Jakarta, Aktual.co — Polisi dinilai terlalu arogan ketika melakukan pengamanan aksi demo yang terjadi di kawasan industri Ejip Cikarang.
“Sepeda motor buruh yang sedang parkir tidak luput dari kearoganan polisi yang mengamankan aksi tersebut mereka menendang dan merusak sepeda motor kami,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Muhammad Rusdi di Jakarta, Jumat (21/11).
Dia mengatakan, bukan hanya sepeda motor yang menjadi sasaran pihak aparat, tetapi ada juga beberapa buruh yang sempat kena pukul.
Atas insiden tersebut, buruh pun dengan terpaksa kembali dipukul mundur untuk masuk ke wilayah di kawasan industri tersebut.
Bukan itu saja dikatakannya, polisi juga mengamankan tujuh orang buruh tak bersalah yang dianggap sebagai provokator dalam aksi itu.
“Ketujuh buruh itu dibawa ke Polres Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan dan yang paling menyedihkan lagi ketujuh buruh yang masih diamankan itu diduga tidak boleh menjalankan sholat Jumat,” kata dia.
Aksi yang dilakukan oleh ribuan buruh untuk menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp3 juta. Selain itu juga buruh menolak penaikan harga BBM.
Hingga saat ini, lebih dari 75 ribu buruh di kawasan industri Ejip Cikarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, MM 2100 Cibitung masih lumpuh total karena para buruh telah menghentikan proses kegiatan produksinya.
Aksi demo buruh ini diikuti sekitar 15 federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainya. Rencananya aksi ini akan terus lanjut hingga beberapa hari ke depan. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menduga, pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Trans Jakarta.
“Ada dugaan pengangkatan Jaksa Agung untuk mengamankan kasus yang berpotensi menyelamatkan Presiden Jokowi dalam kasus mark up pengadaan bus Trans Jakarta,” kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/11).
Selain itu, pengangkatan kader Partai Nasdem menjadi Jaksa Agung diperkirakan sebagai alat pukul bagi lawan politik Jokowi.
“Komisi III akan kritisi dan mengingatkan jangan jadikan Kejaksaan sebagai alat pukul politik bagi lawan politik dan payung hukum kejahatan oleh penguasa,” kata Bambang.
Oleh karena itu, Komisi III DPR RI akan mengawasi sepak terjang Jaksa Agung baru ini. “Kita tidak bisa terima kalau Jaksa Agung melindungi kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bereaksi keras dengan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan penguasa,” kata Bambang.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: