25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41684

Krisis Air, Warga Bali Beli Air Mineral untuk Mandi

Denpasar, Aktual.co —  Krisis air yang melanda Pulau Bali menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Salah satunya di kawasan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. 
Warga bahkan sampai membeli air mineral kemasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan lain sebagainya.
Lurah Tanjung Benoa, I Wayan Kembar mengatakan bahwa saat ini debit air sumur yang dimanfaatkan warga sudah keruh bahkan mengering. “Kemarau panjang kali ini membuat kita kesulitan akses air bersih. Sumur warga kering semua. Terpaksa mandi saja pakai air kemasan,” kata dia, Senin (16/11).
Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan pasokan air PDAM yang belum lancar. Meski kampungnya telah dialiri air PDAM, namun tak begitu lancar. “Biasanya hanya malam hari air PDAM teraliri. Itu pun hanya sedikit sekali airnya,” ungkap Kembar.
Saat ini, PDAM tengah menambah pemasangan saluran pipa ke wilayah Kuta Selatan. Diharapkan warga Tanjung Benoa dapat menikmati akses air bersih dari PDAM secara lancar.
Daerah yang terkenal dengan wisata baharinya itu memang sudah lama terbatas aliran air bersih. Bahkan rata-rata sumur warga terasa asin, lantaran dekatnya perkampungan dengan pantai.
“Kami sudah jenuh mengeluh masalah ini, karena sudah beberapa kali disampaikan. Seperti saat pertemuan di kantor Camat namun belum ada perkembangan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Status Boediono Diputuskan Usai Putusan Budi Mulya Inkrah

 Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku, akan menentukan nasib Wakil Presiden keenam Boedono dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Meski begitu, KPK masih terus mengikuti proses hukum putusan terdakwa Budi Mulya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, sampai saat ini mereka belum membuka penyelidikan baru menyangkut perkara itu. Sebab menunggu putusan hukum Budi Mulya berkekuatan hukum tetap.
‪”Nunggu inkrah kan. Nanti dilihat dari perkembangannya. ‪Kan ada upaya banding, ada upaya hukum. Nah kalau putusannya belum inkrah, KPK belum bisa menindaklanjuti,” kata dia di Jakarta, Senin (17/11).
Meski begitu, KPK memastikan akan menindaklanjuti perkara tersebut, terlebih perkara Budi Bulya sudah inkrah. “‪Lebih tepatnya begini, siapapun juga kalau nanti putusannya sudah inkrah, kalau punya dasar untuk ditindaklanjuti, ya nanti akan kita tindak lanjuti.‬”
Namun demikian, dia mengaku seiring Boediono tidak lagi menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia, maka bakal lebih mudah memeriksa ataupun meminta pertanggungjawaban hukum dalam perkara Century.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Tingkatkan Pelayanan, PD Pasar Jaya Optimalkan Ritel

Jakarta, Aktual.co —Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya akan mengoptimalkan bagian ritel dan agro, sebagai upaya pengembangan perusahaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun mengatakan Pasar Jaya akan banyak terlibat langsung dalam kegiatan ritel tersebut.
Ia mengatakan keterlibatan langsung PD Pasar Jaya dalam kegiatan bisnis ritel merupakan wujud pengembangan pasar serta dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat di Jakarta.
Saat ini keikutsertaan PD Pasar Jaya dalam kegiatan ritel langsung masih kurang dan baru dilaksanakan pada waktu tertentu saja sehingga ketersediaan barang dan pengendalian harga pasar belum optimal.
“Secara umum belum dilaksanakan, beberapa yang sudah dilakukan misalnya kemarin menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri, kami mendistribusikan daging,” ujar Agus di Jakarta, Senin (17/11).
Untuk menjaga ketersediaan barang, pihaknya tidak hanya mencari pasokan di wilayah Jawa tetapi akan mencari hingga keluar Jawa.
“Untuk menjaga stok daging di Jakarta kami akan mencari hingga ke luar Jawa. Seperti kemaren kami mencari daging dari Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memastikan ketersediaan daging di Jakarta cukup.”
Pengoptimalan bisnis ritel oleh PD Pasar Jaya saat ini dalam tahap pengembangan yang dikelola oleh satu unit khusus yang disebut Unit Pelaksana Lain (UPL). UPL merupakan salah satu bagian dari PD Pasar Jaya yang khusus menangani pengembangan bisnis ritel dan agro.
“Kami berupaya membantu ketersediaan barang di pasar sehingga dapat membantu menekan harga akibat pasokan barang tidak cukup. Ke depannya kami berharap bisnis ritel dan agro ini bisa dilaksanakan setiap hari dan kami akan memastikan ketersediaan barang di Jakarta,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Periksa Kondisi Pompa

Jakarta, Aktual.co —Anggota DPRD DKI Jakarta Ahsraf Ali meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa kondisi seluruh rumah pompa di provinsi setempat sehingga dapat dioptimalkan saat tingginya intensitas hujan.
“Semua rumah pompa di DKI Jakarta harus dicek, apakah kondisinya bagus dan bisa beroperasi dengan baik,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali dihubungi di Jakarta, Senin (17/11).
Ashraf menjelaskan pengecekan terhadap kondisi mesin di rumah pompa tersebut merupakan salah satu langkah persiapan yang harus dilakukan secepat mungkin sebelum bencana banjir datang.
Ia mengatakan, apabila dalam pengecekan dan peninjauan di rumah pompa tersebut ditemukan ada mesin yang rusak dan tidak bisa beroperasi maksimal maka dapat segera diperbaiki.
Menurut dia, jika tidak dilakukan pengecekan sejak dini maka sulit untuk melakukan penanganan cepat saat tingginya intensitas hujan sebab ada mesin-mesin di rumah pompa tidak bisa berfungsi maksimal.
Karena itu pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait dapat memeriksa dan mengecek secara rutin terhadap rumah pompa di provinsi setempat.
Pihaknya juga berharap Pemprov juga telah menyiapkan berbagai langkah-langkah penanganan dan evakuasi bencana terutama di daerah pemukiman warga rawan bencana.
Politisi dari Partai Golkar itu meyakini dengan persiapan yang matang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya bersama instansi terkait, maka penanganan penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan cepat jika bencana itu datang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rencana Kenaikan Harga BBM, Aher Tunggu Keputusan Pusat

Bandung, Aktual.co — Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat beragam pendapat baik pro maupun kontra.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menolak berkomentar banyak terkait hal tersebut. Pria yang biasa disapa Aher ini menilai kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Ini urusan pusat, bukan urusan kita,” kata Aher saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Senin (17/11).
Aher menjelaskan apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat pada akhirnya yang terpenting berdampaik baik pada masyarakat.
“Yang jelas sebagai kepala daerah ingin yang terbaik,” ucapnya.
Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait langkah yang akan dilakukan bila harga BBM jadi dinaikkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Pelantikan Ahok Tinggal Tunggu Tanda Tangan Jokowi

Jakarta, Aktual.co —Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal menunggu surat Keputusan Presiden. 
Hari ini, Senin (17/11), dikabarkan surat pelantikan Ahok sudah sampai di Sekretaris Negara. Dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden RI Joko Widodo.
Ahok mengatakan jika presiden menandatangi surat pelantikannya hari ini, kemungkinan pelantikannya akan dilakukan Rabu (19/11) mendatang.
“Sekda mungkin mau rapat sama Dirjen Otda Kemendagri, saya gak tau besok atau Rabu, tergantung Presiden. Tapi kemungkinan Rabu sih. Saya gak tau dilantiknya, apa di Istana apa di DPRD gak tau,” ujar Ahok di Balai Kota, Senin (18/11).
Besok Ahok mengaku akan melakukan ‘blusukan’ ke daerah-daerah rawan banjir bersama Dinas PU untuk mengecek kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman banjir. Oleh karenanya tidak memungkinkan jika pelantikan dilakukan besok.
Sebagai informasi, Jumat kemarin (14/11), DPRD DKI Jakarta mengadakan sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mengumumkan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam sidang paripurna istimewa tersebut,  Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa usul mengenai pengangkatan Ahok menjadi gubernur akan disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain