Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41603

Politik Uang di Munas, Hajriyanto Yakin Golkar Akan Hancur

Jakarta, Aktual.co — Calon Ketua Umum Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengakui jika Munas Golkar nanti berpotensi terjadi praktik money politics.

Namun dia berharap agar hal itu tidak terjadi, Sebab, jika itu benar terjadi dia yakin partai Golkar bakal hancur.

“Kalau benar, partai politik memang sudah rusak,” kata Hajriyanto dalam pesan singkat, Rabu (19/11), menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, H Roem yang menyebut harga satu suara di Munas capai Rp 700 juta.

Kendati mengakui jika money politic bisa terjadi, namun dia sendiri belum menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut. Terlebih Hajriyanto mengaku tidak akan gunakan uang untuk bisa menang di Munas nanti.

“Saya belum menemukan cara karena sudah sedemikian parahnya,” kata dia.

Hajriyanto menjamin tidak akan membeli suara peserta Munas nanti. Sebab, dia sendiri tak paham apa alasan orang membeli suara di Munas nanti.

“Saya tidak akan menggunakan cara-cara itu. Terbersit dalam pikiran pun tidak. Apa yang kita cari sih? Wong cuma mau jadi ketum Golkar saja kok menyuap?” kata dia.

Sebelumnya, jelang Munas IX Partai Golkar pada akhir November nanti kabar politik uang mulai kencang. Kabarnya, satu suara dihargai Rp 700 juta.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, HM Roem, harga satu suara Rp 700 juta di Munas Golkar itu masih terbilang kecil.

“Di Munas lalu, satu suara harganya Rp 500 juta. Saat itu pertarungan antara Surya Paloh dan Aburizal Bakrie (ARB) untuk menduduki Ketua Umum,” kata Roem di Makassar, Senin (17/11).

Roem memprediksi, di Munas Golkar yang akan digelar 2015 mendatang harga satu suara akan sedikit lebih tinggi yakni mencapai Rp 700 juta. Angka tersebut dinilainya relatif kecil.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPD Ajak Korsel Tingkatkan Investasi di Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengajak pebisnis Korea Selatan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Irman menyampaikan ajakan itu ketika berpidato di hadapan seribu “Chief Executive Officer” (CEO) dan manajer di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu (19/11).

Saat ini, kata Irman, Korsel menempati peringkat ketiga investasi di Indonesia setelah Jepang dan Singapura.

“Dengan kekuatan ekonomi Korea Selatan yang terus meningkat pesat, tidak mustahil Korea Selatan akan menduduki peringkat teratas investasi di Indonesia,” kata diadalam acara bertema “Indonesia-Korea Today for a Better Tomorrow”.

Irman mengemukakan konsep pembangunan ekonomi yang diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah selama ini, yakni percepatan pembangunan berbagai koridor ekonomi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

Beberapa sektor terbuka untuk investasi seperti pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telekomunikasi.

Dia menekankan kebijakan pembangunan Presiden Joko Widodo seperti penyediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, tata kelola demokratis, pembangunan pedesaan, penegakan hukum, perbaikan kualitas hidup, pemberdayaan sektor-sektor domestik, pembangunan karakter dan reformasi sosial.

Semua itu, kata Irman, dimaksudkan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih ramah bagi investasi.

Irman meminta para pebisnis Korsel membangun kerja sama teknologi yang sehat di antara kedua negara.

Dia juga minta pebinis Korsel melakukan transfer teknologi kepada industri-industri di Indonesia, karena keahlian sumber daya manusia Indonesia yang makin maju justru menjamin kelangsungan hidup industri-industri tersebut.

“Tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan pada gilirannya secara jangka panjang juga akan meningkatkan daya beli pasar yang besar bagi hasil industri Korea Selatan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Walikota Bandung Rencanakan Kongres Suporter Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil menggagas pelaksanaan Kongres Suporter Indonesia, setelah sebelumnya melakukan pembicaraan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/11).

“Sebelumnya kami membahas Jakmania (suporter Persija) dan Bobotoh (suporter Persib). Dari pembicaraan itu meluas menggagas Kongres Suporter Indonesia,” kata Ridwan Kamil usai bertemu Menpora.

Menurut dia, permasalahan suporter klub sepak bola di Indonesia, mulai masuk tahap yang mengkhawatirkan. Untuk itu, harus secepatnya dicarikan solusi agar permasalahan suporter termasuk yang terjadi pada Jakmania dan Bobotoh segera berakhir.

Kongres Suporter Indonesia, kata dia, nantinya akan dijadikan media untuk menyamakan visi semua suporter klub sepak bola yang ada di Indonesia. Hanya saja, untuk waktu pelaksanaannya akan dikaji terlebih dahulu.

“Bandung siap jika menjadi tuan rumah Kongres Suporter Indonesia,” kata pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.

Ditanya apa bentuk dukungan yang diberikan oleh Menpora Imam Nahrawi terkait dengan Kongres Suporter Indonesia, Ridwal Kamil menjelaskan jika orang nomor satu di Kemenpora itu terlebih dahulu akan datang ke Bandung.

“Menpora akan ke Bandung dulu. Setelah itu kami baru mengkaji siapa saja yang akan menjadi peserta Kongres Suporter Indonesia,” kata pria yang juga seorang arsitek itu.

Selain membicarakan masalah suporter, pertemuan antara Menpora Imam Nahrawi dan Ridwan Kamil juga membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat. Hal ini, dilakukan karena Bandung akan menjadi salah satu tuan rumah PON itu.

“Kami akan bangun venue aquatic standar internasional. Makanya kami minta bantuan ke Kemenpora,” katanya menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

OCA Pertanyakan Payung Hukum Penyelenggaraan AG 2018

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo mengatakan Dewan Olimpiade Asia (OCA) mempertanyakan payung hukum yang menegaskan bahwa Indonesia telah siap menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

“Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukkan (tuan rumah), harus punya payung hukum. Kalau tidak, maka persiapan belum bisa jalan,” kata Rita Subowo setelah menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik di Kantor KOI di Jakarta, Rabu (19/11).

Masalah payung hukum pelaksanaan Asian Games 2018, kata dia, ditanyakan langsung oleh Presiden OCA, Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah di sela-sela pelaksaaan Asian Beach Games (ABG) 2014 di Phuket, Thailand, pada Senin (16/11) lalu.

Selain menanyakan masalah payung hukum, OCA juga akan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi yang akan dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yaitu Jakarta, Palembang dan Jawa Barat.

“Januari nanti ‘Coordinator Commission’ akan datang ke sini, yang salah satu tujuannya mengetahui persiapan Indonesia menghadapi kejuaraan empat tahunan ini,” katanya.

Meski payung hukum belum ada, pihak KOI ternyata sudah bergerak cepat yang salah satunya menjalani komunikasi dengan Pemerintah Inggris melalui Duta Besar Inggris di Indonesia, Moazzam Malik. Inggris dinilai sebagai negara yang sukses menggelar kejuaraan besar yaitu Olimpiade 2012.

Saat bertemu dengan KOI, Moazzam Malik membawa sembilan perusahaan besar yang berada dibalik suksesnya Olimpiade London. Mereka siap membantu Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2018.

“Selamat atas terpilihanya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Waktunya sedikit sempit. Makanya kami siap membantu merencanakan persiapannya,” kata Moazzam Malik.

Bantuan yang ditawarkan tidak hanya sebatas infrastruktur, IT, “broadcase” atau juga legalitas, tetapi juga terkait dengan pembinaan atlet sebelum turun pada kejuaraan olahraga terbesar di Asia itu.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan jika Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan Asian Games 2018 masih dalam proses. Sesuai dengan rencana, Keppres akan keluar akhir Desember.

Artikel ini ditulis oleh:

Aksi Penolakan Kenaikan BBM FH UKI, Diwarnai Hujan Batu

Jakarta, Aktual.co —Mabes Fakultas Hukum  Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM bersubsidi dengan menutup Jalan M. Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, sejak pukul 19.00Wib tadi.
Ketua Koordinator Aksi, Irfan Tarigan mengatakan di saat minyak dunia naik, Pemerintahan Jokowi-JK malah menaikkan BBM.
“Ada apa ini? apa hanya kepentingan para neolib yang ada di lingkaran Jokowi-JK?” ujarnya, di Jakarta, Rabu (19/11).
Dia menuding kenaikan BBM adalah sebuah intrik agar mereka mendapat keuntungan sendiri. “Mereka hanya mementingkan diri sendiri, tanpa melihat rakyatnya yang terkena imbas dari kenaikan BBM ini, semua bahan pokok menjadi melambung tinggi,” ungkapnya.
Ketiga menteri yang ada di dalam kabinet Jokowi-JK, menurutnya harus ikut bertanggung jawab atas kenaikan BBM ini. “Ini tidak terlepas dari para mafia Migas.”
Aksi tersebut berakhir bentrokan dengan aparat kepolisian dari Polsek Jatinegara sekitar pukul 21.30Wib. Polisi yang berusaha membubarkan mahasiswa yang memblokir jalan dengan menembakkan gas air mata, mendapat balasan lemparan batu.
Mahasiswa mundur masuk ke dalam kampus. Polisi bertahan tepat di depan gerbang kampus sambil tetap menembakkan gas air mata. Hujan batu pun berhamburan dari arah dalam kampus yang dilemparkan mahasiswa. Lantaran arus jalan telah kembali dibuka, beberapa mobil yang lewat ikut menjadi korban kena lemparan batu. Termasuk anggota polisi dilaporkan ada yang mukanya terkena lemparan batu seukuran kepalan orang dewasa.
Sekitar pukul 22.30Wib, ketegangan berakhir setelah polisi berangsur meninggalkan lokasi aksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi, Harga BBM, dan Mafia Migas

Jakarta, Aktual.co — Kalau ada peristiwa yang paling menarik perhatiandalam sepekan terakhir ini, maka peristiwa itu adalah keputusan pemerintahPresiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM),atau menaikkan harga BBM. Harga bensin dan solar masing-masing naik Rp 2.000,sehingga harga bensin Premium menjadi Rp 8.500, sedangkan harga solar menjadiRp 7.500 per liter.

Dengan tegas dan berani, Jokowi hari Senin (17November 2014) tampil terbuka di depan media dan mengumumkan kenaikan harga BBMitu. Jokowi tidak berlindung atau bersembunyi di belakang menterinya untukmengumumkan kebijakan yang penting, namun sangat tidak populer itu.

Peristiwa kedua adalah ditunjuknya mantan pendiriPartai Amanat Nasional (PAN) dan ekonom Fakultas Ekonomi UI, Faisal Basri,untuk memimpin “tim pemberantasan mafia migas.” Persisnya, hari Minggu (16November 2014), Faisal telah diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin TimReformasi Tata Kelola Sektor Migas.

Tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama,mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hinggahilir, yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua,menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasiyang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruhsubstansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia, yang bebas daripara pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

Menurut Faisal, migas bukanlah sekadar sumberenergi, melainkan juga sebagai pundi-pundi penerimaan negara atau penopangAPBN. Ironisnya, subsidi BBM sudah jauh melampaui penerimaan negara dari bagihasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak. Subsidi BBM-lah yangmembuat primary balance dalam APBN sudah mengalami defisit sejak 2012.Lebih ironis lagi, dalam sepuluh tahun terakhir, sembilan tahun terjadi subsidiBBM lebih besar dari defisit APBN. Secara tak langsung bisa dikatakan sebagiansubsidi BBM sudah dibiayai dengan utang pemerintah.

Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM karena manuverfiskal dalam APBN berkondisi kronis, yang diwarisinya dari pemerintahan SBY,sangat sempit. Kuota subsidi BBM praktis sudah habis dalam sebulan ini, meskiharga minyak dunia sedang menurun. Jadi Jokowi memilih tindakan rasional, demimenyelamatkan ekonomi nasional, meski ia tahu langkahnya itu amat tidakpopuler.

Kalau Jokowi tergoda mempertahankan popularitas,dengan menunda kenaikan harga BBM, keresahan dan kekacauan yang akan terjadidalam ekonomi nasional justru bisa lebih parah dan bisa berdampak lebih burukpada rakyat. Segala usulan muluk untuk menolak kenaikan harga BBM, seperti memberantasmafia migas, menggali pemasukan dari sektor pajak, menyita harta koruptor, danlain-lain, adalah bagus dan benar belaka. Namun, waktu yang tersisa sangat pendek,cuma sekitar sebulan. Padahal, problemnya sangat konkret. Semua opsi alternatifitu butuh waktu panjang untuk bisa diimplementasikan, sehingga tak bisa memberisolusi jangka pendek.

Jokowi mengimbangi kenaikan harga BBM itu denganmelakukan langkah-langkah, yang diharapkan akan memberi solusi yang lebihpermanen dan berjangka panjang. Penunjukan Faisal Basri, tokoh yang dikenal kredibilitasdan integritasnya, untuk memimpin “tim pemberantasan mafia migas,” adalahlangkah awal yang tepat. Faisal diharapkan bisa memberi masukan yangindependen, karena tidak terkait dengan kelompok yang fanatik mendukung Jokowidan juga kelompok yang fanatik anti-Jokowi. ***

Jakarta, 18 November 2014

Satrio Arismunandar, Senior Editor

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,60241,60341,604...43,123Halaman 41,603 dari 43,123

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya