Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
31 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41566

Kasdam I Bukit Barisan Akui Anggotanya Pelaku Penikaman Anggota Brimob

Medan, Aktual.co — Kodam I Bukit Barisan membenarkan bahwa pelaku penikaman Anggota Brimob Medan, Brigadir Benny H Sihombing, adalah seorang anggota TNI  bernama Akhir, yang bertugas di Danri 7 Galang, Deli Serdang.
“Kita sudah berkordinasi dengan Kasat Brimob, bahwa pelakunya TNI. Saya melaporkan berkordinasi dengan pak Kapolda untuk kita proses lebih lanjut. Saya rasa akan kita serahkan kepada mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Kasdam Kodam I Bukit Barisan, Brigjen Cucu Soemantri, di Makodam I Bukit Barisan, Medan, Jumat (21/11).
Cucu membenarkan, sempat berkembang isu apakah pelaku merupakan oknum TNI atau tidak. Bahkan setelah pengecekan, sempat tidak ditemukan nama Akhir dalam daftar keanggotaan TNI.
Namun, menurut Cucu, akhirnya pelaku menyerahkan diri dan diserahkan kepada Denpom untuk menjalani proses pemeriksaan.
“Berkembang TNI atau bukan, satuan-satuan tidak ada yang bernama Akhir itu. Kemudian dicek lagi ternyata anggota bersangkutan, jam 02.00 wib melaporkan diri kepada danrik 7 Galang tersebut. Saya perintahkan untuk diserahkan kepada denpom untuk di proses,” terang Cucu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah Bakal Serahkan Blok Mahakam Kepada Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan menyerahkan blok Sumur gas di Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero). Kontrak Sumur gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, yang dikelola oleh Total E&P Indonesia itu akan berakhir pada 2017 mendatang.

Menurut Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja, keputusan penyerahan blok Mahakam kepada Pertamina saat ini masih dalam proses persiapan.

“Semangatnya diberikan ke Pertamina, nanti bagaimana Pertamina yang memanfaatkannya semaksimal mungkin,” kata Widyawan di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (21/11).

Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya Pertamina akan tetap menggandeng Total dalam pengerjaan Blok Mahakam tersebut.

“Nanti apakah dia tetap menggandeng Total untuk bersama-sama mengerjakan Blok Mahakam. Yang penting Pertamina bisa meyakinkan kepada pemerintah produksi tidak turun dan kepentingan negara tetap dikedepankan,” jelasnya.

Lanjutnya, jika Pertamina ingin menggandeng partner maka Pemerintah berharap Pertamina dapat bekerja sama dengan Total sebagai bentuk keadilan. Karena selama ini, Total sudah berinvestasi besar dalam mengelola blok tersebut.

“Jangan dikasih ke perusahan lain. Keputusan (pemberian Mahakam ke Pertamina) akan dilakukan sebelum akhir tahun, ini sedang dalam proses. Yang jelas mayoritas saham ke Pertamina,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jaksa Agung: Sangat Sial Orang Berpolitik Tak Dapat Apa-apa

Jakarta, Aktual.co — Ditunjuknya Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Presiden Joko Widodo menuai keraguan publik dalam penanganan kasus di korps Adhyaksa itu. Mengingat Prasetyo merupakan salah satu kader dari partai Nasdem besutan Surya Paloh.
Namun demikian, Prasetyo malah berdalih tak ada larangan bagi seseorang untuk berpolitik, malah sebaliknya, kata dia alangkah sialnya seseorang yang terjun ke dunia politik tapi tidak mendapat jabatan publik.
“Tidak ada larangan. Alangkah sialnya orang yang berpolitik tak dapat  apa-apa,” kata Prasetyo di Kejagung, Jumat (21/11).
Dia pun menegaskan, tidak ada salahnya jika orang yang memiliki latar belakang politikus menduduki jabatan publik. Bahkan dia menyebutkan tak ada larangan.
“Apa politisi salah jadi pejabat publik. Salah tidak, Saya balik tanya, salah tidak? Tak ada larangan kan. Yang penting manusianya seperti apa.”
Bahkan, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu, menegaskan bahwa semua pejabat publik tentunya mempunyai afiliasi politik. “Tapi ketika negara dan bangsa memanggil, semua kepentingan yang lain akan ditinggalkan,” katanya.
Prasetyo, sebelum dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung pada Kamis 20 Nopember kemarin, merupakan politikus Partai Nasdem yang juga Anggota DPR periode 2014-2019. Keputusan Jokowi mengangkat Prasetyo memang menjadi pro dan kontra, terutama bagi pegiat anti korupsi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Terkait Dukung atau Menolak, Kadin Siap Bersinergi dengan Pemerintah

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK ramah dan reaching out kepada kalangan pebisnis.

“Ini bukan basa basi, 40 tahun saya berkecimpung di dunia bisnis pemerintah ini ramah dan reaching out kepada bisnis. Begitu sudah dilantik, langsung menghubungi Kadin ingin bertemu dengan pengusaha,” ujar Suryo di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (21/11).

Lebih lanjut dikatakan Suryo, pihaknya siap membantu pemerintah untuk menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, menurutnya Kadin tidak perlu menggunakan istilah mendukung atau menolak kebijakan pemerintah, tetapi Kadin harus menciptakan kemitraan secara sinergis dengan pemerintah dalam perencanaan kebijakan dan regulasi.

“Dalam menghadapi perekonomian yang sulit di masa depan, dunia usaha perlu menempatkan diri pada posisi proaktif bekerja bersama pemerintah. Kadin juga harus menciptakan kemitraan secara sinergis dengan pemerintah dalam perencanaan kebijakan dan regulasi, bukan istilah mendukung atau menolak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sebelum Tuntutan Dipenuhi, HMI Bakal Demo Dua Kali Seminggu

Jakarta, Aktual.co —Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)Jabodetabek, Zulkarnain Bagariang, memastikan mereka akan tetap berunjuk rasa menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kata dia, unjuk rasa bahkan akan dilakukan rutin dua kali tiap minggu. “Jadi kalau dihitung dalam sebulan kami demo delapan kali,” ujarnya saat dihubungi Aktual.co, Jumat (21/11).
Aksi akan terus mereka lakukan sampai pemerintah memenuhi tiga tuntutan yang mereka desakkan.
Pertama; Mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut kebijakan penaikan BBM bersubsidi. Alasannya, kebijakan itu tidak sesuai dengan UU no 12 tahun 2014 tentang APBN-P.
“Karena harus dilihat kembali bahwa di APBN yang sudah disetujui DPR pasti sudah dianggarkan mengenai subsidi. Jadi ketika pada kenyataannya subsidi untuk BBM malah dipangkas, maka ini merupakan bukti pelanggaran. Ditambah lagi pemerintah tidak lebih dulu membicarakan dengan DPR,” kata dia.
Kedua; Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia migas yang menguasai jalur perdagangan migas. Untuk tuntutan ini, kata Zulkarnain, mengerucut pada tuntutan pemecatan pada tiga menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang mengurusi soal migas. “Yakni Rini Soemarno, Sudirman Said, dan Sofyan Djalil.” 
Ketiga; HMI mengutuk keras represifitas dari aparat TNI/ Polri dalam menghadapi para pengunjuk rasa yang menolak kenaikan BBM bersubsidi. “Kami jelas mengecam tindakan mereka dari aksi di berbagai daerah yang menolak kenaikan BBM.”
Hari ini massa HMI sekitar 1.000 orang akan berunjuk rasa di Istana mulai pukul 14.00Wib.

Artikel ini ditulis oleh:

Ratusan Anak Berada di Rudenim Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) menyebutkan bahwa terdapat 950 anak berada dalam rumah detensi imigrasi (Rudenim) di seluruh Indonesia.
Dari angka tersebut, lebih dari 440 anak tidak memiliki pendamping. Kondisi itu diperparah dengan total kapasitas dari fasilitas yang sangat terbatas.
Bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), UNHCR mengimbau semua negara untuk mengakhiri penggunaan rumah detensi imigrasi untuk anak.
“Anak-anak yang datang ke negara lain untuk mencari perlindungan internasional berada dalam kondisi yang sangat rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama dan utama, kita harus memperlakukan mereka sebagai anak dan bukannya sebagai orang asing yang ilegal,” kata Komisioner Tinggi UNHCR, Antonio Guterres.
Meskipun sulit mendapatkan jumlah yang pasti, UNHCR memperkirakan bahwa setiap harinya ada ribuan anak di dunia yang ditempatkan dalam rumah detensi untuk alasan keimigrasian.
“Praktik penempatan anak dalam rumah detensi imigrasi melanggar CRC dalam banyak hal dan itu harus dihentikan,” tambah Guterres.
Sebagai pihak yang telah mengaksesi CRC, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengakhiri praktik detensi bagi anak-anak.
Dengan dukungan UNHCR dan Church World Service (CWS), pemerintah telah membuka dua tempat penampungan untuk mengakomodasi anak-anak pengungsi imigran yang datang tanpa pendamping sebagai alternatif dari penempatan mereka di rumah detensi.

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,56541,56641,567...43,134Halaman 41,566 dari 43,134

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya