Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan, Muchammad Romahurmuziy dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau ke Kementerian Kehutanan.
Anggota DPR tersebut bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Gulat Mendali Mas Manurung yang merupakan tersangka atas kasus tersebut.
Selain Romahurmuziy lembaga tersebut pun menjadwalkan pemeriksaan terhadap Annas Maamun yang merupakan tersangka atas kasus tersebut. Annas bakal dimintai keterangan juga sebagai saksi untuk penyuapnya yaitu Gulat Manurung.
Sementara itu, Gulat Manurung pun bakal dimintai keterangan sebagai tersangka atas kasusnya.”Romahurmuziy dan Annas bakal dimintai keterangan sebagai saksi, sedangkan GM bakal dimintai keterangan sebagai tersangka,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Selasa (18/11).
Untuk mendalami kasus dugaan suap alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau, KPK pun telah menggelar rekonstruksi kasus tersebut yang  yang sudah menyeret Gubernur Riau, Annas Maamun sebagai salah seorang tersangka tersebut.
“(Rekonstruksi) di Cibubur,” kata Priharsa
Rekonstruksi di Cibubur itu dilakukan di sebuah rumah kompleks perumahan Citra Gran Blok RC 3 Nomor 2, RT 05/RW 11, Cibubur, Jakarta Timur. 
Lebih lanjut, Priharsa menjelaskan, KPK membawa serta Annas Maamun dan seorang tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau, Gulat Manurung.
Rumah di kompleks perumahan Citra Gran Blok RC 3 Nomor 2, RT 05/RW 11, Cibubur, Jakarta Timur itu sebelumnya merupakan lokasi KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan kasus dugaan suap alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau.
Dari rumah itu, Annas Maamun dan Gulat Manurung ditangkap KPK. Dari temuan alat bukti yang diperoleh KPK, total suap yang diterima Annas Maamun dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKSindo) Provinsi Riau, Gulat Emas Manurung, tersangka lainnya, diduga sebesar Rp2 miliar.
Kasus itu menyangkut pengurusan rekomendasi alih fungsi Hutan Tanaman Industri menjadi Lahan Area Peruntukkan Lainnya serta proyek – proyek lainnya

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dilakukan oleh pemerintah kurang tepat waktunya. 
Demikian disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 18/11).
“Kebijakan itu merupakan domain dari pemerintah. Tentu pemerintah memiliki dasar dalam menghitung jumlah kenaikan harga yang ditetapkan. Namun kurang tepat timingnya,” jelasnya.
Pasalnya, saat ini harga minyak dunia sedang turun. Pemerintah, lanjutnya, juga belum menjelaskan alasan di balik besaran kenaikan senilai Rp 2.000.
Kata dia, memang Jokowi-JK ingin subsidi itu tepat sasaran. Tidak semua orang dapat subsidi, sehingga pengalihan subsidi penting. Itu kan dasarnya, alasannya.
“Tapi alasan itu timing kemudian harganya itu (apa),” lanjut politisi PAN itu.
Seperti diketahui, pemerintah Jokowi-JK resmi menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000. Dengan demikian, tarif premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan berlaku per tanggal 18 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Senin malam (17/11), Presiden Joko Widodo mengumumkan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harga BBM bersubsidi Premium menjadi Rp8.500 dan Solar menjadi Rp7.500. 
Namun, setelah pengumuman tersebut para netizen menyatakan sikapnya, ada yang mencibir keputusan itu yang dipandang menyengsarakan rakyat. Pemerintahan Jokowi-JK lah yang menjadi sasaran cibiran tersebut. 
Hanya dalam waktu singkat saja, topik seputar kenaikan harga BBM tersebut menjadi trending topic di Twitter, termasuk juga hashtag (tanda pagar, #) yang beragam, #ShameOnYouJokowi dan #salamgigitjari. Kedua kata kunci ini berada di urutan kedua dan ketiga. Urutan teratas adalah #BBMNaik.
“Malam ini sy dedikasikan untuk retweet #ShameOnYouJokowi. Rakyat tidak boleh diam dg model pemimpin lalim seperti ini.. #ShameOnYouJokowi,” ujar @DanilMujib.
“Ketika harga minyak dunia turun, pemerintah malah naikan BBM, maka ini saatnya kita bilang #ShameOnYouJokowi,” kicau ‏@JoacquinAdam.
Netizen lainnya, Tata Suhendra, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perubahan.”Kalian pilih dia untuk perubahan? Jadi jangan terkejut ketika dia melakukan perubahan #salamgigitjari,” kicau @tatasuhendra.
“Brbgai kebijakan aneh mulai tidak ada kolom agama di KTP, moratorium cpns, dll. Tapi naik hrg BBM yg bikin HEBOH. #SalamGigitJari,” ujar TZKarim.

Jakarta, Aktual.co —Penaikan Bahan Bakar Minyak resmi diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/11) malam. Bahkan, dampak dari naiknya harga telah membuat sejumlah lokasi SPBU dijejali pengendara mobil dan motor yang berburu solar dan premium sebelum harganya dinaikkan Rp 2.000 per liter.
Antrian mereka mengular hingga ke luar jalan dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik lokasi. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti mengaku, pihaknya menerapkan siaga satu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan atas dampaknya penaikan harga BBM tersebut.
“‬Sudah kita siapkan semuanya. Sekarang siaga satu untuk pengamanan,” kata dia di kantor KPK, Selasa (18/11).
Namun demikian, dia mengaku sampai kapan akan menerapkan hal tersebut. Dia pun mengaku sampai saat ini masih menunggu perkembangan. “Sampai perkembangan nanti.”
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pengumuman ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11).
Menurut mantan Gubernur DKI ini, setelah melalui sidang kabinet, pemerintah memutuskan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif.
“Sebagai konsekuensi, maka pemerintah menetapakan harga BBM bersubsidi baru terhitung pada tanggal 18 Nopember 2014 pukul 2014 yakni harga Premium semula Rp 6500 menjadi 8500, solar ditetapkan semula Rp 5500 menjadi Rp 7500,” ucapnya. 
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwasannya ini adalah pilihan sulit yang selalu dihadapkan oleh pemerintah, namun keputusan harus diambil. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti datangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menggunakan Toyota Crown bernomor polisi B 1187 RFS, pengusaha maskapai penerbangan itu terlihat bingung.
“Pertanyaan banyak, yang nanya banyak, saya mau jawab yang mana?,” ujar Susi, sambil melangkah menuju lobi gedung KPK, di Jakarta, Selasa (18/11).
Beberapa waktu lalu, Susi memang datang ke KPK. Namun, menurut juru bicara KPK saat itu Susi hanya konsultasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby