Jakarta, Aktual.co — Kepolisian telah menangkap pria inisial JAH terduga pelaku pembunuhan Sri Wahyuni yang ditemukan membusuk di dalam mobil yang terparkir di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, JAH berhasil ditangkap di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
“JAH telah ditangkap di Nabire oleh penyidik bekerjasama dengan Polres setempat,” kata saat ditemui di kantor Polda Metro Jaya, Jumat (21/11).
Menurut Rikwanto, pihak penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya selama beberapa hari ini telah mencari keberadaan JAH, namun tidak ditemukan. Berdasarkan informasi terakhir, diperoleh dari kerabat dekat JAH, yang memberitahukan JAH berada di Nabire Papua.
“Informasi tersebut penyidik dapat setelah melakukan pengeledahan kos-kosan JAH di daerah Kemang Jakarta Selatan,” kata dia.
Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan, kotak handphone yang di dalam kotak tersebut ditemukan nomor HP, saat dihubungi penyidik ternyata tersambung ke nomor dari kakak kandung JAH.
Informasi yang diperoleh penyidik dari kakak kandung JAH, ternyata istri JAH berada di Papua tepatnya di Nabire.
“Laporan dari Istri JAH, membuat pihak penyidik langsung ke Papua sehingga sekitar jam dua waktu Papua JAH ditangkap oleh penyidik dan pihak Polres Nabire, tanpa ada perlawanan,” katanya.
Rikwanto menjelaskan, dari pemeriksaan sementara pihak penyidik, motif pembunuhan masih belum diketahui, namun JAH mengaku dia membunuh korban dengan cara mencekik leher dari korban hingga meninggal.
“Penyidik akan membawa JAH ke Jakarta besok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata dia. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Proses seleksi pemilihan dirut pertamina yang sedang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dengan melibatkan PT DDI harus segera dihentikan dan dievaluasi sejak dini.
Demikian disampaikan Direktur Excutive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (21/11).
“Presiden Jokowi harus gunakan haknya menolak semua calon yang sdh diuji oleh PT DDI, ini sangat penting dan mutlak dilakukan. Kenapa ini sgt penting utk dihentikan dan dievaluasi?,” kata dia.
“Pertama, nama yang mencuat dari hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh Rini seperti Widhyawan adalah Stafsus Menteri ESDM yang pernah diperiksa KPK terkait kasus Suap di SKK Migas. Ada cacat moral dan integritas disini menurut kami,” tambahnya.
Tidak hanya itu Widhyawan, sambung Ferdinand yang memiliki cacat moral. Salah satu calon yang sering disebut oleh publik, yakni mantan Dirut Telkom Rinaldy Firmansyah juga diduga terlibat sejumlah kasus internet kecamatan.
“Masa orang-orang yang sudah gagal dan cacat begini mau dinaikkan lagi mengurus perusahaan sebesar Pertamina?,” ucapnya
Lebih lanjut, dirinya pun menyoroti keberadaan PT DDI yang digunakan Rini sebagai pihak eksteranal.
“PT DDI adlh perusahaan yang terkait dengan keluarga Soemarno. Ini sangat tidak fair, ada unsur nepotisme dalam penunjukan PT DDI dalam hal ini yang sangat mungkin berdampak pada tidak jujurnya hasil uji kelayakan. Dan sarat dengan pesanan menteri yang menginginkan calon dirut yang ada duduk di Pertamina, sebagai jalan menguasai bisnis migas dr hulu hingga hilir olh kelompok mafia,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA menyatakan pamor pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merosot drastis dalam sebulan masa kerjanya, atau sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam, karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Belum genap 100 hari pemerintahannya, pascakenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis,” kata peneliti LSI-Denny JA, Ade Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/11).
Ade mengatakan berdasarkan hasil survei “quick poll” yang dilakukan 18-19 November 2014, melalui “random sampling” terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia diketahui kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hanya sebesar 44,94 persen.
“Belum 100 hari, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dibawah 50 persen. Ini peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK pun cukup besar yaitu sebesar 43,82 persen,” ujar Ade.
Dia menyatakan menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas.
“Menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi pun terjadi pada pemilih Jokowi-JK sendiri di pilpres lalu. Mereka yang mengaku pemilih Jokowi-JK, hanya 48,59 persen yang menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi, 42,58 persen tidak puas, sisanya tidak menjawab,” ujar dia.
Sementara itu alasan menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain disebabkan empat alasan utama, antara lain kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain itu publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Jokowi yang terasa manfaatnya.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar masing-masing Rp2.000. Penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penangkapan 400 orang manusia perahu di daerah Tanjung Batu, Derawan, Kalimantan Timur, yang merupakan kawasan perbatasan, berpotensi menggoyahkan kedaulatan Republik Indonesia.
“Tolong ini dipahami sebagai referensi penegakan kedaulatan Republik Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Jumat (21/11).
Sebagaimana diketahui, dalam operasi bersama, aparat menemukan ada ratusan ‘manusia perahu’ yang diperkirakan merupakan bagian dari suku Bajo tetapi yang berasal dari negara luar, kemungkinan Malaysia atau Filipina.
Menurut Indroyono, para ‘manusia perahu’ yang tertangkap di daerah Derawan yang merupakan kawasan perbatasan itu diketahui tidak bisa berbahasa Indonesia. “Lama-lama Derawan bisa jadi pulau negara lain,” kata Menko Maritim.
Dia mencemaskan nasib pulau-pulau di daerah Derawan seperti kasus pulau Sipidan dan Ligitan. Indroyono mengingatkan, bahwa hakim mahkamah internasional di Den Haag, Belanda, memutuskan Sipadan dan Ligatan itu jatuh ke tangan pengelolaan Malaysia.
Menko Maritim menjelaskan hal itu karena para hakim memutuskan bahwa yang selama ini memelihara dua pulau tersebut adalah Malaysia. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu