Yogyakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum terdakwa kasus pencemaran nama baik, Florence Sihombing atau Flo, menilai pasal yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pasal 27 ayat 3 serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), tidak relevan diterapkan untuk mempidanakan kliennya. 
Ketua Tim Kuasa hukum Flo dari UGM, Doni Hendra Cahyono mengatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini JPU tidak memiliki cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke persidangan. 
“Kita tahu pasal tersebut sebenarnya tidak relevan digunakan sebagai pola kriminalisasi terhadap saudara Florence. Bahwa kemudian terdapat persoalan sosial dalam komentar itu memang betul. Tapi, apakah itu cukup jadi alasan negara mempidanakan saudara Florence,” kata dia, di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Rabu (26/11). 
Dalam sidang ketiga yang berisi agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa ini, majelis hakim memutuskan untuk memberikan Putusan Sela pada sidang berikutnya pekan depan. Tim penasehat hukum Florence sendiri mengaku akan menunggu keputusan majelis hakim tersebut.
Jaksa Penuntut Umum sebelumnya memberikan tanggapannya terhadap sejumlah hal atas eksepsi (keberatan) terdakwa Florence Sihombing dalam sidang kedua lalu. Diantaranya adalah terkait surat dakwaan kepada terdakwa yang oleh JPU dinilai telah memenuhi syarat materiel sehingga sah secara hukum.
Dalam tanggapannya JPU juga berpendapat bahwa nota pembelaan atau eksepsi terdakwa pada hal 20-30 sudah masuk pada pokok perkara. Dimana untuk membuktikan benar atau tidaknya hal tersebut harus melalui proses persidangan. Sementara aspek yang diperiksa pada lingkup eksepsi mestinya adalah syarat formal dan material atau bukan pada pokok perkara. 
“Kita berpendapat keberatan terdakwa dalam eksepsi tidak fokus pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Melainkan telah masuk pada pokok materi perkara. Sehingga untuk membuktikan apakah benar atau tidak terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan harus dibuktikan di persidangan,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Anggota DPRD Jateng menyebutkan bahwa dana bantuan ratusan miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan desa, rawan penyimpangan korupsi jika mekanisme pemanfaatannya tidak diawasi secara masif.
“Pengawasan sangat menjadi penting ketika pelaksanaan pembangunan desa. Itu justru akan menjadi boomerang, jika tidak sesuai penggunaan petunjuk dan teknis pelaksanaa,” kata Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputera, Rabu (26/11).
Hal ini dikatakan menanggapi pertanyaan wartawan terkait pengawasan bantuan desa yang jumlahnya begitu banyak. Pasalnya, dana bantuan desa itu justru menjadi permasalahan di lapangan, karena hampir sebagian besar Kepala Desa penerima bantuan terjerat kasus korupsi.
Sriyanto menjelaskan bahwa besaran dana desa dihitung secara proporsional. Rata-rata setiap desa menerima besaran Rp40 juta hingga Rp50 juta.
“Semisal tahun kemarin (desa A) dapat Rp40 juta, mungkin tahun 2015 ini desa tersebut menerima Rp50 juta. Jadi, desa penerima anggaran berdasarkan acuan tahun lalu,” kata dia.
Besaran bantuan dana desa secara teknis diatur oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Provinsi Jateng. Namun, tak disebutkan secara detail mengenai kapan waktu pencairan dana tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: