Jakarta, Aktual.co — Tak hanya diminta untuk menjelaskan soal MH Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief, Presiden Joko Widodo diminta pula untuk mendorong para menterinya di Kabinet Kerja agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Hal tersebut, dipandang janggal oleh Indonesia Corruption Watch ketika melihat banyak menteri belum menyerahkan LHKPN dengan berbagai alasan. Terlebih lagi, banyak menteri Kabinet Kerja Jokowi beralasan karena disibukan oleh pekerjaan di kementerianya.
Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yunto berpendapat, Jokowi sapaan akrabnya harus juga memperhatikan, apakah para menteri yang saat ini menjabat sudah mundur dari jabatan lainnya.
“Apakah semua menteri itu sudah mundur dari jabatan lainnya,” kata Emerson ketika dihubungi, Jumat (21/11).
Tak hanya itu, ICW juga meminta agar Jokowi memperhatikan para menterinya untuk menyerahkan LHKPN. Apalagi sambung Emerson, Jokowi mempunyai ciri khas dengan blusukan. Hal tersebut, lanjut Emerson seharusnya bisa digunakan untuk salah satu caranya.
“Kan Jokowi punya cara blusukan. Kenapa dia tidak blusukan tiap Sabtu atau Minggu? Kemudian tarikin tuh semua LHKPN dari menteri-menteri,” katanya.
Terlebih lagi, kata Emerson melihat para pembantu Presiden kerap sibuk di jejaring sosial. “Menteri sanggup Twitter-an, tapi mengisi LHKPN tidak. Menteri sanggup ke Sukamiskin, tapi mengisi LHKPN belum.”
Emerson menganggap pemerintah harus serius menindak masalah ini.  “Presiden juga harus tegas. Kalau presidennya saja seperti menganggap itu sesuatu yang kecil, padahal itu indikator kecil apakah menteri itu punya komitmen,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia terus berkoordinasi untuk menyelidiki peristiwa bentrokan di Batam, Rabu (19/11), yang melibatkan anggota kedua instansi, yakni antara Batalyon Infanteri-134 Tuah Sakti dan Brimob Polda Kepulauan Riau.
Anggota Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf berpendapat, konflik yang terjadi antara TNI dan Polri di Batam tersebut diperlukan kebijakan intregral. Kebijakan integral saat ini dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, karena konflik ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara.
Dia mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan dalam kebijakan integral itu harus dibuat tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan ke lapangan. Apalagi, sambung Muzzammil konflik TNI-Polri selama ini terjadi bukan semata-mata persoalan hukum saja, tapi perlu dilihat secara menyeluruh dan ke dalam.
“Persoalan ini perlu melihat aspek kesejahteraan prajurit dan koordinasi kerja yang dibangun di kedua aparat ini. Untuk itu evaluasi di masing-masing pihak penting dilakukan,” kata dia di Jakarta, Jumat (21/11).
Dia berpendapat, Komisi I dan Komisi III DPR perlus segera mengundang Panglima TNI dan Kapolri untuk berdialog menyelesaikan konflik ini. Selain itu juga, Komisi I dan Komisi III perlu membentuk panitia khusus konflik TNI-Polri untuk mengkaji dan mencari solusi permanen agar konflik tidak terulang.
Sementara itu dia juga mengatakan, atas konflik itu penegakan hukum dan pemberian sanksi harus berjalan adil dari kedua belah pihak sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
“Untuk itu kita berharap ada terobosan baru dari pemerintahan baru agar konflik yang seperti ini tidak akan terulang kembali.”
Guna diketahui berdasarkan catatan Almuzzammil Yusuf, sejak 2005 hingga saat ini telah terjadi lebih dari 30 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan puluhan orang dari kedua pihak.
“Bentrok ini membuat kekhawatiran di masyarakat meningkat karena kedua aparat negara ini memiliki otoritas untuk menggunakan senjata api modern yang mematikan,” kata dia. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu