Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka mengenalkan acara “Festival Hari Anak:Melawan Bullying” pada masyarakat luas, maka akan diadakan Pre Event pada 23 November 2014 yang bertempat di Car Free Day dengan titik mulai dari stasiun sudirman hingga bundaran HI. 
Dalam rangkaian acara pre event ini akan diusung konsep publikasi dengan mencari testimoni masyarakat mengenai Bullying dan pandangan mereka mengenai definisi dari bullying itu sendiri.
Pre-event diadakan dengan tujuan agar acara ini semakin dikenal oleh masyarakat karena acara ini memiliki tujuan utama untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah dan melawan bullying yang dapat mengancam nyawa serta kepribadian anak.  
Pre event ini akan diikuti oleh segenap panitia dan juga akan dihadiri oleh LSM yaitu We Can Survive Bullying (@WCSBullying) dan GENAB (Gerakan Nasional Anti Bullying). Dengan diadakannya pre event ini kami harapkan bisa lebih banyak masyarakat yang turut berpartisipasi untuk mendukung Anti Bullying, dukungan tersebut dapat berupa foto, video testimoni, hadir dalam diskusi, dan Kampanye Pasca Event Anti Bullying. 
Untuk informasi lebih lanjut silakan buka festivharianak.tumblr.com atau follow twitter kami di @festivharianak. 

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta Presiden RI Joko Widodo untuk tidak merealisasikan 1 Muharam sebagai hari santri.

Menurut dia, sangat tidak tepat jika Jokowi menetapkan hari santri pada 1 Muharam.

“1 Muharam hari santri tolong sampaikan ke presiden, itu tidak tepat, yang hari santri Indonesia adalah 22 Oktober,” kata dia.

Dipilihnya tanggal 22 Oktober, kata dia, karena saat itu para santeri telah mempertahankan kemerdekaan di Surabaya, dengan melawan pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Surabaya.

“Pada saat itu korbannya 22 ribu orang santri, dan alhamdulillah berhasil (mengusir NICA). Makanya hari santri 22 (Oktober) lebih ok,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi pernah ingin menetapkan hari santri pada 1 Muharam pada saat kampanye pemilihan presiden (pilpres).

Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyampaikan, pada 1 Muharam lalu, Jokowi memang menyampaikan janjinya untuk menetapkan hari santri. Namun, menurut Andi, hal itu bukan berarti Jokowi berjanji menetapkan 1 Muharam sebagai hari santri.

Andi mengungkapkan, Jokowi berpandangan bahwa 1 Muharram adalah tahun baru Islam yang maknanya jauh lebih luas dari hari santri. Itulah mengapa Jokowi tak pernah berjanji menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto berharap, penoalakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 30 November tak membentuk Golkar tandingan.

“Mudah-mudahan enggak, karena Golkar tentu tetap memiliki kebersamaan dan kekeluargaan. Semuanya beda pendapat tetapi secara dinamis. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu,” kata Setya Novanto.

Menurut dia, penetapan pelaksanaan Munas 30 November sudah diputuskan dalam Rapimnas di Yogyakarta.

“Semua peserta Rapimnas dari DPD I sudah sepakat dan tidak ada yang dilanggar. Yang saya tahu putusan DPD seluruh Indonesia di Yogyakarta sudah diputuskan tanggal 30 November (Munas),” kata dia.

Munas Golkar sedianya digelar pada Januari 2015, namun dipercepat. Ada yang menduga Munas dipercepat untuk memuluskan keinginan Aburizal Bakrie kembali menjadi ketua umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PKB meminta agar Jaksa Agung Prasetyo segera menunjukkan kinerjanya untuk menjawab keraguan masyarakat, yang menilai dirinya dipilih sebagai Jaksa Agung karena merupakan titipan dari Surya Paloh.

Hal itu diungkapkan Wasekjen PKB Daniel Johan, menanggapi pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi yang menuai banyak kritik dari berbagai kalangan karena dinilai berbau politis.

“Dia (Prasetyo) harus menunjukkan kinerja dan menjawab keraguan masyarakat. Presiden sudah memilih, kita yakini pilihan Presiden dan beri kesempatan Jaksa Agung untuk menunjukkan kinerjanya mewujudkan keadilan dan penegakan hukum, terutama keadilan untuk rakyat kecil,” kata dia.

Mengenai anggapan yang menyatakan pengangkatan Prasetyo sebagai sebuah transaksional politik, Daniel meminta agar semua pihak berpikiran secara positif.

Dia pun meminta agar Prasetyo menjaga kepercayaan yang telah diberikan Presiden karena atas keputusannya tersebut, Jokowi banyak menerima tanggapan miring terutama karena saat menjadi Jaksa Agung Muda, Prasetyo tidak memiliki prestasi yang gemilang.

“Kita lihat secara positif, politis atau tidak itu hak prerogatif presiden. Jaksa Agung harus bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan Presiden karena Presiden memilihnya bukan tanpa pasang badan,” kata dia.

Daniel pun berharap agar prosedur mundurnya Prasetyo dari anggota Dewan bisa segera selesai. Saat ini Prasetyo masih merangkap jabatan sebagai Anggota DPR Fraksi NasDem dan diperkirakan prosedur mundurnya ia dari DPR baru akan selesai dalam waktu satu bulan.

“Dia harus segera mundur (dari DPR). Jaksa Agung juga harus membela keadilan rakyat kecil. Jangan lagi pencuri ayam dan pencuri sandal dihukum setara dengan koruptor kakap,” kata Daniel.

Artikel ini ditulis oleh: