer baru 20 Mei 2013, tapi 18 Mei 2013 ada pengambilan uang,” tambah Iwan.
Uang yang ditransfer itu dikirim ke rekening CV Ratu Samagat yang dimiliki oleh istri Akil, Ratu Rita Akil.
“Muhtar telepon saya, minta tolong dikirim ke Ratu Samagat. Dia SMS saya dua rekening BNI dan Mandiri. Saya waktu itu tidak tahu (pemilik CV Ratu Samagat), tahu setelah ada berita di TV,” jelas Iwan.
Uang yang ditransfer adalah sebesar Rp3 miliar sedangkan sisanya minta disetorkan ke rekening Muhtar Ependy.
“Dia (Muhtar) minta disetorkan saja, disetor RP10 miliar. Saya setiap setoran selalu komunikasi ke Pak muhtar,” ungkap Iwan.
Dalam berita penyetoran, uang itu disebut sebagai modal usaha, pembelian mobil dan lainnya.
Romi Herton dan Masytio dalam perkara ini didakwa dengan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 13 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Pasal perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana 3-15 tahun penjara dan denda Rp50 juta hingga Rp750 juta.
Selain didakwa menyuap hakim, jaksa juga mendakwa Romi dan Masyito melakukan perbuatan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby