Jakarta, Aktual.co — Dualisme kepemimpinan dan kisruh yang terjadi di gedung wakil rakyat, antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku gabungan Parpol pendukung pemerintah, dengan Koalisi Merah Putih (KMP) selaku gabungan Parpol oposisi telah berakhir.
Kisrus yang berakhir pada hari ini, Senin (17/11), itu terjadi lantaran kedua kubu sepakat untuk menandatangani lima poin kesepakatan.
Berikut ini lima poin kesepakatan KIH-KMP;
1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota-anggota Fraksi pada 11 (sebelas) Komisi. 4 (empat) Badan dan 1 (satu) Majelis Kehormatan Dewan/MKD sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal.
2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan, serta menyeseuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah pimpinan 1 (satu) wakil ketua pada 16 (enam belas) AKD (seperti yang dimaksud pada angka 2 di atas), melaui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan dan Pimpinan MKD dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Perubahan Peraturan DPR RI nomo 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
3. Bersepakat untuk segera mengisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang masih tersedia (Banggar dan BURT), dan penambahan Wakil Ketua pada 3 (tiga) AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat serta menambah 1 (satu) wakil ketua pada setiap Komisi, Badan, dan MKD, sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.
4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansial sudah diatur pada pasal 79, pasal 194 sampai dengan pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.
5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan Pimpinan Fraksi dari Koalisi Merah Putih dan Pimpinan Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh Pimpinan DPR RI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
Kelima poin tersebut ditandatangani diatas Materai 6000 oleh juru runding KMP, Hatta Rajasa-Indrus Marham dari perwakilan KIH, yakni Pramono Anung dan Olly Dondokambey.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Pramono Anung yang merupakan juru runding dari Koalisi Indonesia Hebat itu mengeluh sulitnya mengakhiri dualisme kepemimpinan yang ada di parlemen.
Bahkan Pramono mengatakan kalau dirinya lebih rajin menemui Hatta Rajasa, ketimbang menantunya, yakni Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono.
“Proses ini cukup melelahkan. Saya lebih sering bertemu Pak Hatta dalam sebulan ini ketimbang mantunya (Ibas) demi menyelesaikan ini. Kebetulan menantunya ada di sini (dalam acara penandatanganan kesepakatan damai),” kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).
Dirinya menyebut jika proses damai antara dua kubu yang sempat berseteru, yakni KMP dan KIH bisa stag lantaran banyaknya pernyataan-pernyataan yang keras dan ego besar dari kedua kubu. Maka dari itu, perlu menghilangkan ego dan statmen-statmen keras dikurangi.
“Ego dihilangkan, statement keras dikurangi. Seperti ‘dikasih hati minta jantung’, atau apapun itu,” kata Pramono.
Bekas wakil ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, perdamaian antara KMP-KIH membutuhkan kedewasaan dari semua pihak. Dia tak ingin islah yang sudah terjadi dilihat siapa yang paling berjasa.
“Kita memerlukan kedewasaan berdamai. Ini bukan melihat siapa yang paling berjasa tapi bagaimana untuk mengurai benang kusut ini,” kata dia.
Seperti diketahui, kesepakatan damai KIH-KMP sempat molor, hal itu lantaran ada poin yang belum disepakati. Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon pun menyinggung banyaknya permintaan damai yang diajukan KIH.
“Istilahnya dikasih hati minta jantung!” kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon merasa protes dengan keinginan KIH yang minta merevisi pasal 98 dan 74 terkait hak DPR dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang