Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses seleksi Direktur Utama (Dirut) Pertamina di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pimpinan Rini Sumarno.
Karenanya lembaga antirasuah yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tidak mengetahui track-record atau rekam jejak calon-calon yang mengikuti seleksi. 
Abraham juga tidak mengetahui rekam jejak Dwi Soetjipto, calon yang akhirnya dipilih menjadi Dirut Pertamina baru menggantikan Karen Agustiawan.
“Ga ada ya (dalam seleksi Dirut Pertamina). Saya belum tahu persis orangnya itu siapa,” terangnya usai rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (1/12).
Meski tidak dilibatkan dalam proses seleksi, Abraham menyatakan kesiapannya menjadi mitra Pertamina. Apalagi jika kerjasama nantinya ditekankan dalam rangka membersihkan mafia-mafia migas di Pertamina.
“Kita terimakasih kalau memang ada niat yang tulus untuk membersihkan Pertamina,” jelasnya.
Sebelumnya, kritik terhadap keterpilihan Dwi Soetjipto juga datang dari berbagai kalangan. Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi meyakini Dwi tidak akan mampu mengelola Pertamina yang jauh lebih besar dari PT Semen Indonesia.  
Aset Semen Indonesia pada 2013 hanya Rp 18,8 triliun dengan utang sebesar Rp 8,9 triliun, sementara Pertamina pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp 135,2 triliun dengan utang Rp 288,4 triliun. 
Pengamat kebijakan publik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai keterpilihan Dwi penuh kontroversi. Selain bukan orang yang ahli dibidang migas, proses seleksi sendiri tidak transparan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Sutarman mengaku masih menunggu hasil penyelidikan untuk dapat mengevaluasi Kapolda Kepulauan Riau, dan Kapolres setempat terkait kisruh yang terjadi antara TNI dan Polri di Mako Brimob beberapa waktu lalu.
“Kami akan lihat setelah nanti hasil penyelidikan pemeriksaan keluar seperti apa. Siapa yang paling salah dan siapa yang paling bertanggung jawab itulah yang harus dilakukan penegakan hukum,” kata Sutarman di Ditpol Air Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12).
Sutarman mengatakan, hingga saat ini penyelidikan masih terus berjalan. Menurutnya saat kejadian anggotanya hanya siaga di tempat. “Kami hanya standby di tempat, anggota kami standby di tempat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, telah mencopot Pangdam I-Bukit Barisan, Mayjen Winston P Simanjuntak dan Dandim 0316 Batam, Letkol Inf Josep Tarada Sidabutar.
Pencopotan tersebut terkait bentrokan antara Yonif 134/Tuah Sakti, Batam dengan Satuan Brimob Polda Kepri beberapa waktu lalu.
Namun, pernyataan Ryamizard tersebut dibantah oleh KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot mengatakan, pemecatan terhadap prajurit baru bisa dilaksanakan setelah ada hasil investigasi yang dilanjutkan dengan proses hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Fraksi PDIP, PKB dan Hanura tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan sidang kali ini Benny Kabur Harman pun menyindir ketidakhadiran dari tiga fraksi itu.

Hal itu terjadi saat Benny menanyakan kepada fraksi politik yang ingin menyampaikan pandangannya terkait pengisian jabatan pimpinan pengganti Busyro Muqoddas yang akan berakhir pada 10 November 2014 nanti.

“Apakah ada fraksi yang belum menyampaikan pandangannya?” tanya Benny kepada fraksi politik yang hadir, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).

Seakan kembali mengabsen, Benny pun  menayakan satu persatu dari 10 fraksi yang ada untuk memastikan agar tidak ada fraksi yang terlewat dalam menyampaikan pandangannya.

“Hanura tidak datang, PKB tidak datang, PDIP tidak datang,” kata Benny.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai saat ini belum dilakukan juga oleh Komisi III DPR selaku pihak yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK.
Ketua KPK Abraham Samad berharap, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata sebaiknya ditunda sampai masa berakhirnya seluruh jabatan pimpinan lembaga tersebut.
“Sampai hari ini posisi KPK tidak akan berubah. Kami tetap menganggap pemilihan salah satu calon wakil, sebaik mungkin dan seideal mungkin dilakukan pada 2015. Bersamaan dengan habisnya masa kepemimpinan KPK jilid III,” kata Abraham dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (1/12).
Abraham mengatakan, bila pemilihan wakil ketua KPK dilakukan bersamaan dengan empat pimpinan KPK lainnya pada 2015, maka langkah itu akan menghemat anggaran. Pasalnya, seleksi satu ataupun empat pimpinan akan menghabiskan anggaran yang sama.
“Kalau proses seleksi tetap pada 2014 yang hanya ingin merekrut satu posisi wakil pimpinan KPK, sedangkan tahun depannya ada rekrutmen empat orang lainnya, itu pemborosan.”
Menurut Abraham, kekosongan satu pimpinan KPK hingga tahun 2015 tidak akan memengaruhi kinerja KPK. Namun, KPK menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada Komisi III.
“Kalau ada orang bilang KPK cuma berempat dan itu darurat, itu tidak tepat dan itu pelanggaran hukum buat kami. Seideal mungkin pemilihan wakil ketua KPK pada waktu bersamaan, yakni 2015.”
KPK sudah menyampaikan permintaan tersebut sebelum Panitia Seleksi bekerja. Namun, Juru Bicara Pansel Imam Prasodjo menyampaikan, kekosongan pimpinan di KPK justru akan membahayakan lembaga itu sendiri.
Tanpa adanya pengganti wakil ketua KPK, keabsahan lembaga KPK bisa dipertanyakan. Menurut undang-undang, kata Imam, KPK adalah lembaga yang dipimpin lima unsur pimpinan.
Proses seleksi calon pimpinan KPK kini tengah berada di DPR. Ada dua calon yang diserahkan pemerintah, yakni petahana Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata, untuk dipilih salah satu. Sementara masa jabatan empat pimpinan KPK lainnya akan berakhir pada 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu