Jakarta, Aktual.co — Keraguan bermunculan dengan dipilihnya Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Bagaimanapun, katanya, pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. “Itu anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
 Demikian disampaikan  Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy di Jakarta, Rabu (27/11).
Faisal basri dan tim meragukan dalam kapasitas dan kreditasnya. Selama ini Faisal dikenal sebagai Ekonom yang selalu bermetamorfosis di setiap pemerintahan yang berkuasa.
Dijelaskan Rusmin, bagaimana mungkin Faisal Basri mampu memberantas mafia migas kalau dirinya sendiri bagian dari kaum neoliberal itu. “Selama ini para neolib-neolib itu yang bermain di bisnis migas,” sergahnya.
Seharusnya, semua angggota tim mafia migas itu harus dipublikasikan ke publik soal rekam jejak mereka selama ini. Kalau mau diusung, pasti ada diantara mereka bagian tau menjadi kaki tangan para mafia migas.
“Jangan-jangan KRTKM ini menjadi lembaga formal melegalitas mafia migas, hanya berganti baju saja,” sergahnya.
Menurutnya, sejak awal pembentukan KRTKM tidak jelas kredibilitasnya. Ia menduga KRTKM hanya menjadi alat kepentingan politik dan pencitraan Jokowi-JK serta kelompok migas itu sendiri.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra akan memecat kader Epok Baharudin, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas yang ditangkap oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kalimantan Tengah. 
Seperti arahan ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto dalam setiap pertemua akan memecat kader yang melakukan tindakan korupsi.
“Kader partai Gerindra yang korupsi akan dipecat. Seperti arahan Ketua Umum,” ungkap Ketua DPP Gerindra, FX Arief Puyuono.
Pernyataan Arief ini terkait dengan penangkapan Polda Kalteng terhadap kader Gerindra anggota DPRD Kapuas. Penangkapan tersebut dilakukan pada selasa (25/11) menjelang malam, sekitar 18.40 WIB yang dilakukan di kediamannnya di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas.
Epok ditangkap bersama Timotius Mahar alias Ebet dari fraksi PDI Perjuangan dan Roni dari fraksi PAN. 
Bersama ketiganya juga ditangkap seornag sopir dinas. Dugaan kuat, penangkapan ketiga oknum angggota dewan petinggi Kapuas ini oleh Tim Tipikor Polda Kalteng, dikarenakan kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum. 
Belum ada informasi resmi dari pihak aparat maupun Tim Tipikor Kalteng, yang melakukan aksi penangkapan di wilayah Kabupaten Kapuas tersebut.
Informasi yang berkembang, selain ketiga oknum dewan petinggi Kapuas, akan ada lagi petinggi dewan lainnya dan bahkan beredar isu salah seorang oknum adalah kepala dinas lingkungan pemerintah kabupaten Kapuas.
Arief menambahkan diharapkan penegak hukum menghukum yang peling berat karena sudah merugikan masyarakat dan negara.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Kepolisian, Neta S Pane menilai jika Polri punya kewenangan besar untuk melarang atau tidak memberi ijin keramaian pada Munas Golkar di Bali. Mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu bisa merusak citra pulau dewata tersebut.
“Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan, jika Kapolda Bali maupun Kapolri nekat memberi ijin keramaian pada Munas Golkar dan kemudian terjadi kerusuhan, kedua pejabat Polri itu harus bertanggung jawab,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (26/11)
Ketua Presidium IPW itu mengatakan, sebab Menko Polhukam sebagai pejabat pemerintah yang berwenang atas koordinasi keamanan sudah mengingatkan agar Polri tidak memberi ijin Munas Golkar di Bali.
Karenanya, sambung dia, Polri perlu mencermati  aspek keamanan, mengingat Bali sebagai daerah wisata, faktor keamanan di Bali tidak boleh terganggu.
“Potensi dan bibit gangguan keamanan tidak boleh dibiarkan. Bibit konflik yang terjadi di Jakarta harus jadi pertimbangan. Polri jangan mau dibawa ke dalam urusan politik. Sebagai institusi penjaga keamanan, Polri hendaknya konsisten bersikap, sehingga orientasinya dalam memberi ijin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mekanisme pemilihan Dirjen Pajak yang akan menggunakan sistem lelang jabatan dinilai tidak pas. Pasalnya, sistem tersebut rentan tidak objektif dan sarat kepentingan.
Demikian dikatakan Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan itu ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (26/11) malam.
“Lelang itu tidak objektif, itu kan pemilihan sesaat, lelang biasanya ada menang dan kalah. Untung dan rugi,” kata dia.
Mantan Ketua DPP Partai Hanura menambahkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan jabatan penting, sehingga tak perlu dilelang, kalau dilelang kesannya sangat komersil.
“Ini jabatan penting, amanat kok dilelang, itu sangat neolib dan sangat komersil,” ungkap dia.
Ia pun mengatkan, jika proses lelang jabatan dirjen pajak merupakan sebuah alat untuk lempar tanggung jawab dari atasan kepada bawahannya. Sebab, dirinya menduga, ketika dirjen pajak dari hasil lelang itu melakukan kesalahan akan sangat mudah menyalahkan panitia seleksi (Pansel). Sehingga, harus penanggung jawab dirjen pajak adalah Kementerian Keuangan.
“Nanti akan terjadi saling lempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara presiden, menteri dan panitia seleksi (pansel),” pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Mangasa Sipahutar mengatakan bahwa lelang jabatan pada Dirjen Pajak ini sama esensinya seperti lowongan pekerjaan. Namun karena badan yang mengadakannya adalah Direktorat Jenderal Pajak, maka ini menjadi sangat luar biasa.
“Saya merasa tidak ada bedanya antara lelang jabatan Dirjen Pajak ini dengan lowongan pekerjaan. Sama-sama mencari posisi yang kosong. Namun karena yang mengadakan adalah Ditjen Pajak, ini yang menjadi perhatian banyak kalangan,” ujar Mangasa di Warung Daun Cikini, Jakarta, Minggu (23/11).
Lebih lanjut dikatakan Mangasa, yang harus mendapat perhatian khusus dalam lelang jabatan ini adalah panselnasnya. Sebab anggota panselnas harus orang yang berkompetensi tinggi dan jauh dari kepentingan politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang