Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung kembali menyita rumah milik bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di klaster Kebayoran Essences Blok KE /E 06, Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Penyitaan itu terkait dengan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang saat tengah ditangani oleh Kajaksaan. Penyidik Kejagung Victor Antonius mengatakan, penyitaan dilakukan karena rumah tersebut masuk dalam tindak pidana pencucian uang yang meliabatkan Udar.

“Ini adalah harta keempat yang telah disita dan bagian dalam TPPU atas kasus korupsi bus Transjakarta,” kata dia di Tangerang, Selasa (18/11).

Victor menambahkan, Kejagung sebelumnya telah menyita dua unit apartemen di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, Kejagung juga telah mengamankan uang tunai yang sudah dikembalikan oleh pihak pengembang.

Dia mengatakan, dalam kasus ini penyidik masih akan terus mengembangkan terhadap aset milik Udar Pristono lainnya. “Saat ini sudah empat aset yang telah kita sita dan masih akan terus melakukan penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, Bagian Legal Bintaro Jaya Fakhrulian menuturkan, rumah milik Udar Pristono yang disita Kejagung dibeli dengan harga Rp2,4 miliar. Pembelian dilakukan pada tahun 2012 dengan cara bertahap.

Dia menyebut, awalnya Udar akan membayar sebanyak 12 kali tetapi dalam waktu tujuh kali pembayaran sudah lunas. Rumah dengan konsep minimalis tersebut memiliki luas 288 meter persegi dan telah diserahterimakan kepada anaknya yakni Aldi. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui media sosial twitter miliknya mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus memberi alasan kepada rakyat terkait penaikkan harga BBM bersubsidi.
“Pemerintah wajib jelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikkan,” tulis SBY di akun twitter miliknya @SBYudhoyono.
Akan tetapi, dirinya mengakui jika menaikan atau tidaknya harga BBM bersubsidi merupakan wewenang pemerintah.
Dirinya kembali meminta agar pemerintah menjelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu, yang sumber dananya berasal dari mana.
“Dari mana dana itu diambil?” tulis SBY.
Menurut dia, jika dana untuk kompensasi itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada DPR.
“Jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sepanjang Januari hingga november 2014, Polri berhasil mengungkap 350 kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Dari ratusan kasus tersebut, 392 tersangka telah ditahan.
Demikian disampaikan Kasubdit V Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Agus Santoso, di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/11).
“350 kasus ini tersebar hampir di seluruh Polda, mulai dari Polda Aceh sampai Polda Papua,” kata dia.
Agus menjelaskan paling banyak penimbunan BBM terjadi di Pulau Jawa, baik di daerah Jawa Timur serta ada pula di ibukota.
“Selama ini penimbunan BBM tetap ada, hanya memang jelang kenaikan trennya meningkat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan jika tiga menteri Jokowi-JK, yakni Rini Soemarno (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menteri Koordinator Perekonomian), dan Sudirman Said (Menteri ESDM), adalah “dalang” dibalik naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Maka dari itu, dirinya berharap agar ketiga menteri itu diampuni dosa-dosanya oleh tuhan yang maha kuasa.
“Saya berdoa kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa mereka (Rini Soemarno, Sofyan Djalil dan Sudirman Said),” kata Effendi di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).
Selain itu, dia berharap agar ketiga menteri itu di keluarkan dari kabinet kerja pimpinan Jokowi-JK.
“Rini Soemarno, Sofyan Djalil, Sudirman Said, dan kroninya. Soemarno incorporated harus keluar (dari kebinet kerja). Karena mereka biang keladinya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang