Yogyakarta, Aktual.co —Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo memilih H Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru. 
Direktur Pukat UGM, Zaenal Arifin Muchtar meminta Jokowi menjelaksan kepada publik alasan dirinya memilih Jaksa Agung yang memiliki latar belakang Partai politik tersebut. 
“Ini mengejutkan. Bagaimanana mungkin posisi Jaksa Agung diserahkan pada orang yang berasal dari partai politik. Apa alasan sebenarnya? Apa prestasi Prasetyo? Keungulannya apa? Kapasitas, tarckrecord dan prestasinya selama ini apa?” Katanya di UGM Jumat (21/11).
Zaenal menilai pada masa pemerintahan Jokowi ini, dua dari tiga posisi penting dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah dirampas oleh kepentingan politik. Dimana posisi Menkumham dan Jaksa Agung berasal dari parpol. 
“Di jaman pemerintahan SBY pun hal seperti ini tidak pernah terjadi. Bahkan di jaman sebelumnya sejak masa reformasi juga tidak. SBY bahkan malah berani memilih Abdul Rahman Saleh yang merupakan orang sipil,” katanya. 
Karena itu Zaenal mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal hal ini. Yakni dengan membuat skema kerja terhadap hal-hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ke depan untuk diselesaikan jaksa agung yang baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Revisi Undang-Undang Mpr, Dpr, Dpd, Dprd (MD3) yang sudah menjadi kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, tidak akan melibatkan Dpd.
Demikian disampaikan anggota Badan Legislasi Dpr Martin Hutabarat kepada wartawan, Sabtu (22/11).
“Pembahasan yang dilakukan UU MD3 tidak menyangkut revisi banyak pasal,” katanya. 
Kesepakatan ini, kata Martin bahwa pihaknya sudah membuat tanpa melibatkan DPD. Sehingga undang-undang tersebut direvisi cukup hanya berdasarkan kesepakatan.
“Hanya penambahan pasal wakil ketua, pasal 74 dan pasal 98. Ini cukup Dpr dan pemerintah saja. Nanti makin lama lagi kalau melibatkan Dpd,” Ungkap Martin yang juga Dewan Pembina Partai Gerindra.
(Laporan: Meutia)

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada 15 buruh yang ditangkap saat sedang melakukan demonstrasi anarkis di Bekasi.

“Saat ini mereka sedang diperiksa, kemungkinan ada yang memprovokasi para buruh,” kata Rikwanto saat di hubungi Antara di Jakarta, Jumat malam (21/11).

Ia menjelaskan dalam aksi tersebut ada beberapa orang yang masuk ke dalam tol dan memberhentikan kendaraan yang sedang berjalan di dalam tol.

Rikwanto menjelaskan saat ini, selain 15 buruh tersebut ditahan untuk dimintai keterangan, mobil dan pengeras suara yang dipakai untuk aksi demonstrasi juga ditahan di Polda.

“Hasil pemeriksaannya akan disampaikan besok pagi (22/11),” ujar Rikwanto.

Sebelumnya, pada Jumat (21/11) Sekretaris Jenderal Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi saat di hubungi Antara, berharap agar 15 buruh yang ditahan oleh Polda segera dilepaskan.

“Mereka tidak melakukan tindakan anarkis saat berunjuk rasa,” katanya.

Ia menjelaskan dalam aksi yang dilakukan oleh gabungan buruh beberapa Industri di Bekasi tersebut dilakukan secara damai dan tidak terlihat adanya aksi anarkis.

Para buruh hanya melakukan orasi-orasi menuntut agar pemerintah menaikan upah buruh dan menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam orasinya mereka juga hanya mengancam kalau upah buruh tidak dinaikan maka mereka akan memblokir tol.

“Tidak ada tindakan nyata kalau para buruh blokir tol,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid