Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41646

Jokowi Harus Jelaskan Kenaikkan BBM ke DPR

Jakarta, Aktual.co — Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan sikap pemerintah Jokowi-JK tidak tepat menaikan harga BBM bersubsidi, ditengah kondisi harga minyak dunia merosot tajam, yakni USD 75 per barelnya.
“Justru yang sekarang BBM naik tidak tepat. Sekarang itu harga minyak di angka USD 75 per barel. Itu berarti APBN kita semakin aman dan terjaga, justru malah harusnya diturunkan,” kata Syarief di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut dia, meskipun kebijakan itu merupakan domain pemerintah. Akan tetapi, sambung anggota DPR RI itu, pemerintah seharusnya menjelaskan ke masyarakat bagaimana program jaminan sosial untuk melakukan cover inflasi dan hampir miskin.
“Bagaimana mekanismenya? Harus dijelaskan. Bagaimana juga pengalihan mekanisme subsidii ke sektor produktif,” ucapnya.
“Bagimana kaitanya program-program kartu sakti. Harus dijelaskan ke rakyat khususnya kepada DPR. Saya pikir DPR perlu panggil pemerintah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kecewa Harga BBM Naik, Relawan Menyesal Pilih Jokowi

Medan, Aktual.co — Koordinator Relawan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Kota Medan, Sahat Simatupang, mengaku menyesal memilih Jokowi pada pilpres lalu.
Rasa penyesalan itu diungkapkan Sahat kepada Aktual.co, Selasa (18/11) setelah ditetapkannya kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi.
“Kami (Almisbat) akan menyikapi ini dengan serius, dan kami tidak akan peduli dengan partai pengusung. Kalau dari dulu kami tahu Jokowi akan naikkan bbm, kami tidak akan pilih dia,” tandas Sahat mengungkapkan penyesalannya.
Menurut Sahat, pihaknya menolak keputusan kenaikan BBM itu. Apalagi jika mengingat janji kampanye Jokowi-JK soal adanya penghematan anggaran.
“Mana wujud penghematan itu? Contoh nya kan belum dilakukan Jokowi? Contohnya pemerintah daerah masih naik mobil 2.500 cc ke atas, jangan jokowi saja yang hemat,” ujarnya.
Penghematan itu, kata Sahat seharusnya terstruktur diseluruh ditingkatan pemerintah.
Pihaknya merasa kecolongan dengan pengumuman kenaikan harga BBM yang mendadak. Jika mengetahui tentang kenaikan harga BBM, Almisbat Medan akan turun ke jalan menolak rencana itu. 
Pemerintahan Jokowi-JK dianggap tidak memiliki alasan mendasar menaikan harga BBM, dikarenakan merujuk pada harga jual minyak dunia saat ini turun 30 US per barel.

Artikel ini ditulis oleh:

Tolak Harga BBM Naik, Mahasiswa Aksi Tanpa Busana

Jakarta, Aktual.co — Demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dilakukan dengan aksi tanpa busana oleh salah seorang mahasiswa.
Aksi tanpa busana yang dilakukan merupakan bentuk kekecewan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang menaikan harga BBM.
“Pemerintahan Jokowi pembohong. Kabinet Jokowi-JK menyalahgunakan kepercayaan rakyat dengan menaikan harga BBM,” kata Achmad Zuhri, mahasiswa yang melakukan aksi tanpa busana, di Jogjakarta, Senin (18/11) malam.
Aksi mahasiswa ini diikuti oleh beberapa elemen, diantaranya LMND, PMII, dan HMI Jogja. Aksi dilakukan sejak tengah malam dengan melakukan aksi turun ke jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tahun 2015, Angkutan Umum di Jakarta Bakal Diintegrasikan ke Transjakarta

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengintegrasikan seluruh angkutan umum di Jakarta agar berada di bawah koordinasi PT Transjakarta, di tahun 2015 mendatang.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benyamin Bukit mengatakan, nantinya kendaraan umum di seluruh DKI Jakarta akan digabungkan dalam manajemen dalam sistem kontrak dengan PT Transjakarta.
“Siap gak siap itu udah tugas pokok dan fungsinya. Nanti yang berintegrasi itu hanya angkutan umum  saja. Kecuali bajaj dan taksi. Semuanya harus kontrak ke PT Transjakarta,” ujar Benyamin di Balaikota DKI, Selasa (18/11).
Rencana pengintegrasian dilakukan untuk menekan ulah supir angkutan umum yang kerap berhenti/ngetem di sembarang tempat untuk mengangkut penumpang dengan alasan ‘kejar setoran’, sehingga menyebabkan kemacetan.
Oleh karena itu, gagasan pengintegrasian angkutan umum akan diberlakukan, sehingga sistem setoran diganti dengan kontrak rupiah per-kilometer. 
“Jadi nanti dibayarnya kontrak, rupiah per kilometer. Jadi itu angkutannya jalan terus, gak ngetem di jalan. Dengan begitu kan bisa mengurangi kemacetan,” ujarnya.
Terkait dengan koordinasi dengan pemilik angkutan umum yang akan diintegrasikan, Benyamin mengatakan masih melakukan pengkajian. Karena rencana itu masih terkendala di penyamaan visi antara Pemprov DKI dan PT Transjakarta dengan pemilik angkutan umum.
“Kendalanya kita harus menyamakan pikiran kita dengan mereka (pemilik angkutan umum). Angkutan umum juga banyak yang dimiliki oleh perseorangan. Maka kita harus membiasakan mereka dengan manajemen yang baru ini,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Naikkan BBM Subsidi, Kebijakan Jokowi Ilegal

Jakarta, Aktual.co — Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan kebijakan Jokowi tentang kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, ilegal, inkonstitusional.

“Jokowi melakukan pelanggaran terhadap terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014,” ujar Salamuddin Daeng kepada Aktual, Selasa (18/11).

Dikatakannya, dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.  

“Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM,” jelasnya.
 
Kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
 
Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
 
“Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah ‘kesurupan’ selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit,” tambahnya.

Ditenggarai penaikkan harga BBM subsidi merupakan hasil deal-deal Jokowi dengan perusahaan multinasional dan Negara maju yang mendesak liberalsiasi migas.
 
“Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Preimium menjadi Rp8.500 dan Solar menjadi Rp7.500 adalah kebijakan illegal dan Jokowi dapat di impeach oleh DPR,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tolak BBM Naik, Mahasiswa Tuntut Copot Menteri Pro Neolib

Jakarta, Aktual.co — Ratusan mahasiswa di Sumatera Selatan menuntut tiga tuntutan rakyat kepada pemerintah yang salah satu isinya adalah mencopot menteri pro neolib, terkait kenaikan harga BBM.
Salah satu tuntutan yang digaungkan oleh mahasiswa adalah Presiden Jokowi menurunkan menteri-menteri yang merupakan antek neolib.
“Turunkan menteri neolib, penipu kebijakan kenaikan BBM,” kata Febri, peserta aksi mahasiswa, saat dihubungi aktual.co, Selasa (18/11).
Ada tiga menteri yang dianggap mahasiswa sebagai antek neolib yaitu  Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Ratusan Mahasiswa dari berbagai elemen di Sumatera Selatan hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa di perusahaan migas asing yang ada di daerah tersebut.
Aksi unjuk rasa terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang diumumkan pemerintah pada Senin (17/11) malam. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi diantaranya KAMMI, PMII, dan BEM fakultas yang ada di Sumsel.
Aksi akan dilakukan di beberapa perusahaan migas asing di Palembang, salah satunya PT Conoco Philips. Rencananya aksi ini dilakukan pada pukul 12.00 wib.

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,64541,64641,647...43,113Halaman 41,646 dari 43,113

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya