Jakarta, Aktual.co — Peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan pemerintah terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa kajian yang mendalam dan komprehensif terlebih dahulu.
“Sejak awal sudah banyak yang mengingatkan agar kenaikan harga BBM ditunda. Perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi dan politik,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa (18/11).
Karyono mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM saat ini kurang tepat karena harga minyak mentah dunia sedang turun dan sistem penanggulangan dampak kenaikan harga BBM belum disiapkan secara sistematis.
Menurut Karyono, pengendalian terhadap gejolak ekonomi dan sosial sebelum kenaikan harga BBM, misalnya pengendalian inflasi, juga masih lemah. Harga kebutuhan pokok yang melambung terlebih dahulu sebelum kenaikan harga BBM, belum bisa diatasi.
“Belum lagi masalah mafia migas serta penimbunan BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok masih terjadi di mana-mana,” tutur Ketua Tim Kajian Lingkar Studi Trisakti itu.
Karyono mengatakan kenaikan harga BBM pada akhir tahun juga tidak tepat karena menjelang Natal dan tahun baru pada akhir Desember juga bisa menyebabkan inflasi ganda.
Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter sehingga harga premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin malam. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan sikap pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang liberal dan bertentangan dengan UUD 1945. Dimana, dalam kebijakan pemerintah ingin mendekati harga pasar.
“Jangan sampai kebijakan yang liberal seperti ini yang mau mendekati harga pasar yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Yang justru memuluskan industri hilir seperti koorporasi asing untuk berbisnis di Indonesia,” ucap Fadli kepada wartawa, di komplek parlemen senayan, Jakarta, Selasa (18/11).
Lebih lanjut, sambung dia, apakah dengan sikap pemerintah ini fraksi Partai Gerindra menggunakan hak konstitusinya sebagai anggota dewan?  Fadli Zon mengatakan bahwa hal itu akan ditanyakan terlebih dahulu kepada fraksi-fraksi yang ada.
“Itu nanti akan kita tanyakan ke anggota setiap fraksi. Kalau dari fraksi Gerindra pasti akan menggunakan hak konstitusi kita. Apa itu hak interpelasi?, Nanti itu di fraksi lah ya,” tandas Wakil Ketua Umum Gerindra itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Aziz Iskandar mengatakan server data kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berada di Indonesia, bukan di luar negeri seperti yang diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumolo.
“Setahu saya, server pusat data yang utama di Kemendagri lalu recovery-nya ada di Batam di bawah otoritas pemerintah sana. Jadi, secara logika tidak mungkin kalau data-data elektronik kependudukan kita bisa diakses oleh asing,” kata Marzan di Jakarta, Selasa (18/11).
Proyek KTP-el melibatkan sejumlah lembaga Negara yang dapat menjamin dan mempertanggungjawabkan kerahasiaan data tersebut, sehingga kecurigaan Mendagri bahwa KTP-el diintervensi perlu ditelusuri lebih lanjut.
Selain Kementerian Dalam Negeri, tim khusus yang menangani proyek KTP-el ada BPPT dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
“Proyek ini kan lintas lembaga, sehingga sistem itu bisa diakses oleh orang yang berwenang di Kemendagri, BPPT dan Lemsaneg. Tim tersebut juga pasti sangat mempertimbangkan aspek-aspek kedaulatan dan keamanan Negara terhadap data-data kita,” jelas mantan Kepala BPPT tersebut.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo menduga server data kependudukan yang digunakan untuk proyek KTP-el berada di luar negeri dan bisa diakses oleh negara asing. Hal itu, lanjut dia, yang menyebabkan proyek KTP-el harus dihentikan sementara untuk evaluasi secara menyeluruh.
“Penghentian itu diperpanjang sampai Januari (2015),” katanya singkat di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (17/11).
Tjahjo juga mengaku pihaknya telah menemukan adanya KTP-el palsu yang beredar di masyarakat. Dia mengatakan KTP-el palsu tersebut buatan Tiongkok dan Perancis, namun tidak merinci lebih lanjut dugaan KTP-el palsu tersebut seperti apa.
“Padahal hologramnya sah, buatan di luar, dari Tiongkok dan Perancis. Soal modus dan jumlah total e-KTP palsu tersebut sepenuhnya kewenangan kepolisian. (Jumlah) total nanti urusan kepolisian,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh: