Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil Borneo meminta Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pertambangan Mineral dan Batu Bara Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempublikasikan perusahaan yang izin pertambangannya sudah dicabut.
“Pengumuman nama-nama perusahaan tambang yang izinnya dicabut itu penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” kata juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) Merah Johansyah di Balikpapan, Sabtu (29/11).
Ia mengatakan selain dipublikasikan, nama perusahaan dan nama pengelola, bila memang dicabut izinnya karena melanggar peraturan dan merugikan negara, maka harus dimasukkan pula di dalam daftar hitam (blacklist), yang juga diumumkan kepada publik.
“Dengan upaya itu bisa menjadi masukan bagi bank, misalnya, untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan kredit kepada orang atau perusahaan yang masuk daftar hitam itu,” ujarnya.
Dinamisator Jaringan Tambang (Jatam) Kaltim itu juga menambahkan karena sifatnya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, izin pertambangan adalah dokumen publik.
Sebagai dokumen publik, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat berhak mengetahui dan tidak boleh dihalang-halangi aksesnya untuk mengetahui dokumen itu.
Demikian pula bila izin itu dicabut, katanya, masyarakat harus tahu sehingga bisa turut mengawasi pelaksanaan pencabutan izin tersebut.
“Kita tahu pemerintah, apalagi KPK sangat terbatas untuk urusan pengawasan seperti ini, karena itu masyarakat bisa berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan peraturan. Syaratnya kita semua dikasih tau,” kata Merah Johansyah.
Dia mengatakan apalagi dengan kewenangan pemberian izin pertambangan beralih kepada gubernur, artinya pengawasan menjadi lebih luas dan lebih jauh.
Namun demikian terlepas dari publikasi izin tambang yang sudah dicabut, Merah Johansyah menyebutkan bahwa pemerintah, terutama di level kabupaten dan kota, yaitu di dinas-dinas yang mengurus dokumen publik, justru tidak memilki keterbukaan itu.
“Kami sampai melakukan uji keterbukaan informasi publik, tetapi hasilnya sungguh tidak memuaskan,” kata Ketua Pokja 30 Carolus Tuah, yang juga merupakan bagian dari KMSB.
Permintaan informasi oleh Pokja 30 saat itu ditolak dengan sejumlah alasan. Tanpa keterbukaan, masyarakat kesulitan menjalankan peran pengawasan itu.
“Tanpa diawasi, rentan sekali terjadi penyelewengan,” tandas Merah Johansyah.
Karena itu, menurut dia, publikasi izin tambang yang sudah dicabut ini menjadi satu hal yang direkomendasikan kuat oleh KMSB kepada KPK dalam Korsup Minerba KPK di Balikpapan pertengahan pekan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aksi represif kepolisian marak terjadi sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden RI. Kondisi ini dikecam masyarakat luas, terutama kalangan mahasiswa yang merasakan betul agresifitas polisi ketika menghadapi aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah.
Salah satu elemen mahasiswa yang mengecam tindak represif aparat kepolisian adalah mahasiswa IISIP yang tergabung dalam Forum Mahasiswa IISIP (Formasi) dan Kesatuan Aksi Wanita IISIP (Kanita). Mereka konsisten menolak kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.
“Belum genap 100 hari saja rejim Jokowi-JK dalam menjaga kebijakannya telah bertindak keras terhadap unjuk rasa yang dilakukan rakyat. Sehingga dalam setiap unjuk rasa yang dilakukan baik itu oleh buruh, petani, mahasiswa dan masyarakat selalu berujung represif dan jatuh korban bahkan 2 nyawa melayang dalam aksi menolak kenaikan bbm,” ujar Ketua Formasi IISIP, Suaib melalui keterangan tertulis yang diterima Aktual, Sabtu (29/11).
Dia menuturkan, setidaknya 6 buruh ditangkap dalam unjuk rasa di Bekasi, ibu-ibu petani Rembang harus ikut merasakan bogem mentah dari polisi, dan 2 mahasiswa meninggal dunia di Makasar.
“Ini jelas merupakan cara cara ORBA yang sedang dipraktekan rejim Jokowi-JK dimana dalam menghadapi unjuk rasa rakyat selalu dihadapkan dengan tindak kekerasaan,” tandasnya.
Pada kesempatan sama, Rengais Sekar Sari dari Kanita IISIP juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum perempuan.
“Di saat Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan masih diperingati, kepolisian malah mempertontonkan kekerasannya terhadap kaum perempuan. Di mana unjuk rasa yang dilakukan oleh ibu-ibu petani di Rembang dihadapi dengan pemukulan, dan penganiyaan,” ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Sari ini mengingatkan, seharusnya rejim Jokowi-JK tidak memandang rakyat yang berunjuk rasa sebagai musuh pemerintah, apalagi hak mengepresikan pendapat  telah dijamin dalam UUD45 dan juga dalam UU Menyampaikan Pendapat. Baik Formasi maupun Kanita menilai rejim Jokowi-JK lebih melindungi kepentingan kapital globalnya ketimbang menghargai hak demokrasi rakyat dalam melakukan unjuk rasa. Sikap pemerintah Jokowi-JK ini mempertegas fakta akan bangkitnya rejim yang jauh dari harapan rakyat serta mengkhianati suara rakyat pada pemilu 2014.
Formasi dan Kanita IISP menuntut Jokowi-JK mengusut tuntas semua kasus represif aparat terhadap rakyat. Mereka juga menuntut Jokowi-JK jangan cuci tangan tapi harus bertangung jawab atas tindakan Represif aparat terhadap rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Agung Laksono mengatakan kubunya tidak menginginkan ada perpecahan. Pihaknya menyetujui apabila memang bisa dicapai kesepakatan terkait waktu pelaksanaan yang tepat.
“Sebab, masih banyak yang harus disiapkan terkait munas, seperti kepanitiaan, aturan-aturan, tata-tertib, dan lain-lainnya,” katanya.
Politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pembahasan pelaksanaan munas harus benar-benar diperhitungkan.
Menurut Agun, permasalahan bukan hanya soal waktu penyelenggaraan, namun juga terkait proses regenerasi kepemimpinan Golkar yang harus terwujud.
Pada Jumat, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung melakukan pertemuan dengan Aburizal Bakrie (Ical) di Wisma Bakrie, Jakarta, serta bertemu sesepuh Golkar BJ Habibie di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta, pada petang harinya.
Akbar kemudian melanjutkan kegiatannya dengan bertemu kubu Agung Laksono di Kantor DPP Golkar.
Seluruh pertemuan itu dilakukan dalam rangka mendamaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Gerindra Suir Syam mendesak Pemerintah pimpinan Jokowi-JK mendengar rintihan rakyat yang tertekan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Permasalahannya bukan hanya pada kenaikan harga BBM, tetapi imbas atau dampak dari kenaikan tersebut. Harga barang kebutuhan masyarakat lainnya menjadi ikut naik,” ujar Suir Syam di Jakarta, Sabtu (29/11).
Anggota Fraksi Gerindra di DPR ini mencoba mengulik kesadaran pemerintah untuk menurunkan harga BBM karena kebijakan itu sudah ditolak rakyat secara luas.
“konstituen kami protes dan kami harus menjelaskannya, Tetapi kami sendiri tidak mengetahui secara jelas apa penyebab harga solar dan premium naik,” imbuh Suir, seraya menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah pelanggaran konstitusi.
Suir menegaskan, upaya menggunakan hak interpelasi yang sudah didorong beberapa anggota DPR anggota Koalisi Merah Putih memang harus diambil untuk memaksa pemerintah menjawab pertanyaan rakyat.
“Itu (interpelasi) merupakan sarana yang bisa mendorong pemerintah untuk menjawab pertanyaan DPR. Jika jawaban pemerintah itu masuk akal, wajar, maka akan disampaikan apa adanya kepada rakyat,” ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR itu menambahkan, sebaliknya bila jawaban pemerintah tidak dapat diterima, maka sebaiknya harga BBM kembali diturunkan seperti semula.
Selanjutnya, hak interpelasi juga digunakan untuk mengetahui penggunaan anggaran yang bersumber dari pemotongan subsidi BBM. “Hak interpelasi itu bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan hak yang diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD,” katanya,” tuntas Suir.

Artikel ini ditulis oleh: