26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41630

Kerjasama Menakertrans dan Menkum HAM Layani Bantuan Hukum untuk TKI

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani nota kesepahaman di Jakarta, Selasa (18/11/2014). Nota kesepahaman antara menteri maupun lembaga dibidang penyediaan layanan hukumbagi calon tenaga kerja Indonesia dan tenga kerja Indonesia, serta sentralisasi CCTV Pengamanan Bandara Soekaro-Hatta. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berikut Serangkaian Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Dan Bersihkan Kabinet Kerja Dari Antek Neolib

Jakarta, Aktual.co — Setelah Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pada Senin (17/11) malam, banyak kalangan terutama masyarakat yang menolaknya.
Sebab, kebijakan pemerintah yang diduga didorong oleh tiga menteri di Kabinet Kerja yang merupakan antek neolib terebut tidak pro rakyat, melaikan pro pasar internasional.
Hal itu yang memicu terjadinya banyak aksi unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia. Aksi di Medan, Sumatera Utara ratusan mahasiswa yang tergabung dari USU, KAMMI, GMNI, HMI mendatangi kantor Pemko Medan sejak Senin (17/11) malam, hingga, Selasa (18/11) pagi.
Ratusan mahasiswa itu bahkan memblokir jalan sekaligus membakar ban bekas menuntut pemerintah tidak menaikan harga BBM bersubsidi.
Selain di Medan, di Padang aksi unjuk rasa penolakan penaikan harga BBM subsidi juga terjadi.
Bahkan, ratusan mahasiswa yang menolak penaikan harga BBM itu bentrok dengan Polisi. Bentrokan berawal dari upaya mahasiswa yang akan memblokir jalan karena aspirasi yang ingin disampaikan ke Anggota DPRD Sumatera Barat tidak mendapatkan tanggapan.
Sementara di Sumatera Selatan, ratusan mahasiswa dari KAMMI, PMII, dan BEM fakultas yang ada di Sumsel, melakukan aksi demo dan memberikan tiga tuntutan rakyat kepada pemerintah yang salah satu isinya adalah mencopot menteri pro neolib, terkait penaikan harga BBM.
Salah satu tuntutan yang digaungkan oleh mahasiswa adalah Presiden Jokowi menurunkan menteri-menteri yang merupakan antek neolib.
“Turunkan menteri neolib, penipu kebijakan penaikan BBM,” kata Febri, peserta aksi mahasiswa, saat dihubungi Aktual Network, Selasa (18/11).
Ada tiga menteri yang dianggap mahasiswa sebagai antek neolib, yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Selain dibeberapa kota di pulau Sumatera, di pulau Jawa aksi penolakan penaikan BBM juga terjadi. Mahasiswa PMII Kota Malang melaksanakan Salat Gaib sebagai simbol wafatnya pemerintahan saat ini. Hal ini dilakukan dalam rangka unjuk rasa menolak penaikan harga BBM.
Mahasiswa juga melakukan aksi sembelih potong ayam sebagai simbol akan tewasnya revolusi mental yang selama ini didengungkan oleh Jokowi-JK.
Masih di Malang, Mahasiswa HMI Cabang Malang menduduki SPBU di Jalan Veteran Kota Malang. Aksi ini merupakan bentuk protes terkait penaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah. 
Dalam orasinya, salah seorang orator menyebut Jokowi adalah penipu ulung yang mampu mengelabuhi rakyat karena menaikkan harga BBM.
“Jokowi seperti Mussolini, kejam, belum 100 hari sudah naikkan harga BBM,” kata orator, Selasa (18/11) dini hari. 
Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Aksi unjuk rasa penolakan penaikan harga BBM subsidi dilakukan di kantor Pertamina, jalan Jagir Surabaya, Selasa (18/11).
Bahkan, sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Surabaya terlibat adu fisik dengan anggota polisi serta sekuriti pertamina. Akibatnya, beberapa mahasiswa luka-luka.
Ratusan massa dari element buruh dan mahasiswa menggelar aksi penolakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (18/11).
Berdasarkan pantauan Aktual Network, aksi ratusan buruh diwarnai dengan teaterikal yang menampilkan sosok pocong dan petani. Ilustrasi skenario itu untuk menggambarkan demokrasi di Indonesia telah mati dan tidak berpihak kepada buruh.
Demonstrasi mahasiswa yang menolak penaikan harga BBM juga dilakukan dengan aksi tanpa busana oleh salah seorang mahasiswa, di Yogyakarta, Jawa Tengah.
Aksi tanpa busana yang dilakukan merupakan bentuk kekecewan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang menaikan harga BBM.
“Pemerintahan Jokowi pembohong. Kabinet Jokowi-JK menyalahgunakan kepercayaan rakyat dengan menaikan harga BBM,” kata Achmad Zuhri, mahasiswa yang melakukan aksi tanpa busana, di Jogjakarta, Senin (18/11) malam.
Sementara di NTT, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan rakyat tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (Gertak BBM) Nusa Tenggara Timur, meneriaki Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang dinilai takut kepada Presiden Joko Widodo.
Hal ini dilakukan saat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Gubernur NTT.
Untuk di wilayah Jakarta sendiri, aksi unjuk rasa menolak penaikan harga BBM bersubsidi terjadi di beberapa titik. Bahkan, setelah pemerintah mengumumkan harga baru BBM subsidi, mahasiswa yang tergabung dari HMI langsung melakukan aksi unjuk rasa menolak penaikan harga BBM.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu memblokade Jalan Cikini, Jakarta, tepatnya di depan salah satu restoran cepat saji, Senin (17/11) malam.
Selain Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga melakukan aksi serupa. Mereka melakukan aksi itu di depan gedung Kementerian ESDM, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (18/11) sore.
Pada malam hari ini, aksi penolakan harga BBM juga dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Nasional (Unas), mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.
Mereka menggelar aksi unjukrasa tersebut di depan kampus Unas, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/11) malam.
Sementara itu, Mahasiswa Universitas Jayabaya juga melakukan aksi serupa dengan cara memblokir jalan di depan kampus mereka, di Jalan Ahmad Yani, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Aksi yang digelar sejak pukul 18.30 WIB itu dibubarkan Polisi sekitar pukul 22.05 WIB, Selasa (18/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Organda Ancam Mogok, Menko Perek Janji Buka Komunikasi

Jakarta, Aktual.co —   Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait rencana mogok nasional sebagai reaksi atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp.2.000.

Hal itu dikatakan Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/11), menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana mogok nasional Organda pada Rabu (19/11) karena kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“Enggak lah (mogok nasional), kita akan komunikasi, kita akan bicarakan, Organda juga harus memikirkan kepentingan yang lebih besar,” katanya.

Ia mengatakan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka subsidi dapat dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Dengan demikian akan menunjang perekonomian.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kompensasi yang diberikan, menurut Menko Perekonomian sebesar Rp200 ribu per bulan yang dialokasikan kepada 15,6 juta rumah tangga sasaran. Anggaran kompensasi tersebut untuk 2014 telah dialokasikan sebesar Rp6 triliun.

“Itukan anggaran yang sudah ada karena kompensasi itu, perlindungan yang buat subsidi ini ada Rp6 triliun yang dianggarkan tahun 2014,” katanya.

Sebelumnya, seluruh pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) berencana melakukan mogok nasional pada Rabu (19/11) sebagai protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti usai mengikuti Musyawarah Kerja Nasional IV Organda 2014 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000.

“Angkutan umum dan angkutan barang akan mogok secara nasional mulai pukul 00.00 WIB dan berlangsung selama satu hari penuh,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Gunakan BBG, Tarif Transjakarta Tetap Normal

Jakarta, Aktual.co —Tarif Transjakarta tak terpengaruh oleh kenaikan harga BBM bersubsidi yang mulai berlaku hari ini, Selasa (18/11). 
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tarif bus Transjakarta tetap normal yaitu Rp2.000 dari pukul 05.00 – 07.00 WIB, dan Rp3.500 dari pukul 07.00 – 22.00 WIB.
“Kemungkinan nggak akan naik tarif Transjakarta,” ujarnya di Balaikota DKI, Selasa (18/11).
Ahok mengatakan saat ini tarif gas memang tak naik sehingga tarif bus Transjakarta yang menggunakan bahan bakar gas tidak terpengaruh. 
Untuk itu angkutan umum akan didorong untuk beralih menggunakan bahan bakar gas.
“Ya makanya kita dorong mereka untuk pakai gas, kita bayar rupiah per kilometer. Kan program gas sudah lama. Ini selalu berdebat soal isi gas,” kata dia.
Selain karena menggunakan BBG, Direktur Utama PT Transjakarta ANS Kosasih mengatakan tarif bus Transjakarta tetap di harga normal karena masih mendapat Public Service Obligation (PSO) atau pinjaman lunak dari Pemprov DKI Jakarta.
“Itu manfaat dari Pemprov DKI masih menganggarkan untuk transportasi. Lagipula, kenaikan BBM tidak begitu berpengaruh karena bus Transjakarta hanya 118 yang menggunakan solar. Sisanya sekitar 790-an menggunakan bahan bakar gas,” ujarnya ketika dihubungi, Selasa (18/11).
Ia juga mengatakan akan berusaha menambah armada bus yang menggunakan bahan bakar gas. Karena untuk perawatannya, bus Transjakarta membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Sehingga dengan menggunakan BBG, maka anggaran subsidi Pemprov DKI untuk Transjakarta dapat ditekan serendah mungkin.

Artikel ini ditulis oleh:

Kebijakan Jokowi Naikan Harga BBM Dianggap Ilegal

Jakarta, Aktual.co — Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dianggap lantaran ada kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan perusahaan multinasional dan negara maju yang mendesak liberalsiasi minyak dan gas.
Sebab, selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit  ASEAN Summit, dan G20 Summit, Presiden langsung umumkan penaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000.
“(Kenaikan ini) ditenggarai merupakan hasil ‘deal’ Jokowi dengan perusahaan multinasional dan  negara maju yang mendesak liberalsiasi migas,” kata peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Selasa (17/11). 
Dirinya mengatakan, kebijakan Jokowi yang tanpa persetujuan DPR merupakan kebijakan yang tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Jokowi melanggar UU 12/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. 
Kewajiban pemerintah Jokowi-JK, kata dia, meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU 27/2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  1 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. 
“Sementara Ayat 4 dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah membahas perubahan  tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Kemenpora “Cuci Tangan” Soal Peralatan Latih AG 2014

Jakarta, Aktual.co — Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sepertinya “cuci tangan” terkait pengadaan peralatan latih Asian Games 2014. Pasalnya, mereka akan berposisi sebagai fasilitator dari cabang olahraga (cabor) yang ingin mengadukan ke pihak berwajib.

“Paling tidak sekarang kami akan memfasilitasi, apabila pihak cabor ingin melaporkan pemenang tender ke pihak berwajib,” kata Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kemenpora, Gatot Dewa Broto di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kemenpora melkalui Sesmenpora, Alfitra Salam, akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polda Metro Jaya, terkait dengan perusahaan pengadaan peralatan pemenang tender Asian Games 2014.

Hal ini dilakukan Kemenpora, karena perusahaan pemenang tender itu, ternyata perusahaan fiktif, sehingga peralatan yang dipesan oleh beberapa cabor melalui Kemenpora, tidak kunjung tiba hingga perhelatan Asian Games Incheon, Korea Selatan, beberapa waktu usai.

“Kami juga merasa ditipu. Kami berencana untuk melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri,” ungkap Alfitra di Hotel Twins, Jakarta, Rabu, (8/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain