Jakarta, Aktual.co —  Setiap adegan seru yang ada di film laga (film action), dibutuhkan jasa pemeran pengganti. Tidak semua orang yang mampu memerankan setiap aksi adegan berbahaya tersebut.  Komunitas Stunt Fighter Community (SFC) berisi stuntman terlatih dan professional.

Apapun background Anda, bila Anda ingin terjun serta menggapai impian di dunia entertainment, khususnya dunia stuntman (fighter) bisa masuk ke dalamnya.

Semakin menjamurnya film-film laga di tanah air, mendorong Deswyn Pesik bersama dengan beberapa temanya yang saat itu berada Yogyakarta mengembangkan film action di Indonesia. Sebenarnya antusias membuat film ‘action indie maker’ kian digemari.

Komunitas stuntman didirikan oleh Deswyn. Perkumpulan yang berdiri sejak tanggal 14 November 2012 lalu  ini memiliki daya tarik tersendiri. Lantaran, sebagian besar orang ingin terjun ke dunia akting.

“Kini anggota SFC telah memiliki total 700 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Akan tetapi yang aktif sekitar 20-30 orang. Tidak hanya laki-laki, ada wanita juga turut bergabung di komunitas kami,” jelas founder sekaligus Stunt Fighter Community, Deswyn Pesik, di Jakarta.

Deswyn menuturkan, beberapa anggota SFC berpartisipasi dalam memerankan film layar lebar. Diantaranya, memerankan film layar lebar, sinetron, FTV,  iklan, dan lain-lain. Misalnya, sinetron ‘Jagoan Silat, Gadjah Mada’, ‘Elang’, dan ‘Siti Blink Blink’. Lalu, ‘Refrain’, ‘Moga Bunda’ ‘Disayang Allah’, ‘Aku Cinta Kamu’, ‘Message Man’, ‘Bajai Bajuri’, ‘Barakati’, ‘Serigala Terakhir’, ‘Negeri Tanpa Telinga’, dan sebagainya.

Deswyn berharap, berdirinya komunitas tersebut bisa membantu generasi muda Indonesia memiliki minat dalam menggeluti lebih dalam terkait dunia stuntman.

Pada awalnya, kata Deswyn, SFC memberikan syarat utama untuk bergabung yaitu, mempunyai basic bela diri. Namun, seiring perkembanganya, ia membebaskan bagi siapa saja yang berniat bergabung dalam komunitas di bawah kepemimpinannya tersebut hingga sekarang.

Lalu, tambahnya, modal utama bila ingin terjun dalam komunitas SFC yakni memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Banyak stuntman Indonesia diakui keberaniannya oleh stuntman dari mancanegara. “Mereka salut ketika melihat aksi dari para talenta stunman Indonesia,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah massa pendukung penyelenggaran Munas Partai Golkar di Bali berjaga-jaga di pintu masuk hotel Westin.
Sejak Minggu (30/11) pukul 15.00 Wita sejumlah orang dengan berbadan kekar berjaga-jaga di depan pintu masuk hotel dan bahkan beberapa kali sempat melakukan aksi ketika diisukan ada massa tandingan yang akan menggagalkan munas tersebut.
Massa dengan berpakian serba hitam tersebut langsung mencabut tiang atribut partai sebagai senjata untuk menghadang massa yang akan menggagalkan pelenggaraan munas tersebut.
Setelah dilakukan negosiasi antara pecalang (pengamanan adat Bali) dengan massa akhirnya situasi kondusif kembali.
Akibat kondisi tersebut sejumlah tamu hotel dan tamu undangan lainnya sebelum memasuki hotel dilakukan pemeriksaan berlapis-lapis oleh Pecalang, keamanan setempat, dan massa pendukung penyelenggaraan Munas tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Agenda Musyawarah Nasional (Munas) hari ini salah satunya menjadwalkan soal rencana penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie (ARB). Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung menuturkan jika ia tak memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian.
“Kalau sekarang saya tidak bisa mendahului. Wantim tidak dalam posisi memberikan penilaian. Munas dan peserta Munas yang berwenang,” kata Akbar di Nusa Dua, Senin (1/11).
Menurut dia, organisasi politi sulit diukur secara kualitatif dari hasil capaian. Politik, akbar melanjutkan bisa dihitung secara matematis. “Politik itu bisa dihitung. Artinya begini, bahwa saya dan kepemimpinan saya pada Pemilu 1999 kami mendapat 120 kursi DPR RI di tengah tekanan berat krisis 1998,” tuturnya.
Selanjutnya pada tahun 2004 Golkar memperoleh 128 kursi DPR. Pada tahun 2009 masa kepemimpinan Jusuf Kalla (JK) Golkar memperoleh 106 kursi DPR RI. “Itu artinya apa, turun. Kemudian sekarang dapat 91 kursi Anda bilang apa, penurunan,” imbuhnya.
Menurut dia, soal kembali majunya ARB pada Munas IX kali ini lantaran hal itu tak ada larangan yang mengatur. “Tidak ada aturan yang mengatakan begitu. Setiap anggota yang terpanggil berhak menjadi caketum selama sudah jadi kader Partai Golkar. Sejauh memenuhi sarat utama kader, aktivitas, persyaratan berikutnya mendapat dukungan, sesuai AD/ART,” paparnya.
Saat ini, kata Akbar, justru pemilihan Ketua Umum Partai Golkar berlangsung secara demokratis. “Pada waktu zaman saya, waktu saya berkompetisi, pemilihan langsung dan tertutup. Waktu Pak JK menang juga begitu. Itu konsensus yang tercipta selama ini. Pada saat sekarang pun tentu harus ikut aturan dan konsesi Golkar,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengisian kekosongan pimpinan dilakukan serentak dengan pimpinan laainnya di tahun 2015, disambut baik oleh fraksi dari partai Nasdem.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella, dalam ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/12).
“Kami setuju proses menentukan satu pimpinan KPK yang kosong itu dilakukan 2015 dengan 4 pimpinan KPK lain yang habis masa jabatannya di 2015,” ucap dia.
Tak hanya itu,  sambung dia, juga mengatakan fraksi Nasdem juga menolak apabila Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon pimpinan KPK. Hal itu menurut dia, tidak ada alasan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu karena Pansel sudah memiliki dua nama.
“Selain itu perlu dilihat adanya Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebut pimpinan KPK terdiri dari lima orang, bukan empat ataupun tiga orang,” ujarnya.
Pun demikian, seakan mengingatkan, komisi III perlu adanya pertimbangan, pertama terkait dua orang calon pimpinan yang sudah dihasil Pansel dipilih satu atau serentak dilantik dengan empat pimpinan lain di 2015.
Kedua, sambung dia, dua orang capim KPK yang diperoleh Pansel dianggap tidak ada meskipun seluruh proses seleksi telah dilakukan.
“Kedua pintu masuk itu perlu dipertimbangkan, dan tentu Komisi III yang memilih,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang