Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan akan segera mendata seluruh pelabuhan di Indonesia. Hal ini dilakukan, pasca bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan pelayanan publik.
“Semestinya kalau wilayah pelabuhan tikus itu perhubungan. Kita hanya pelabuhan perikanan. Tapi kita memang mau data, kita moratorium karena publik juga ngga ada yang tahu. Daripada saya buat keputusan salah, lebih baik saya freeze dulu,” ujar dia, di gedung KPK, Jakarta,  Selasa (18/11).
Susi mengaku pihaknya belum memiliki seluruh data yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka, ia justru berharap media dapat membantunya dalam mengumpulkan data-data tersebut. Sebab, Susi menganggap media lebih banyak tahu darinya.
“Saya ingin media jadi aktif participant,” pungkas Susi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri mengaku sudah melakukan antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, antisipasi tersebut dilakukan jauh hari sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan secara resmi, pada Senin (18/11) dini hari tadi.
“Sebelum pemerintah menaikkan BBM, Polri sudah melakukan antisipasi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/11).
Dia mengatakan, kalau ada penyimpangan yang ditemukan pasti akan ditindak tegas. “Ini sudah disosialisasi sebelumnya,” katanya.
Agus pun memohon bantuan masyarakat untuk memonitor, melihat dan mengawasi distribusi BBM ini. “Agar tidak ada hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat,” tuntasnya.
Sementara, Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Agus Santoso menyatakan selama 2014 jajaran Polri se-Indonesia sudah mengungkap 350 kasus-kasus yang berkaitan dengan penimbunan BBM. “Tersangkanya ada 392 orang yang tersebar dari Aceh sampai Papua,” kata Agus di Mabes Polri, Selasa (18/11).
Dia mengungkapkan, paling banyak terjadi penimbunan BBM itu dilakukan di wilayah Jawa.
Meski begitu, pihaknya terus melakukan upaya pemantauan terhadap penyalahgunaan BBM. Selain itu, Agus pun meminta masyarakat untuk tidak segan-segan melapor kepada polisi jika menemukan penyimpangan BBM. “Ini kami minta masyarakat jika ada penyimpangan BBM, laporkan ke kita,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak bisa dihindari oleh pemerintah, karena terjadinya defisit anggaran.
“Tidak ada piliihaan bagi presiden pada hari ini kecuali mengalihkan subsidi karena pemerintah siapapun pasti akan terpaksa melakukan hal ini,” kata Abdul Kadir Karding melalui pesan singkat, Selasa (18/11).
Karding mengatakan, defisit transaksi berjalan telah berlangsung selama tiga tahun berturut turut. Hal itu menurut dia menyebabkan biaya belanja pemerintah sudah dibiayai oleh utang.
“Defisit anggaran kita tahun 2014 mencapai Rp 106 triliun,” kata dia.
Dia menjelaskan, sebagai solusi atas kejadian itu, pemerintah harus mampu mengelola sendiri minyak mentah dan menghentikan, dan memastikan berapa banyak pengalihan subsidi.
Karding menegaskan pengalihan subsidi itu harus jelas diberikan, misalnya, ke sektor infrastruktur, kesehatan, pangan dan lain-lain.
“Dan yang terpenting segera mengusut dan memberantas mafia migas yang selama ini ada dalam industri migas Indonesia,” kata dia.
Selain itu, kata Karding, menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.
Presiden Joko Widodo mengatakan, penaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat dirasakan oleh lebih banyak orang, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.
Selain itu, bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial.
Untuk diketahui, dalam APBN 2014 Pasal 14 poin 14 disebutkan, penetapan perubahan realisasi dan proyeksi parameter subsidi energi sebagaiaman dimaksud ayat 13 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR RI.
Namun, dalam APBN P 2014 pasal 14 poin 14 dihilangkan, artinya pemerintah tak perlu persetujuan dari DPR soal penaikan BBM.
Akan tetapi, terkait pengalihan subsidi pemerintha wajib mendapat persetujuan dari DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh: