Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah, mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri belum menentukan sistem pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

“Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta, agar persiapan-persiapan untuk pelaksanaan Pilkda tersebut harus tetap jalan, terutama bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya tahun 2015,” kata dia, Sabtu (29/11).

Sebagai contoh, dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan Pilkada. “Menurut dari Kemendagri, masalah dana untuk Pilkada harus betul-betul siap, sehingga pada saatnya pelaksanaan pesta demokrasi di daerah itu tidak ada lagi persoalan ketiadaan biaya,” kata dia.

Pihak Kemendagri mengingatkan hal itu ketika Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Surinto asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan konsultasi ke kementerian tersebut pada 25 November lalu.

Pada kesempatan konsultasi di Kemendagri tersebut, Komisi I DPRD Kalsel juga mempertanyakan status sekretariat dewan (Setwan) yang selama ini seakan tak ada wakil rakyat yang melakukan pengawasan.

“Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Kemendagri menyatakan, untuk pengawasan kinerja Setwan itu sebaiknya oleh Komisi I,” demikian Syahdillah.

Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, tujuh di antaranya melaksanakan Pilkada pada 2015, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu), dan Kabupaten Kotabaru.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan perpecahan Partai Golkar saat ini baru di tingkat elit nasional di Jakarta, namun belum sampai ke bawah.

“Perpecahan ini elit-elit yang di atas belum sampai ke bawah, ke DPD I saja belum. Namun kalau munas buru-buru diselenggarakan saya khawatir akan ada dualisme kepemimpinan,” kata Hajriyanto di Magelang, Sabtu (29/11).

Menurut dia, jika munas digelar pada 30 November 2014 kemudian pada Januari 2015 ada munas lagi, pasti akan ada dualisme kepemimpinan.

Setelah itu, masing-masing kubu membentuk DPD I dan DPD II sehingga terjadi masifikasi perpecahan.

Saat ini perpecahan baru tingkat elit yang gampang untuk direkonsiliasi, tetapi kalau sudah sampai ke bawah, akan susah dirujukkan.

“Kalau perpecahan sampai ke DPD I dan DPD II maka terjadi juga dualisme di sana dan susah untuk dipersatukan, maka saya tidak menyetujui munas 30 November 2014 maupun Januari 2015. Saya ingin digelar sebuah munas yang merupakan munas kompromi, munas rekonsiliasi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Terpidana kasus pembunuhan aktivis Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto, menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat terhadap dirinya sudah sesuai dengan proses hukum.

Hal ini dikatakan menanggapi pihak yang protes terhadap pembebasan bersyarat dirinya.

“Saya kira semua sudah melalui proses jalur hukum,” ucap Polly, Sabtu (29/11).

Sebelumnya, Komite Solidaritas untuk Munir (Kasum) memprotes pembebasan bersyarat Pollycarpus. Pembebasan bersyarat ini dinilai mencederai keadilan.

“Pembebasan bersyarat untuk Polly mencermikan Jokowi gagal mengkonsolidasi aparaturnya untuk konsisten dan komitment terhadap HAM. Ini pertanda buruk bagi pemerintahan Jokowi dan awal dari kegagalan berkomitmen,” kata Sekretaris Komite Solidaritas untuk Munir, Choirul Anam.

Artikel ini ditulis oleh: