Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak khawatir dengan adanya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dari APBD DKI tahun 2014 yang jumlahnya mencapai Rp15 triliun, akibat dari rendahnya penyerapan anggaran.
Kata dia, sisaan anggaran itu akan tetap digunakan untuk mendanai proyek yang masih berjalan.
“Saya sih seneng-seneng saja, uang masih banyak,” ujarnya, di Balaikota DKI, Senin (17/11).
Banyaknya Silpa di APBD DKI 2014, kata Heru, diakibatkan oleh adanya beberapa proyek yang mangkrak, sehingga anggarannya dikembalikan. Seperti proyek di Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan.
“Iya, contohnya kan soal program Kampung Deret dikembalikan karena pendataannya tidak sesuai. Kemudian Dinas Kesehatan yang alat pemadam kebakaran itu dikembalikan juga sekitar Rp 400 miliar,” ujarnya.
Sedangkan di Dinas Perumahan ada program yang data di lapangan tidak sesuai. “Untuk Dinas Perhubungan dia masih belum berani karena kasus yang kemarin, jadi masih gunakan bus yang ada,” tambahnya.
Sebagai informasi, penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2014 hingga Oktober ini baru mencapai 31 persen dari total anggaran senilai Rp72 triliun.
Sebagai contoh pada Dinas Perhubungan ada anggaran pembelian untuk bus sedang dan bus Transjakarta sebesar Rp 3,2 triliun. Anggaran ini urung digunakan dan dibiarkan menjadi silpa karena terkuaknya kasus kegagalan dalam pembelian 656 unit bus sedang dan bus Transjakarta yang menyeret tiga orang pejabat Dishub kala itu, yakni mantan Kepala Dishub Udar Pristono, mantan Sekretaris Dinas Drajad Adhyaksa dan Ketua Lelang Setio Tuhu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta, M. Taufik memastikan mereka akan tetap mengajukan Hak Interpelasi ke Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hak Interpelasi atau hak memberi keterangan legislatif ke eksekutif, akan diajukan meskipun nantinya Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI definitif.
“Hak Interpelasi dan pelantikan Ahok itu urusan yang berbeda, lain hal. Interplasi akan tetap berjalan kalaupun Ahok dilantik,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/11).
Saat ini, seluruh anggota dewan dari KMP sejumlah 57 orang telah menandatangani Hak Interpelasi terhadap Ahok. “Sudah selesai dirampungkan tanda-tangan semua anggota KMP.” 
Ditegaskan Taufik, pengajuan Hak Interpelasi atau hak bertanya dari DPRD kepada Ahok adalah sesuai Undang-Undang. Sehingga dia membantah kalau disebut penggunaan hak itu adalah semata demi menggulingkan Ahok dari jabatannya sekarang. 
“Itu baru menggunakan hak interplasi, belum pakai hak angket. Belum lagi pakai hak Menyatakan pendapat. Jadi ada alasan kuatlah untuk kita,” ujarnya. 
Empat orang Wakil Ketua DPRD DKI yang berasal dari fraksi-fraksi KMP juga telah menandatangani surat pengajuan interplasi kepada Ahok. Yakni Abraham Lunggana dari Fraksi PPP, Feriyal Sofyan dari Fraksi Demokrat, Triwicaksana dari Fraksi PKS, dan M. Taufik dari Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana menambah ribuan pekerja lepas untuk membantu peningkatan kinerja suku dinas di wilayah setempat.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Djoko mengatakan saat ini di wilayahnya ada 65 kelurahan. Sejumlah 50 hingga 70 pekerja lepas akan disalurkan ke tiap kelurahan.
“Jaksel ada 65 kelurahan, setiap kelurahan akan kita kasih 50 hingga 70 orang,” kata di Jakarta, Senin (17/11).
Jadi minimal akan ada sekitar 3.250 pekerja lepas yang akan direkrut Pemkot Jaksel.
Tiap pekerja leps itu nantinya akan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tergantung kondisi tiap kelurahan dan kecamatan. Untuk jumlah pekerja juga akan disesuaikan dengan luas, sarana dan prasarana yang dimiliki setiap wilayah.
Tri menjelaskan sistem kerja bagi para pekerja lepas tidak sama seperti pekerja biasa. Namun lebih bersifat membantu dan melengkapi tugas sejumlah Sudin di Jaksel.
“Misalnya kita taruh di pertamanan lima orang, sisanya menangani kebersihan dan perawatan jalan.” 
Ia mengatakan para pekerja nantinya juga akan dibuatkan jadwal dan program kegiatan supaya pekerjaan akan terarah dan optimal.
Terkait penggajian, lanjut Tri, akan ditangani langsung oleh manajemen kelurahan setempat. “Urusan gaji, seragam dan segala keperluan nantinya di bawah pihak kelurahan yang juga disinergikan dengan kecamatan.” 
Dia berharap, program tersebut mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan menciptakan Jakarta Selatan yang lebih aman dan nyaman untuk masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh: