Jakarta, Aktual.co — Keputusan Presiden Jokowi menaikan harga BBM subsidi malam tadi terus menuai kecaman. Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mengatakan jika keputusan kenaikan BBM ilegal dan bertentangan dengan konstitusi.
“Kebijakan Jokowi tentang kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, Ilegal, Inkonstitusional,” ucap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PPP, Fernita Darwis dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut dia, Presiden Jokowi melakukan Pelanggaran terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.
Dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk Subsidi Energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun Anggaran Berjalan berdasarkan Realisasi Harga Minyak Mentah (ICP) dan Nilai Tukar Rupiah.  
Sementara saat ini, sambung dia,  harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 USD/ barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM.   
“Kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Blusukan Presiden Jokowi tak ada manfaatnya. Demikian disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Kristiawanto.
“Ciri khas sekaligus strategi blusukan Jokowi harusnya digunakan dalam mengambil kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Tak ada gunanya blusukan Jokowi selama ini,” kata Kris, Jakarta, Selasa (18/11).
Kenaikan harga BBM jenis premium dan solar adalah awal yang tak menyenangkan sejak Jokowi berkuasa.
“Ini awal yang pahit, Presiden harusnya kreatif. Kalau hanya menaikan BBM, tidak ada beda dengan presiden sebelumnya,” kecamnya.
Disampaikannya, pemerintahan Jokowi harusnya mempersiapkan alternatif terlebih dahulu dan tidak terburu-buru menaikkan BBM,
“Kenaikan BBM dampaknya sangat luas. Rakyat kecil yang akan jadi korban secara langsung, karena pasti akan berimbas pada naiknya sembako dan lain sebagainya,” ujar Kris.
Kemudian melihat situasi politik masih sangat dinamis dan labil hal ini akan berdampak juga pada iklim investasi.
“Harusnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu mendengarkan pandangan wakil rakyat, kalau perlu Presiden blusukan tanya langsung pada rakyat bagaimana suara hati nurani rakyat jika BBM naik?” pungkas Kris.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP, Effendi Simbolon tak mampu berucap untuk mengomentari kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan semalam.
“Saya sangat menyesalkan, Semoga Tuhan mengampuni mereka,” kata Effendi, Jakarta, Selasa (18/11).
Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menilai, Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM adalah raja tega. Bahkan, kecam Pohan, Jokowi tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali.
Kata Pohan, mestinya Jokowi mengkaji lebih dalam lagi, mencermati kondisi rakyat yang sudah kena kenaikan BBM tahun lalu, dan tahun ini listrik, gas juga naik.
“Jokowi sudah hilang sensitifitasnya pada wong cilik. Ini blunder parah,” kata Pohan.
Dampak kenaikan BBM, kata Pohan, Jokowi kehilangan trust (kepercayaan) dari rakyat.
“Dia dianggap tidak pro wong cilik. Dia lupa janjinya mnelindungi rakyat lemah. Rakyat menagih janjinya berantas mafia migas. Eh, mafianya belum disikat, dianya kebelet naikin BBM. Eh.., minyak dunia pun lagi turun-turunnya pula. Benar-benar, raja tega,” pungkas Pohan.

Artikel ini ditulis oleh: