Jakarta, Aktual.co — Dua Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kupang, Rabu (26/11).
“Dua Menteri Kabinet Kerja Jokowi yang hadir itu masing-masing Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Nusa Tenggara Timur Yucundianus Lepa di sela-sela kegiatan Mukerwil VI PKB.
Menpora Imam Nahrawi tiba di Bandara El Tari Kupang menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Rabu (26/11) sekitar pukul 10.30 Wita. Dia akan menuju Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk memberi kuliah umum, kemudian menuju Gedung Olahraga (GOR) Oepoi dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTT untuk meninjau fasilitas olahraga provinsi kepulauan itu.
“Sebelum kembali lagi ke Jakarta pada hari yang sama, Menpora memberikan materi kepada kader partai di forum Muskerwil,” katanya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tiba di Kota Kupang pada Rabu (26/11) sekitar pukul 19.00 Wita, menggunakan pesawat Garuda.
Hanif akan memberi materi di Mukerwil tanpa ada kegiatan lain dalam kapasitasnya sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi. Pada Kamis (27/11), Menteri Ketenagakerjaan sudah harus kembali ke Jakarta dan mulai kembali bekerja.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dua terdakwa yang saat ini menjalani hukuman di Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar kembali berulah.
Setelah sebelumnya mereka kedapatan juga membawa telepon genggam di penjara, keduanya kembali melanggar aturan Rutan. Langgaran tersebut, karena keduanya telah memprotes soal aturan ketat yang diberlakukan oleh rumah tahanan. 
Namun, dalam surat protes itu Anas dan Akil mencantumkan kalimat yang mengandung unsur menghina dan berniat menghalang-halangi petugas. Karena hal tersebut, Anas dan Akil akhrinya dilarang dibesuk selama satu bulan oleh keluarga maupun sahabat.
“Karena mereka memprotes aturan rutan, namun dalam surat tersebut dianggap ada unsur menghina, menghalang-halangi petugas dalam menjalankan tugas. Sesuai aturan Permenkum HAM masuk kategori pelanggaran berat‎,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (26/11).
Hukuman itu terhitung diterapkan dari 12 November sampai 12 Desember 2014. “Betul mereka mendapat sanksi.” 
Padahal, baik Anas maupun Akil belum lama ini juga mendapat sanksi tak boleh dijenguk selama sebulan. Sebabnya, mereka kedapatan membawa telepon genggam yang merupakan benda sangat terlarang dibawa di dalam penjara.
Sebelumnya Akil juga pernah mendapat sanksi tak boleh dijenguk selama satu bulan. Sebabnya, Akil berseteru dengan tahanan lain, yakni Rachmat Yasin. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pendidikan bersama antara taruna calon perwira Polri dan TNI rencananya akan diselenggarakan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 2015 mendatang.
Hal itu karena lokasi di Magelang paling luas dibandingkan Akademi Kepolisian di Semarang, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, atau Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur.
“Sedang dihitung apa (pendidikannya) tiga bulan atau empat bulan saja. Tidak akan sampai satu tahun,” kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Rabu (26/11).
Menurut Sutarman, tujuan pendidikan ini adalah untuk menjalin hubungan bersama TNI dan Polri. Materinya, dia menjelaskan, yakni pembentukan karakter bangsa dan disiplin.
Lulusan Akademi Kepolisian 1981 itu optimistis bahwa pendidikan bersama itu tetap berdampak positif sepanjang konflik antara TNI-Polri yang beberapa kali terjadi tidak dipandang sebagai konflik institusi melainkan individual.
“Masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Yang jadi persoalan itu kalau komandannya ikut-ikutan mendukung apa yang dilakukan oleh anak buah. Komandan harus bisa mengatur anak buah. Apapun bentuk konflik maka itu tidak bisa dibenarkan,” katanya.
Namun, kata Kapolri, untuk bintara dan tamtama TNI-Polri hampir tidak ada kesempatan untuk dididik bersama karena persoalan jumlah. “Tidak mungkin ya, karena rekrutan bintara Polri itu banyak. Bahkan jadi  20 ribu rekrutan baru tahun ini,” ujar bekas Kabareskrim itu.
Selama ini, para bintata polisi dididik di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Fariz Fachryan sangat menyesalkan ditunjuknya, Politikus asal Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, penunjukan Jaksa Agung yang berlatar belakang politisi sangat kental dengan kepentingan, mengingat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kridit Bank Mandiri oleh PT Cipta Graha Nusantara tahun 2004 yang tangani Kejaksaan.
“Jokowi kehilangan arah terhadap penegakan hukum. Pemilihan jaksa agung dari politisi sangat kental dengan kepentingan,” kata Fariz saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11).
Selain itu dia juga mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah kebablasan menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Fariz menilai pemilihan jabatan sebagai orang nomor satu di korps Adhiyaksa kali ini lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.
“Pemilihan jabatan ini malah lebih buruk dari pemerintah sebelumnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu