Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo resmi melantik Politikus asal Partai Nasdem M Prasetyo, sebagai jaksa agung yang baru setelah hampir sebulan korps Adhyaksa yang sebelumnya dipimpin oleh Plt Jaksa agung, Andhi Nirwanto.
Namun, pemilihan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu, memang cukup mendadak alias tanpa ada pemanasan sama sekali melalui pemberitaan. Dan tiba-tiba saja, pada Kamis (20/11) pukul 14.00 WIB, dilantik di istana.
Maka tidak heran sejumlah pejabat di lingkungan Kejagung juga kaget dan informasinya dalam waktu yang singkat para jaksa agung muda harus merapat ke istana.
Memang nama M Prasetyo sudah jauh-jauh hari mengemuka sebagai calon pengganti jaksa agung sebelumnya, Basrief Arief, yang masa jabatannya berakhir bersamaan dengan usainya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Namun nama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, paling mengemuka di permukaan termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Widyo Pramono. Tapi keduanya harus tersingkir karena masuknya Prasetyo.
Terlebih lagi kemunculan nama M Prasetyo sempat mendapatkan banyak tentangan khususnya dari kalangan pegiat pemberantasan korupsi karena meski dia pernah menjabat sebagai JAM Pidum namun dia saat ini berprofesi sebagai politikus.
Kalangan aktivis ini juga memegang janji dari Presiden Joko Widodo pada saat kampanye yang menyatakan jaksa agung yang baru berasal bukan dari politisi. Hingga mereka benar-benar “gigit jari” dan menyesalkan pemilihan tersebut.
Memang tidak salah kalangan aktivis itu menagih janji itu karena memimpikan lembaga terhormat tersebut dipegang oleh orang yang berkompeten terbebas dari politisi agar nantinya hukum tidak di bawah ketiak politik.
Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Kaspudin Nor menilai, kejaksaan merupakan kepanjangan tangan dari Presiden maka harus dijadikan sebagai lembaga terbaik di antara lembaga penegak hukum lainnya.
“Kejaksaan RI merupakan duta hukum dari presiden atau eksekutif, maka harus menjadi lembaga terbaik,” katanya di Jakarta, Minggu (23/11).
Paling utama, lanjut dia, sikap kejaksaan harus tetap independen alias tidak berpihak kepada kepentingan tertentu. Sebab kejaksaan berada di bawah presiden, namun sikap independen harus ditunjukkan karena ini berkaitan dengan hukum.
Dia menyoroti dua permasalahan yang harus diperhatikan oleh jaksa agung yang baru, yakni persoalan perilaku jaksa atau pegawai serta kinerjanya.
Kinerja itu, kata dia, berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti harus mampu menempatkan jabatan organisasi, jenjang karier, dan mutasi.
“Meningkatkan kualitas SDM dan memerhatikan kesejahteraannya,” katanya.
Dari perhatian soal kesejahteraan, dia menambahkan jaksa akan tenang dalam bekerja alias tidak macam-macam dengan melakukan perbuatan yang tidak patut.
Janji Jaksa Agung Baru
Janji M Prasetyo pada hari pertama bekerja sebagai jaksa agung yang baru, Jumat (21/11), Prasetyo mengumpulkan para jaksa agung muda untuk mempetakan kerjanya ke depan.
Salah satu poin janjinya, yakni, menyelesaikan persoalan kasus pelanggaran HAM dan menjalin hubungan yang lebih mesra lagi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kita akan koordinasikan penyelesaian pelanggaran HAM berat dan masa lalu dengan DPR dan Komnas HAM. Akan kita undang para aktivis HAM, Komnas HAM, DPR. Kita diskusi dan bedah bersama,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa akan melakukan penegakan hukum secara konsisten dan hal itu menjadi esensi utama.
Dikatakan pula, hubungan Kejagung dengan KPK, akan berlangsung baik. KPK memiliki kesempatan untuk mengoordinasikan, mensupervisi. “Apapun yang dibutuhkan KPK kita berikan,” katanya.
Dia juga menyebutkan pihaknya akan menegakkan sistem punish and reward untuk diterapkan dengan baik. Para jaksa yang memiliki prestasi akan mendapat reward, sebaliknya bila melakukan tindakan pelanggaran akan dijatuhi sanksi.
“Kerja, kerja, kerja, perbaiki, kembalikan kepercayaan masyarakat semaksimal mungkin,” katanya.
Kendati janjinya itu belum ‘konkret’ atau belum jelas alias mengawang-awang, namun tetap kita apresiasi niat baiknya itu dan segeralah bekerja dengan baik serta bukan hanya ‘pencitraan’ yang dikedepankan.
Dan ingatlah jabatan sebagai jaksa agung baru itu jangan disambut dengan suka cita dengan alasan akan menambah nilai gengsinya dalam berkiprah selama ini, justru anggaplah penunjukan tersebut sebagai ‘musibah’ dan harus dilakoni dengan baik.
Pasalnya beban dunia hukum ada di pundak sosok M Prasetyo, apakah kejaksaan RI akan maju atau jalan di tempat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politikus asal Partai Nasdem M Prasetyo yang baru saja diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung memiliki tiga kekurangan. 
Kekurangan itu, menurut Pengamat Politik Ray Rangkuti, salah satunya didukung dengan proses pemilihan M Prasetyo yang dilakukan tertutup.
Ray menilai, ada tiga kecacatan dalam pemilihan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pertama, proses pemilihan Jaksa Agung dilakukan dengan cara yang tertutup. Kedua, proses yang tidak transparan. Terakhir adalah, pribadi Prasetyo bukanlah figur yang menonjol di lingkungan kejaksaan. 
“Tiba-tiba masyarakat dikejutkan pada kenyataan bahwa, sore hari, 19 November Jokowi langsung melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung,” kata Ray  di Jakarta, Minggu (23/11).
Apalagi, dalam hal ini Jokowi sama sekali tak pernah diungkapkan siapa saja bakal calon Jaksa Agung, akibatnya masyarakat pun tidak membuat penilaian rekam jejak. 
“Apakah calon-calon yang dimaksud tepat, kredibel, punya keberanian, jujur dan bersih, serta punya prestasi untuk membongkar bobroknya kejaksaan agung.”
Dia menilai, di era reformasi ini ada tiga lembaga yang masih jauh dari harapan pembenahan reformasi. Selain birokrasi dan kepolisian, institusi kejaksaan juga jauh dari sentuhan reformasi. “Bayangan akan buramnya pembenahan kejaksaan makin kuat dengan pemilihan Prasetyo sebagai jaksa agung.”
Belum lagi, lanjut Ray masa baktinya sebagai JAM Pidum tak menorehkan prestasi apapun. Tak ada kasus besar diungkap. Lebih dari itu, pemikirannya tentang reformasi kejaksaan juga tak terdengar sama sekali.
Selain tak berprestasi, sambung Ray, Prasetyo juga merupakan kader partai politik.  Tentu hal ini seperti menyepelekan semangat Jokowi sendiri yang ingin menegakkan pemerintahan yang jauh dari tekanan dan kepentingan partai politik. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerhati masalah sosial di Makassar menganggap tes keperawanan yang diterapkan oleh Markas Besar Polri untuk polisi wanita dalam rangka uji kesehatan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Tindakan yang dilakukan jajaran Polri ini dapat dikategorikan sebagai perilaku yang kejam, karena melukai rasa kemanusiaan, merendahkan martabat perempuan dan diskriminatif terhadap perempuan yang merupakan calon Polwan,” kata Pemerhati masalah sosial di Makassar Hurriah di Makassar, Minggu (23/11).
Dia menila, dalam laporan hasil penelitian Human Rights dilansir bahwa perempuan merasa tidak nyaman, ketakutan dan trauma bahkan ada yang pingsan ketika menjalani tes keperawanan tersebut.
Menurut kandidat doktor Universitas Teknologi Malaysia ini, kebijakan dan praktek tes keperawanan itu, juga telah melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang prinsip-prinsipnya sudah termuat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan (2).
“Dan juga melanggar undang-undang organic lainnya khususnya melanggar Pasal 21 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.”
Polri sebagai institusi pemerintah, lanjut dia, pemerintah tunduk kepada berbagai Konsensus Internasional yang telah ditandatanganinya seperti Deklarasi dan program Aksi Beijing.
Deklarasi dan Program Aksi Kairo yang menekankan pentingnya hak atas integritas dan keutuhan jasmani dan rohani sebagaimana juga telah dimuat dalam pasal 2 UU 39/1999, tentang HAM.
“Karena itu, Kami mendukung pernyataan dari Kompolnas yang menyatakan bahwa yang perlu diketahui adalah kecenderungan kinerja dan sifat yang diperlukan bagi seorang Polwan untuk meningkatkan kinerja Polwan dan Kepolisian umumnya. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu