Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terkait terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
“Sebagai sesama pimpinan, seharusnya Abraham dapat membesarkan hati lembaga lain. Hal itu merupakan suatu bentuk penghargaan suatu lembaga terhadap lembaga lain,” kata Surya di Jakarta, Jumat (21/11).
Ia juga mengingatkan agar Abraham tidak selalu memiliki prasangka negatif terhadap partai politik karena KPK saat ini hadir juga tidak terlepas dari peran partai politik.
“Ingat, KPK hari ini hadir tidak terlepas dari peran DPR. Sementara DPR merupakan representasi partai politik,” katanya.
Surya menambahkan jika memang ada kader parpol yang dianggap layak untuk menduduki suatu jabatan penting, maka sebaiknya kader itu diberi kesempatan.
“Presiden saja orang partai. Presiden sebelumnya malah ketua umum partai. Semua orang punya hak untuk memimpin,” tegas Surya.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyayangkan Presiden Joko Widodo mengangkat H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena seharusnya memilih sosok yang independen.
“Sangat disayangkan karena seharusnya sosok Jaksa Agung adalah sosok yang independen dan berintegritas,” kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (21/11).
Pada Kamis (20/11) Presiden Joko Widodo melantik anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) periode 2014-2019 H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
“Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik,” tambah Abraham.
H.M Prasetyo sebelumnya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK terus menuai protes. Salah satunya, dilakukan oleh mitra kerja pemerintah, yakni Komisi VI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan setidaknya ada lima alasan penolakan terkait kenaikan bahan bakar fosil tersebut.
“Komisi VI menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat. Sebab, harg minyak dunia cenderung mengalami penurunan lebih rendah di bawah asusmsi APBN 2014 sebesar USD 105/barel,” kata dia dalam konfrensi persnya, di ruang rapat komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
Masih kata dia, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesi saat ini sedng mengalaami perlambatan. Yang selanjutnya, sambungnya, kebijakan penaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi yang tajam, sehingga akan mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi karena biaya produksi sektor usaha ikut naik.
“Keempat, kebijakan ini akan menambah tinggi angka kemiskinan sesuai data BPS sebesar 29 juta rakyat yang rentan kemiskinan,” ujarnya.
“Kenaikan ini juga akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, karena dengan naiknya BBM bersubsidi akan turut menaikan biaya transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling besar terkena dampaknya adalah masyarakat miskin dn rentan miskin,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Keputusan presiden  (keppres) untuk Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah siap ditandangani Presiden Joko Widodo.
Dalam Keppres itu juga mencantumkan nama calon yang akan dilantik. Presiden Joko Widodo akan melakukan pelantikannya pada minggu depan.
Terkait nama calon yang akan dilantik jokowi Andi belum mau mengungkapkan. Andi hanya mengatakan Keppres-nya sudah siap dan sudah dihantarkan ke meja kerja presiden,  waktu pelantikannya minggu depan, namanya sudah disiapkan.
Tetapi ketika ditanyakan perihal salah satu nama politisi Partai Golkar Nusron Wahid dikabarkan mendapat posisi Kepala BNP2TKI, ia pun terdiam sesaat. “Kalian kan tahu saya nggak akan jawab kalau nama. Tunggu saja keppresnya,” jawabnya.
Nusron Wahid cukup berjasa dalam kampanye presiden Jokowi lalu dengan menggalang dukung dari internal Partai Golkar bersama politisi muda dan juga kalangan Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, Nusron sempat diwacanakan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Kerja. Kini ia masih anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terpilihnya Politikus asal Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief menduduki kursi 1 di Kejaksaan Agung menuai kritikan keras.
Banyak yang menganggap, masukanya Prasetyo yang memiliki latar belakang politisi akan mempengaruhi kinerjanya dalam menyelesaikan setiap kasus, terutama kasus kredit macet Bank Mandiri.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Febi Yonesta menyebut, tidak ada yang spesial dengan HM Prasetyo selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ketika itu.
“Justru kedudukannya sebagai politisi sekaligus anggota DPR aktif periode 2014-2019 dan dugaan terlibat kasus kredit macet Bank Mandiri. Padahal, seorang Jaksa Agung harus bebas kepentingan politik dan memiliki rekam jejak cemerlang,” kata Febi Yonesta melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (21/11).
Karena itu, LBH Jakarta menantang M Prasetyo untuk membuktikan kinerjanya dengan menuntaskan kasus-kasus korupsi skala besar dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu serta memperbaiki administrasi perkara dan mereformasi kejaksaan dalam waktu enam bulan.
“Bila Prasetyo tidak mampu, maka Presiden Joko Widodo silakan mencari Jaksa Agung yang lain. Presiden jangan segan mencopot bila Prasetyo tebang pilih dalam penegakan hukum.”
Apalagi, sambung dia, Jaksa Agung yang ditinggalakan Basrief masih memiliki banyak pekerjaan rumah menyelesaikan kasus-kasus lama seperti korupsi Suharto, bantuan likuiditas Bank Indonesia serta kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok, Petrus, Trisakti, Marsinah, Udin, Kerusuhan Mei 1998, serta Semanggi I dan II.
“Kriminalisasi terhadap rakyat kecil juga masih terjadi seperti pembunuhan Cipulir yang ditangani LBH Jakarta. Enam orang, empat di antaranya anak-anak, diajukan ke pengadilan tanpa ada satu pun bukti yang sah secara hukum,” katanya.
Presiden Joko Widodo melantik politisi Partai Nasional Demokrat HM Prasetyo sebagai jaksa agung pemerintahan Kabinet Kerja di Istana Negara, Kamis (20/11).
Pelantikan tersebut dihadiri antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
HM Prasetyo yang dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, pada 9 Mei 1947 ditunjuk sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden No. 131/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis pagi. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Di hari pertama beraktifitas sebagai Jaksa Agung, HM Prasetyo dikejutkan dengan banyaknya ucapan selamat melalui karangan bunga. Salah satu ucapan selamat datang yang mencolok terlihat yakni dari PT Bank Mandiri tbk.

“Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Bapak HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung RI,” tulis ucapan karangan bunga di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (21/11).

Pasca dilantiknya Politisi Partai Nasdem MH Prasetyo menjadi Jaksa Agung RI didesak oleh penggiat korupsi untuk berani membuka kembali kasus penyalahgunaan kridit Bank Mandiri ke PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) senilai Rp 160 miliar.

Dalam kasus tersebut Surya Paloh yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Nasdem pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait adanya informasi (PT Media Televisi Indonesia) Metro TV menerima kredit PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) senilai Rp 160 miliar.

Sebelumnya, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Husen mengatakan terkait kasus-kasus yang diduga menyeret Surya Paloh pihaknya meminta Jaksa Agung Prasetyo tidak pandang bulu. Prasetyo diharap tidak bermain politik karena akan hancurkan kredibilitas dirinya dan Kejaksaan Agung.

Sebagai bentuk komitmen netralitas dan independensinya, Prasetyo juga harus berani membuka kasus-kasus yang melibatkan politisi. Termasuk membuka kasus Blok Cepu dan penyelewengan kredit Bank Mandiri senilai Rp 160 miliar yang diduga melibatkan Surya Paloh. “Akan kita lihat apa dia menutup matanya untuk kasus tersebut atau bet- betul indepmeden,” singkatnya.

Seperti diketahui, pada Senin (11/07/2005) lalu,  Bos Metro TV Surya Paloh diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri. Paloh dicecar seputar adanya informasi Metro TV (PT Media Televisi Indonesia) menerima kredit PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) senilai Rp 160 miliar.

Surya Paloh diperiksa dengan materi pemeriksaan difokuskan pada penjualan dan pembelian aset PT Tahta Medan oleh PT Tri Manunggal Mandiri Persada (PT TMMP) yang merupakan perusahaan afiliasi dengan Media Group. Aset PT Tahta Medan dibeli dari BPPN dan dijual ke PT Azalea Limited Rp 160 miliar. Menurutnya, PT Media Televisi Indonesia menerima hasil penjualan aset kredit PT Tahta Medan sebesar Rp 160 miliar.

Surya Paloh diperiksa sebagai saksi terhadap tiga tersangka dari direksi Bank Mandiri Neloe cs. PT CGN merupakan salah satu debitor yang terkait kasus kredit macet Bank Mandiri. Tim penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dari PT CGN yaitu Direktur Utama Edison, Komisaris Saipul dan Direktur keuangan Diman Ponijan. Mereka kini masih ditahan di Rutan Kejagung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby