Jakarta, Aktual.co —Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan sejauh ini tidak ada laporan kriminalitas ataupun tindak pidana selama terjadi bencana banjir di wilayah tersebut.
“Berdasarkan laporan dari pos pengamanan banjir sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait kriminalitas menimpa mereka ataupun harta benda saat ditinggal mengungsi,” kata Kasubag Humas Polrestro Jaksel Kompol Aswin di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan tidak adanya laporan kriminalitas tersebut dikarenakan polisi terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan patroli di wilayah-wilayah yang terkena bencana banjir.
Selain melakukan patroli, Polrestro Jakarta Selatan juga mendirikan 13 pos pengamanan banjir yang berlokasi disetiap Polsek dijajaran Polrestro setempat.
“Kami selalu meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bukan itu saja anggota juga kami perintah untuk lebih meningkatkan patroli di daerah pemukiman yang terkena banjir,” tuturnya.
Selain itu juga, diimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama kepada pihak kepolisian untuk melaporkan setiap kejadian yang ada agar bisa cepat ditindak lanjuti.
“Kami juga bekerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat, terhadap kejadian yang terjadi, untuk wilayah banjir yang cukup tinggi maka posko pengamanan kami tingkatkan,” ucapnya.
Bukan itu saja, diingatkan kepada setiap masyarakat jangan sampai mempunyai niat jahat dengan mengambil kesempatan dari musibah ini, apabila tertangkap sedang melakukan tindak pidana maka langsung ditindak tegas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Masih temui sejumlah kendala, layanan bus sekolah di DKI Jakarta masih belum mampu menampung satu juta pelajar di Ibukota.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Angkutan Sekolah, Nurhayati Sinaga, memaparkan sejumlah masalah yang ditemui Dinas Perhubungan DKI dalam memaksimalkan pelayanan bus sekolah.
Masalah pertama, yakni adanya penolakan dari rute angkot KWK dan angkutan umum lainnya untuk pengembangan rute-rute tertentu bus sekolah.
“Berbenturan dengan KWK, padahal mereka cuma sampai jam lima. Sementara lewat jam lima pelajar tidak ter-‘cover’, sehingga naik ojeg yang biayanya cukup mahal,” ujarnya, dalam acara diskusi bertajuk “Bus Sekolah Gratis; Antara Problem dan Solusi” di DPRD DKI, Rabu (26/11).
Masalah kedua, adanya kemacetan lalu lintas di kawasan yang dilintasi bus sekolah. 
Ketiga, tentang belum optimalnya kordinasi dengan sekolah dalam memanfaatkan bus sekolah. Padahal secara fisik bus sekolah tidak kalah saing dengan angkutan bus yang berbayar.
“Banyak problem untuk memaksimalkan. Pertama secara keunggulan hanya di fasilitas. Bus-nya dilengkapi GPS, CCTV, Call center. Jadi bisa tau supirnya siapa kondekturnya siapa. Kalau dibandingkan dengan bus yang berbayar, bus sekolah ini patut dipilih,” ujar Nurhayati.
Dibeberkannya, jumlah armada bus sekolah saat ini masih terbatas lantaran armadanya banyak yang rusak. 
“Total ada 104 armada. Dari 104 ini yang rusak buatan tahun 2006. Dengan kondisi pol di tempat banjir. Tahun 2010 pernah banjir, ada 33 armada yang rusak. Setelah kita hitung-hitung, ‘cost’ untuk perbaikan lebih mahal dibanding beli baru.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Sarwo Handayani enggan besar kepala, meski namanya santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat wakil gubernur (wagub) di ibu kota.
Yani mengatakan, menyerahkan seutuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengenai kepastian tersebut.
“Saya berfokus di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) saja,” Kata, Sarwo Handayani,di Balai Kota,rabu (26/11)
Yani pun membantah mengenai kabar miring yang dialamatkan kepadanya, disebut-sebut akan mengakomodir kepentingan sejumlah pengusaha reklame dan billboard di Jakarta yang ruang geraknya terbatas sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur.
Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menjelaskan, kedekatannya dengan sejumlah pengusaha, termasuk periklanan di luar ruangan, karena pernah terkait dengan tugasnya sebelumnya, saat menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta.
“Saya harus dekat, agar bisa merayu mereka memberikan dana corporate social responsibility. Anggaran pemprov terbatas. Karena itu, kami harus menggandeng pengusaha,” ungkapnya.
Meski tak mempersoalkan kabar tersebut, menurut Yani, beredarnya rumor tak sedap tersebut sengaja disebarkan pihak-pihak yang merusak nama baiknya, karena masuk radar Ahok untuk mengisi kursi DKI-2.
“Enggak masalah, dibilang apa. Orang kan tahu rekam jejak saya seperti apa,” pungkas perempuan kelahiran Solo ini.
Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ahok selaku gubernur memiliki kewenangan penuh untuk memilih pendampingnya atau tak lagi harus berasal dari partai yang mengusungnya, PDIP dan Gerindra.
Merujuk Pasal 168 ayat 1 poin C Perppu tersebut, Jakarta bisa memiliki dua wagub. Namun, Ahok diwajibkan menyetorkan nama wakilnya 15 hari, setelah dilantik sebagai gubernur.
Menyikapi itu, di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin lusa (24/11), Ahok menerangkan, akan menyetorkan nama wagub, setelah Peraturan Pemerintah (PP) terkait diterbitkan.
“Jumat (28/11/2014) ini, keluar PP-nya. Kalau cepat, Senin-Selasa saya masukin,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Artikel ini ditulis oleh: