31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41565

DPR: Tak Pantas SKK Migas Punya Ruang Kantor Mewah

Jakarta, Aktual.co — Ruangan mewah pimpinan SKK Migas yang berada di Gedung Wisma Mulia kini tengah disorot banyak pihak. Kabarnya, terdapat tiga ruangan mewah yang luas totalnya sebesar 3.000 meter persegi.

Menanggapi hal itu, Kardaya, mantan Kepala BP Migas yang kini menjadi Ketua Komisi VII DPR RI menyayangkan hal itu. Menurutnya, tidak pantas ada ruang seluas itu dimiliki oleh lembaga adwork yang bersifat sementara.

“Menurut saya punya malulah, masa ada ruangan begitu. Kalau semangatnya pemerintah kan sekarang mau irit-irit,” kata Kardaya saat ditemui usai menghadiri Sertijab Kepala SKK Migas di City Plaza, Jakarta, Jumat (21/11).

Lebih lanjut ia menceritakan bahwa memang godaan bekerja sebagai pejabat BP Migas yang sekarang namanya berubah menjadi SKK Migas itu sangat besar.

“Dulu waktu saya di BP Migas yang kantornya di Patra Jasa, banyak sekali godaan agar kita berkantor di Wisma Mulia ini. Cuma saya berusaha sekuat tenaga jangan sampai pindah,” ujarnya.

Dirinya beralasan bahwa dengan berkantor di Gedung Patra Jasa yang dimiliki oleh Pertamina, maka biaya sewa akan jauh lebih ringan dan biaya sewa masuk ke perusahaan milik negara.

“Kalau gedung baru ini kan punya swasta,” tegasnya.

Sayangnya, Kardaya enggan menceritakan lebih lanjut siapakah pihak yang ia maksud selalu menggoda itu.

“Saya lupa siapa yang menggoda. Pokoknya ada pimpinan di dalam BP Migas yang ngotot agar kita segera pindah. Godaan supaya kita pindah,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rini Soemarno Keluarkan Surat Pelarangan Hadir di DPR

Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR RI mengaku jika pihaknya menerima surat yang dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu. Surat yang ditujukan kepada kesetjenan DPR RI tersebut.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir dalam konfrensi persnya, di ruang Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
“Kami sangat menyesalkan surat edaran yang ada di kabinet untuk melarang menteri-menterinya melakukan RDP dengan DPR RI. Sebab, ini pendidikan tidak sehat kepada negara ini,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan surat edaran yang dimaksud dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Ia pun membacakan surat edaran yang berbunyi seperti ini. “maka kami dengan ini mengharapkan bantuannya kepada Setjen DPR RI, untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat eselon satu kementerian badan usha milik negara (BUMN) sampai adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” sebutnya membacakan suraat edaran tersebut.
Ketika ditanya lebih lanjut, siapa pimpinan yang dimaksud oleh Menteri BUMN tersebut? Azam enggan menyimpulkannya.
“Itu yang ingin kita tanyakan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Sofyan Djalil: Anggaran Rp714 Triliun Dibakar untuk Subsidi

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini dinilai tak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM tersebut kepada hal yang lebih produktif, seperti energi dan ketahanan pangan.

“Dalam lima tahun terakhir duit Rp714 triliun kita bakar. Sekarang harus lebih ke hal yang produktif, yang bermanfaat,” ujarnya di Rakernas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta, Jumat (21/11).

Lebih lanjut dikatakan Sofyan bahwa pertanian Indonesia saat ini memperihatinkan, khususnya bahan pangan. Perlu ada perbaikan untuk infrastruktur pertanian. Pasalnya, hampir setengah produk pangan saat ini adalah hasil impor.

“Sekitar 52 persen irigasi kita rusak, akibatnya produksi pangan turun. Kita makin tergantung dengan impor. Seperti impor beras, gula, dan sebagainya. Ngga ada uang untuk perbaiki irigasi akibat subsidi yang dikeluarkan ngga tepat sasaran,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Istri Muda Wali Kota Palembang Jenguk Suami di Rutan KPK

Istri muda Wali Kota Palembang non aktif Romi Herton Liza Merlina Sako, saat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (21/11/2014). Kedanganan ke Gedung KPK ini dimaksudkan untuk menjenguk suaminya, Romi Herton yang ditahan di Rutan KPK terkait kasus suap dalam penanganan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Akil Mochtar. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Bom Bunuh Diri ISIS, 4 Orang Tewas di Irak

Jakarta, Aktual.co — Kelompok garis keras Negara Islam (IS) mengklaim melakukan pemboman mobil bunuh diri di ibu kota wilayah otonomi Kurdi Irak, dan menewaskan empat orang.
Pelaku menyerang pos pemeriksaan utama dalam perjalanan ke provinsi markas pemerintah di utara kota pada Rabu (19/11), yang menewaskan empat orang, serta melukai belasan orang.
Pemboman itu merupakan serangan terburuk yang melanda Arbil sejak 29 September 2013, ketika gerilyawan menyerang markas besar pasukan keamanan Asayesh di kota, yang menewaskan tujuh orang dan melukai puluhan orang lainnya.
Dalam serangan itu, Asayesh mengatakan seorang pembom bunuh diri meledakkan bom di pintu masuk ke markas mereka, setelah itu mereka membunuh empat calon pelaku pengeboman sebelum yang kelima meledakkan ambulans berisi dengan bahan peledak.
Tiga provinsi wilayah otonomi Kurdi Irak umumnya terhindar dari kekerasan yang merajalela dan mengganggu bagian lain negara itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Pasca Panikan BBM, Polri Masih Berlakukan Siaga I

Jakarta, Aktual.co — Polri masih menerapkan status siaga I pasca pengumuman penaikan harga bahan bakar minyak oleh Presiden Joko Widodo, Senin (18/11) malam lalu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, status siaga I akan dicabut sampai ada penilaian atau saran yang disampaikan oleh Asisten Operasional Polri kepada Kapolri Jenderal Sutarman.
“Seluruh Polda di Indonesia siaga I sejak penaikan BBM diumumkan,” kata Ronny di Mabes Polri, Jumat (21/11).
Menurut Ronny, setiap hari dilakukan analisa terkait situasi kamtibmas selama penerapan status siaga I itu. Ronny menjelaskan, status siaga I itu menunjukkan kesiapan Polri untuk mengamankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga petugas yang melakukan pengamanan tidak diizinkan meninggalkan tempat.
“Asops Kapolri dengan tim selalu analisis situasi. Di Polda ada kabiro operasi yang selalu melakukan analisa, evaluasi perkembangan kamtibmas.Yang siaga I itu pasukan-pasukan saja.”
Kendati demikian, Ronny mengungkapkan, aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat terkait penolakan harga BBM masih kondusif. “Tidak ada yang brutal,” katanya.
Dia menambahkan, ada 31 Polda, 450 Polres yang terus melayani masyarakat dalam rangka menyampaikan pendapat atau demonstrasi di depan umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain