Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41635

Menpora Majukan Jam Kerja Pegawainya

Jakarta, Aktual.co — Kepemimpinan Imam Nahrawi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), membuat beberapa sistem birokrasi di lembaga tersebut mengalami perubahan.

Selama 21 hari kepemimpinannya, mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengubah jam kerja para pegawai di Kemenpora.

“Jam masuk kami majukan pada 07.00 WIB dan pulang pada 15.00 WIB. Harapannya agar kinerja para aparatur Kemenpora dapat lebih maksimal,” ungkap Imam di Gedung Kemenpora, Jakarta, Selasa (18/11).

Selain itu, Imam juga mengungkapkan bahwa, Kemenpora juga telah melakukan tes anti narkoba yang ditujukan kepada seluruh aparaturnya. Disampaikan Imam, dari hasil tes tersebut, seluruh aparatur Kemenpora dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba.

“Alhamdulillah, sekitar 600 lebih aparatur (Kemenpora), tidak ada yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang,” kata Menpora.

Bukan hanya itu, demi meningkatkan kinerja para aparaturnya. Menpora sudah menyiapkan beberapa program yang dinamakan Tunjangan Kinerja.

“Kami juga akan memberikan penghargaan dan sanksi terhadap kinerja seluruh elemen Kemenpora,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Blokir Jalan, Unjuk Rasa Mahasiswa Ricuh

Padang, Aktual.co — Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa di Padang berujung bentrok dengan kepolisian, Selasa (18/11). 
Bentrokan berawal dari upaya mahasiswa yang akan memblokir jalan karena aspirasi yang ingin disampaikan ke Anggota DPRD Sumatera Barat tidak mendapatkan tanggapan.
Polisi sendiri langsung menangkap 10 orang mahasiswa yang diduga menjadi provokator.
Akibat bentrokan dua personel kepolisian terluka akibat terkena lemparan batu. Hal ini terjadi saat pihak kepolisian mencoba memukul mundur pendemo kearah Kampus UNP Air Tawar, Kota Padang.
Kedua polisi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Padang.

Artikel ini ditulis oleh:

BPS: Penaikkan BBM Berpotensi Menambah Kemiskinan

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Lalu Putradi mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak berpotensi terjadinya penambahan angka kemiskinan di daerah ini karena daya beli masyarakat pasti akan berkurang.

“Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tentu akan berdampak pada semua sektor kehidupan, sementara pendapatan masyarakat tetap,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa (18/11).

Berdasarkan data BPS tahun 2013, angka kemiskinan di Kota Mataram sebesar 10,75 persen atau sebanyak 46.670 jiwa dari total jumlah penduduk 419.000 jiwa, dengan tingkat garis kemiskinan berada di angka Rp359.651.

“Untuk tahun 2014 ini kami belum melakukan penghitungan, biasanya dilakukan pada pertengahan tahun berikutnya, sehingga angka kemiskinan tahun 2014 diperkirakan dikeluarkan sekitar Juni atau Juli 2015,” ujarnya.

Putradi mengatakan, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah, rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan nonpangan esensial atau mendasar.

“Dengan kata lain garis kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan nonpangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya,” katanya.

Dengan demikian, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pengendalian harga, agar masyarakat yang berada pada garis kemiskinan tidak turun menjadi miskin. Selain itu, diperlukan berbagai terobosan program pemerintah agar daya beli masyarakat tetap stabil.

Menurutnya, angka kemiskinan di Kota Mataram dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal itu terlihat pada 2008 yang jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebesar 16,13 persen atau sebanyak 61.173 jiwa, turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa pada 2009.

“Kamudian turun lagi pada tahun 2010 sebesar 14,44 persen atau 58.272 jiwa, dan pada 2011 menjadi 13,18 persen atau 53.736 jiwa, serta 2012 sebesar 11,87 persen atau 49.633 jiwa,” katanya.

Dikatakannya, pada pertengahan 2013 terjadi kenaikan BBM dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 untuk premium, namun angka kemiskinan tetap turun menjadi 10,75 persen atau 46.670 jiwa.

“Hal itu dipengaruhi oleh program antisipasi pemerintah dalam upaya menyetabilkan harga berbagai kebutuhan pokok. Langkah inilah yang diharapkan saat ini agar potensi bertambahnya penduduk miskin tidak terjadi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pemerintah Akui Potongan Diskon Sonangol EP Belum Pasti

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengakui, pernyataan yang dikatakan bahwa dengan membeli langsung minyak ke perusahaan milik Angola ,Sonangol EP akan lebih murah sebesar US$15 per barel itu hanya sekedar prediksi awal. Pasalnya negosiasi antara Pertamina yang mewakili Indonesia dan Sonangol belum selesai.

“Kita memang belum tahu secara pasti. Saya tahu kan dari hasil diskusi itu memang ibaratnya kan begini, bahwa ada potensi untuk kita bisa berhemat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman saat dihubungi Aktual.co, Selasa (18/11).

Menurutnya, angka tersebut didapatkan melalui diskusi awal dengan pihak Sonangol. Akan tetapi untuk hasil akhir akan ditentukan dalam negosiasi antara Pertamina dan Sonangol yang saat ini masih terus berlangsung.

“Nanti fixed-nya usai pembicaraan Pertamina dengan Sonangol. Karena itu kan bukannya hanya soal jual beli minyak saja, tapi juga ada soal pembangunan kilang, lalu soal investasi Pertamina di Angola dan partnership disini,” ungkapnya.

Dengan adanya kerjasama direct seperti ini yang dibantu oleh Governance to Governance ini ternyata mampu menghasilkan hal yang baik.

“Ada potensi penghematan, ada proteksi saving dari pembelian minyak, ada soal pembangunan kilang, dia akan pasok kita. Macem-macemlah,” terang Saleh.

Ia menjelaskan, intinya yang akan dilakukan Pemerintah adalah menghubungi langsung produsen minyak tanpa melalui trader. Guna memaksimalkan sisi penghematan.

“Itu nanti jumlahnya berapa, mekanismenya berapa, tentu harus menunggu hasil diskusi antara dua BUMN tadi,” ujarnya.

Artinya yang dipublikasikan beberapa waktu lalu itu pernyataan yang belum fixed?

“Iya belum tapi kan itu pernyataan bersama, bahwa akan ada potensi penghematan hingga angka itu. Jadi sementara kita pegang dulu saja itu. Pastinya, ada di hasil diskusi kedua belah pihak bumn,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Massa KAMMI Demo Istana, Tuntut Pemerintah Usut Mafia Migas

Jakarta, Aktual.co —Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di depan Istana Negara di Jalan Merdeka Utara dengan membawa dua tuntutan yakni menolak kenaikan BBM bersubsidi, dan pemberantasan mafia migas di Pemerintahan Jokowi-JK.
“Jokowi – JK harus turun kalau tidak dibatal kan kenaikan BBM ini.  Jokowi JK juga harus berani mencopot tiga menteri mafia migas yang ada di dalam Pemerintahan kalian,” kata Koordinator Lapangan KAMMI Nasional, Rino di Jakarta, Selasa (18/11).
Kata dia, saat ini pemerintahan Jokowi-JK sudah dikelilingi agen neolib yang ingin menguasai kekayaan Indonesia.
“Ambil alih pengelolaan migas yang dikelola perusahaan asing, ingat minyak-minyak kita sudah di kuasai oleh para mafia migas dan para neolib yang sudah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi – JK,” ungkapnya.
Dalam aksinya, KAMMI membakar bendera partai-partai yang tergabung dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti Hanura, PDI-P dan Nasdem. “Kalian itu adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat.”
Aksi yang juga merupakan gabungan KAMMI, Pergerakan Mahasiswa Merah Putih, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PMII dan berbagai ormas lainnya itu juga melakukan aksi menutup jalan Merdeka Utara tepatnya depan Istana Negara.
Pantauan Aktual.co di Jalan Medan Merdeka Utara di depan Istana Negara itu tidak digabung menjadi satu, namun dipecah di berbagai kelompok. Akibatnya kemacetan terjadi sepanjang 500 meter.
Menurut Kanit Lantas Polsek Gambir, Kompol Mukidi untuk sementara arus lalu lintas belum ada pengalihan.
“Belum ada pengalihan, tapi jika nanti padat, maka bisa diadakan pengalihan arus lalu lintas,”kata Kompol Mukidi di Jakarta, Selasa (18/11).
Mukidi mengimbau bagi pengguna jalan yang akan melintasi Medan Merdeka Utara hendaknya beralih ke rute alternatif. “Pengendara diimbau untuk melewati Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Veteran dan melalui ke Jalan Juanda agar tidak terjebak kemacetan.”
Saat ini aksi masih berlangsung. Kendaraan pun terlihat macet total tak bergerak. Sementara itu aparat kepolisian juga mengatur lalu lintas.

Artikel ini ditulis oleh:

Marzuki Alie Sebut Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk dari SBY

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini jauh lebih buruk dari langkah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurt dia, langkah Jokowi sama sekali tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak masuk akal.
“Di mana ada kredibilitas, akuntabilitas, kredibilitas dan logikanya kalau harga minyak dunia turun, kita justru menaikkan harga BBM? Jokowi tidak menjelaskan alasan menaikkan harga BBM yang bisa diterima dan hanya menaikkan saja harga BBM. Langkah ini lebih buruk dari langkah pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono),” kata Marzuki Alie kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (18/11).
Bekas ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, pemerintahan sebelumnya paling tidak sebelum menaikkan harga BBM memiliki alasan yang jelas seperti penaikan harga minyak dunia untuk menaikkan harga BBM.
Pemerintahan sebelumnya, kata dia, juga menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosial untuk meminimalisir dampak dari penaikan harga BBM buat rakyat miskin.
“Menaikkan harga BBM tanpa mempersiapkan jaring pengaman sosial ini sangat berisiko. Rakyat yang miskin akan bertambah miskin. Rakyat yang miskin itu memang benar tidak menikmati BBM, karena jangankan punya kendaraan bermotor, makan saja susah. Mereka ini yang jadi korban karena dampak kenaikan harga BBM membuat harga-harga menjadi naik.”
Sementara program-program yang digembar-gemborkan Jokowi sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, subtansinya tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
KIS, KIP dan KKS sudah ada di pemerintahan sebelumnya hanya saja oleh Jokowi diganti kemasannya. Jokowi harusnya menjalankan UU Fakir Miskin di mana dia harus membuat satu database tentang itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,63441,63541,636...43,117Halaman 41,635 dari 43,117

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya