Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah menujuk Politikus Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung untuk menggantikan Basrief Arief sebagai petinggi di Kejaksaan.
Namun, penunjukan Prasetyo menggantikan Basrief sebagai Jaksa Agung dipandang tak memenuhi syarat Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengaku prihatin dengan keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yang telah menetapkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Apalagi, sambung Haris sejak awal Kontras telah memberikan masukan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut lewat rumah Transisi untuk memilih Jaksa Agung yang memiliki keberanian bekerja dalam menangani isu Hak Asasi Manusia.
“Terutama yang mau meneruskan 8 berkas penyelidikan pelanggaran HAM, yang berat oleh Komnas HAM, memiliki pengalaman dibidang HAM, memiliki komitmen pada penegakan pada penegakan HAM kedepannya,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Kamis (20/11).
Namun demikian, yang lebih terpenting lagi Jaksa Agung, kata dia bukan dari kalangan Partai Politik, karena nantinya bakal tersandera oleh kepentingan partai asal, partai koalisi dan rivalitas dengan partai oposisi.
“Nama yang ditunjuk oleh Presiden  justru tak memenuhi syarat yang telah ditawarkan sebagaimana diatas. Presiden gagal memahami konteks HAM hari ini di Indonesia.”
Dia pun mengaku, khawatir dengan masa depan penegak kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Namun demikian, sambung dia keputusan Presiden sudah tetap untuk menetapkan Prasetyo menggantikan Basrief Arief.
“Kita akan lihat 30 hari kedepan, apakah Jaksa Agung memiliki rencana atas 8 berkas dari Komnas HAM, jika nihil maka itulah indikasi kemandulan penegakan HAM kedepannya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kalangan penggiat anti korupsi di tanah air khawatir jaksa agung yang baru, HM Prasetyo, tidak bisa menjalankan penegakan hukum karena latar belakangnya dari politisi.
“Kami sejak jauh-jauh hari meminta kalangan politisi tidak masuk menjadi jaksa agung,” kata Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan di Jakarta, Kamis (20/11).
Presiden Joko Widodo, Kamis siang melantik politisi Partai Nasdem yang juga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) HM Prasetyo menjadi jaksa agung yang baru menggantikan Basrief Arief yang telah berakhir masa kerjanya bersamaan dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Ia mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo melalui visi dan misinya di KPU saat kampanye Pilpres bahwa akan memilih jaksa agung yang bersih, anti korupsi, dan komitmen pada penegakan hukum.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana dengan rekam jejak HM Prasetyo selama ini.
Selepas sudah tidak menjabat sebagai JAM Pidum, bagaimana kompetensinya dari sisi strategi, visi dan misi, dan penegakan hukum.
“Selama ini, dimana dia (HM Prasetyo),” katanya.
Ia menduga pemilihan yang bersifat mendadak itu tidak terlepas adanya transaksional politik. Karena itu, dipertanyakan janji (Presiden Joko Widodo) untuk menyusun kabinet profesional.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen mengingatkan kepada Jaksa Agung yang baru saja dilantik oleh presiden Joko Widodo, HM Prasetyo agar tak bermain politik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Halius mengatakan, mengingat Prasetyo adalah politisi asal partai Nasdem, dirinya khawatir akan ada intervensi dalam penanganan perkara di Kejaksaan.
“Dia harus benar-benar profesional dan independen dan tidak bermain politik dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum,”kata Halius Kamis (20/11).
Menurut Halius, ada dua hal yang harus dilaksanakan Prasetyo. Yang pertama adalah komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan independen, serta kedua Prasetyo harus segera melakukan reformasi total di Internal.
Ketika ditanya apakah Prasetyo merupakan sosok yang pas untuk memimpin Korps Adhyaksa, Halius tak dapat menilai karena dipilihnya Prasetyo yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) periode 2005-2006 tersebut menjadi hak presiden Jokowi.
“Kita enggak masuk ke wilayah hak prerogatif presiden,”tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik politisi Partai Nasional Demokrat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pemerintahan Kabinet Kerja menggantikan Basrief Arief di Istana Negara, Kamis (20/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby