30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41581

Diputuskan, UMK Jatim Lebih Tinggi dari DKI Jakarta

Surabaya, Aktual.co — Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur memutuskan standar gaji UMK buruh, khususnya di wilayah ring 1 Jawa Timur, di kisaran Rp2,7 juta per bulan.
Wilayah ring 1 tersebut diantaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
Gubernur Jatim Soekarwo menyetujui tuntutan para buruh dengan besaran tersebut, bahkan untuk kota Surabaya mencapai Rp2.710.000 per bulan, dan angka ini lebih tinggi dibanding Ibu kota DKI Jakarta yang sebesar Rp.2.700.00 per bulan.    ‬
“Jadi tuntutan buruh mengenai UMK 2015,  untuk daerah padat industri di Jatim di kisaran angka Rp2,7 juta telah disetujui Gubernur Jatim Soekarwo.” Ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto.
Angka ini berdasarkan  kompensasi BBM yang dikonversi dengan inflasi yang menjadi  Rp200 ribu. Sebab, sebelum ada kenaikan BBM,  sudah dicapai kesepakatan bahwa UMK di kawasan ring 1 sebesar 2.464.000 yang dibulatkan menjadi Rp.2,5 juta.
‪Dalam lampiran Pergub Jatim No.72 tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015, besaran UMK 2015 tertinggi ada di Kota Surabaya sebesar Rp2.710.000, dan UMK terendah ada di Kabupaten Magetan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo, rata-rata sebesar Rp1.150.000 per bulan.
Anggota Tim 15 perwakilan serikat pekerja dari PD SP KEP SPSI Jatim, Sukarji,  mengatakan,  jika besaran UMK 2015 di Jatim yang disetujui gubernur merupakan hasil dari perjuangan teman-teman buruh. 
Angka ini  menjadi sejarah bagi Jatim karena untuk pertama kalinya bisa mengungguli Ibu Kota DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Setjen DPR Belum Terima Surat Pengunduran Diri Prasetyo

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan, pihaknya belum menerima surat resmi pengunduran diri anggota DPR RI HM Prasetyo menyusul dilantiknya sebagai Jaksa Agung.

“Setjen belum menerima surat pengunduran diri. Kami sifatnya menunggu,” kata dia, ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/11).

Bila merujuk peraturan perundang-undangan, seorang Jaksa Agung tak boleh merangkap jabatan apapun. Jika tak segera mundur dari DPR, Prasetyo bisa diindikasi melanggar UU yang ada.

Penunjukkan Prasetyo oleh Presiden Joko Widodo juga menuai banyak kontroversi. Berbagai pihak menyayangkan pemilihan Jaksa Agung yang berasal dari internal Kejagung.
Prasetyo merupakan mantan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum.

Sebelumnya sempat diberitakan, Presiden Joko Widodo menunjuk politikus Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru menggantikan Basrief Arief.

“Sudah, sudah. Pak HM Prasetyo. (Dilantik) nanti jam 14.00 WIB,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, saat ditanya wartawan terkait kabar pelantikan tersebut.

Dia mengatakan, Prasetyo telah diminta untuk keluar dari partai politik untuk menjamin independensinya.

“Ya, diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari NasDem. Independen begitu jadi jaksa agung. Kalau tidak bisa melakukan itu dimungkinkan pergantian segera kata presiden,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Periksa Petral, Faisal Basri Dituntut Independen

Jakarta, Aktual.co — Ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri akan memeriksa anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Trading Limited (Petral), yang berkantor di Singapura. Petral sendiri selama ini bertugas mengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia, dimana anak usaha Pertamina ini sering dituding sebagai sarang mafia migas.

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara berharap hasil kajian dan review tim Faisal Basri itu komprehensif dan menyeluruh.

“Kita kan tahu, instruksi Presiden kepada Faisal untuk mengurus Petral itu dalam waktu 3 bulan. Kita harap kajiannya komprehensif dan menyeluruh sehingga bisa memberikan rekomendasi yang benar-benar dibutuhkan. Tapi segala keputusan di tangan presiden karena tugas dari Tim Komite Reformasi Tata Kelola Migas itu hanya melakukan review dan memberi rekomedasi,” katanya kepada Aktual.co, Kamis (20/11).

Selain itu, Marwan juga berharap, tim adwork yang diketuai Faisal Basri itu bisa independen, konsisten dan tidak tersusupi kepentingan-kepentingan mafia.

“Faisal harus independen dan tidak tersentuh oleh kepentingan mafia agar bisa memberikan rekomendasi yang tepat bagi Pemerintah. Dan kita juga berharap Istana dan DPR tidak tersusupi oleh mafia,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dipimpin Langsung Megawati, PDI-P Gelar Rapat Bahas Cawagub DKI

Jakarta, Aktual.co —Pasca dilantiknya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI, Selasa (18/11) lalu, PDI- Perjuangan belum juga umumkan secara resmi nama kader yang akan diajukan jadi calon Wakil Gubernur.
Saat Aktual.co mencoba menemui Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di ruang kerjanya di lantai Gedung DPRD DKI untuk mengonfirmasi soal nama itu, dia malah terlihat tengah tergesa meninggalkan ruangannya.
“Besok saja ya (Wawancara), ini saya mau ke DPP PDI-P mau ada rapat,” ujar Pras yang menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan itu, Kamis (20/11).
Namun dia sempat mengatakan mengenai akan digelarnya rapat internal di DPD PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang khusus membahas calon yang akan diajukan partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai cawagub DKI.
“Nanti kita akan rapatkan dulu hari ini dengan ibu Ketua Umum (Megawati) di DPP jam 15.00 nanti sore,” kata dia.
Kendati demikan Pras belum mengetahui pasti siapa-siapa saja yang akan hadir di rapat.”Yang pasti datang saya dan pak Boy Sadikin (Ketua DPD PDI-P Jakarta ),” kata dia sambil berlalu.
Diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, Gubernur DKI Ahok diberi keleluasaan penuh untuk menentukan sendiri wakilnya. Karena di Perppu itu disebutkan bahwa penentuan wakil kepala daerah tak lagi harus atas usulan partai pengusung. 
Bahkan jika mengacu pada Pasal 168 ayat 1 poin C, Ahok bisa mengajukan wagub hingga dua orang. Karena di situ disebutkan di provinsi dengan jumlah penduduk 3-10 Juta jiwa dapat memiliki dua orang Wakil Gubernur. 

Artikel ini ditulis oleh:

Prasetyo Diminta Tuntaskan Kasus Peyalahgunaan Kridit Bank Mandiri

Jakarta, Aktual.co —Presiden Joko Widodo resmi melantik Politikus asal Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana Negara. Namun demikian, baru menjabat sebagai Jaksa Agung, Prasetyo diminta untuk menuntaskan penyidikan kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri senilai Rp 160 miliar.
Ketua Presedium Ind Police Watch Neta S Pane menyebut, ujian pertama yang dihadapi Prasetyo adalah menuntaskan pengusutan kasus penyalahgunaan kridit Bank Mandiri.
“Betul, salah satu ujian bagi Prasetyo adalah apakah dia berani menuntaskan kasus Bank Mandiri yang mengucurkan kridit ke PT Citra Graha Nusantara senilai Rp 160 miliar. Kita tunggu,” kata Neta saat dihubungi, Kamis (20/11).
Menurut dia, jika Prasetyo tidak berani menuntaskan kasus penyalahgunaan kridit Bank Mandiri maka akan berdampak kepada penilaian masyrakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung. “Kejaksaan Agung akan kehilangan wibawa,” kata dia.
Neta menuturkan, IPW berharap dalam waktu 3 bulan Prasetyo bisa membongkar kasus korupsi besar dan membawa para mafia ke pengadilan serta membuat strategi pembangunan sistem hukum dengan Polri.
“Meski berharap banyak, IPW tetap pesimis Prasetyo dapat melakukannya dan IPW juga ragu Prasetyo bisa melakukan revolusi mental di kejaksaan.”
Atas terpilihnya bekas Jampidum itu sebagai orang nomor satu di kejaksaan, IPW sangat menyayangkan posisi Jaksa Agung dipilih presiden dari kalangan partai politik.
Semula IPW berharap Jaksa Agung baru dari kalangan independen atau kalangan perguruan tinggi. Sehingga ada gebrakan baru yang diharapkan bisa bersinerji dengan kepolisian, terutama dalam pemberantasan korupsi, mafia hukum, mafia pajak, mafia migas, dan mafia lainnya.
“Karena Jokowi sudah memilih Prasetyo, IPW hanya bisa berharap, jaksa agung baru bisa menerapkan konsep revolusi mental yang digadang-gadangkan oleh Jokowi semasa kampanye. Sehingga dia bisa melakukan perubahan dengan cepat di kejaksaan,tujuannya agar bisa bersinerji dengan institusi hukum lainnya, terutama polri.”
Jaksa Agung Tak Tebang Pilih
Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Husen berharap, Prasetyo tak tebang pilih dalam menuntaskan sebuah kasus, terutama terkait dengan kasus yang diduga menyeret Surya Paloh. 
Sebagai bentuk komitmen netralitas dan independensinya, Prasetyo juga harus berani membuka kasus-kasus yang melibatkan kasus Blok Cepu dan penyelewengan kredit Bank Mandiri yang melibatkan Surya Paloh. “Akan kita lihat apa dia menutup matanya untuk kasus tersebut atau bet- betul indepmeden,” singkatnya.
Untuk diketahui, pada Senin (11/7) lalu,  Bos Metro TV Surya Paloh diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri. Paloh dicecar seputar adanya informasi PT Media Televisi Indonesia menerima kredit PT Cipta Graha Nusantara senilai Rp 160 miliar.
“Dia (Surya Paloh) diperiksa dalam rangka meminta penjelasan sehubungan adanya keterangan dari pihak-pihak yang sudah diperiksa sebelumnya,” kata  Kapuspenkum Kejaksaan Agung saat itu, Soehandojo.
Surya Paloh diperiksa dengan materi pemeriksaan difokuskan pada penjualan dan pembelian aset PT Tahta Medan oleh PT Tri Manunggal Mandiri Persada yang merupakan perusahaan afiliasi dengan Media Group. Aset PT Tahta Medan dibeli dari BPPN dan dijual ke PT Azalea Limited Rp 160 miliar.
Menurutnya, PT Media Televisi Indonesia menerima hasil penjualan aset kredit PT Tahta Medan sebesar Rp 160 miliar.”Jadi, kita pertanyakan sejauh mana kebenaran dari informasi seperti itu,” kata dia.
Surya Paloh diperiksa sebagai saksi terhadap tiga tersangka dari direksi Bank Mandiri Neloe cs. PT CGN merupakan salah satu debitor yang terkait kasus kredit macet Bank Mandiri. Tim penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dari PT CGN yaitu Direktur Utama Edison, Komisaris Saipul dan Direktur keuangan Diman Ponijan. Mereka kini masih ditahan di Rutan Kejagung.
Setelah menjalani pemerikasaan selama 2,5 jam oleh tim penyidik yang dipimpin Arnold Angkouw, Paloh mengaku tidak pernah berhubungan dengan PT CGN. “Tadi saya ditanya apakah saya mengenal PT CGN, pernah berhubungan dengan PT CGN, saya bilang saya tidak kenal dan memang tidak kenal,” kata Surya Paloh. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

POBSI Sayangkan Sikap Kemenpora Soal Peralatan AG 2014

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Andi Syamsul Alam Mallarangeng, menyayangkan tindakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang tidak cekatan menangani permasalahan keterlambatan peralatan tanding Asian Games 2014.

Dikatakan Andi, meski cabang olahraga (cabor) yang dia kelola tidak dipertandingkan di Asian Games 2014 lalu, seharunya Kemenpora tetap memprioritaskan cabor-cabor yang harus mendatangkan peralatan dari luar negeri.

“Seperti dayung dan layar. Alat mereka khusus dari luar negeri, dan harganya pun mahal. Kemenpora harus perhatikan mereka. Kalau biliar kan memang tidak ikut di Asian Games jadi kami tidak ada masalah,” sesal Andi ketika ditemui Aktual.co di sekretariat PB POBSI, Jakarta, Kamis (20/11).

Lebih jauh dikatakan Andi, seharusnya Kemenpora tidak boleh lepas tangan. Meski belum mengeluarkan uang untuk pemenang tender peralatan Asian Games, Kemenpora tetap punya tanggung jawab kepada pihak cabor.

“Pihak cabor juga tidak mau hanya menunggu konfirmasi dari Kemenpora, kalau hanya menunggu, mereka tidak bisa latihan. Tapi jangan mentang-mentang cabor sudah bisa beli peralatan sendiri, dibiarin saja,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain