Jakarta, Aktual.co — Aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Tangerang, menyatakan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2015 masih menunggu jawaban dari Plt Gubernur Banten, Rano Karno.

“Kami telah memberikan rekomendasi hasil rapat Dewan Pengupahan,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Pemkab Tangerang Deni Rohdiani di Tangerang, Senin (24/11).

Menurut dia, bahwa Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah memberikan rekomendasi UMK 2015 sebesar Rp2.710.000 kepada Rano Karno untuk disahkan.

Namun pengesahan itu dapat saja berubah tergantung situasi dan kondisi karena merupakan hak dari Plt Gubernur Banten untuk menetapkannya.

Sedangkan rekomendasi Bupati Tangerang itu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan setempat tentang penetapan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai indikasi penetapan UMK.

Penetapan KHL itu tidak menghasilkan suara bulat melainkan dua versi dari Apindo selaku pengusaha dan dari Serikat Pekerja (SP) mewakili buruh.

Dalam versi buruh, maka diperoleh nominal dari hasil survei untuk menghitung KHL sebesar Rp3.276.755 dan versi pengusaha sebesar Rp2.541.900.

Bahkan penetapan KHL itu diantaranya menghitung biaya sewa rumah kontrakan, air, listrik, ongkos transportasi dan hiburan.

Akibat dua versi itu, maka Bupati Tangerang memberikan rekomendasi “netral” yakni tidak berpihak kepada pengusaha dan buruh agar keduanya mendapatkan manfaat.

Dia menambahkan survei yang dilakukan sebelum kenaikan harga BBM dan akhirnya para buruh melakukan peninjauan ulang.

Deni menambahkan para buruh meminta UMK tinggi untuk membiayai kebutuhan sedangkan pengusaha dengan nominal yang wajar agar roda perusahaan dapat terus berputar, hal itu tentu perlu ada titik temu.

“Diharapkan para buruh dan pengusaha dapat menerima bila nantinya Plt Gubernur Banten telah menetapkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Lumajang, Aktual.co —Salah satu upaya pihak luar atau orang-orang pihak ketiga yang tidak senang dengan keutuhan NKRI adalah dengan menghancurkan TNI dan Polri.

Pertikaian antara TNI dan Polri akibat provokasi pihak luar akan menjadikan negeri ini terpecah belah sehingga mudah untuk dikuasai.

Hal ini disampaikan Komandan Brigif 16 Wirayudha Kolonel Inf Nefra Firdaus saat acara olah raga bersama antara Polres Lumajang, Kodim 0821 dan Batalyon 527 Lumajang,

“Jika tidak ingin terpecah belah maka TNI dan Polri harus bersatu melawan pihak ketiga yang ingin menghancurkan negeri ini. Namanya ‘Proxy War’ atau menggunakan tangan orang lain untuk menghancurkan satu wilayah atau kekuatan tertentu,” katanya saat dikonfirmasi, siang tadi (24/11).

Ada beberapa hal yang dilakukan pihak ketiga untuk menghancurkan negeri ini diantaranya dengan menghancurkan TNI dan Polri, mahasiswanya disuruh demo secara anarkis, termasuk masuknya narkoba keseluruh lapisan masyarakat.

“Itu adalah upaya-upaya yang tidak kita sadari menghancurkan generasi penerus bangsa dan tokoh-tokoh bangsa kita,” tegas Nefra Firdaus.

Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya TNI dan Polri, menurutnya, ada tiga hal yang harus dihindarkan yaitu hindarkan 3M, yang artinya Melotot, Marah dan Memukul. “Hindarkan kebiasaan melotot ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Biasanya kalau sudah melotot maka akan timbul marah dan akhirnya akan memukul, ini yang harus kita hindari,” katanya.

Sebaliknya kita harus laksanakan 3S ketika bertemu siapapun baik itu TNI, Polri maupun masyarakat biasa.

“3S itu adalah Senyum, Sapa dan Salam. Bertemu dengan siapapun kita harus tersenyum, setelah saling senyum kita sapa dan selanjutnya saling bersalaman. Bersalaman itu merupakan silaturahmi yang kuat untuk menjaga kekeluargaan dan kekompakkan,” ungkap Nefra Firdaus.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku tahun depan, pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengaku menghadapi beberapa kendala serius.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari menuturkan, salah satu kendala berarti yang dihadapi pengusaha wanita adalah bunga kredit perbankan yang cukup tinggi.

“Bunga kredit perbankan yang tinggi menjadi kendala bagi kami,” kata Dyah di sela Rakernas IWAPI ke-25 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (24/11).

Oleh sebab itu, sektor usaha mikro, kecil dan mengengah sulit berkembang. Kendala lain yang dihadapi organisasinya adalah pungutan retribusi. Hal itu menyebabnya ekonomi berbiaya tinggi. Belum lagi jika ditambah dengan kepastian hukum dan pengurusan izin yang belum maksimal. Meskipun ia mengakui jika saat ini perizinan dibuat satu pintu, namun hal itu tetap dianggap menjadi kendala.

Dia juga menyebut sejumlah kendala lainnya, yakni pungutan retribusi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kepastian hukum dan pengurusan izin yang masih belum maksimal kendati sudah ada pelayanan satu pintu. “Ini kendala yang dihadapi pengusaha, khususnya pengusaha wanita,” katanya.

Jelang MEA 2015, Dyah berharap hal itu segera dicarikan jalan ke luarnya oleh pemerintah. Dyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membuat kebijakan yang pro kepada pengusaha perempuan yang bergerak di sektor UMKM.

“Harus ada strategi yang kuat dari pemerintah mengatasi kendala yang dihadapi itu,” ulasnya.

 Apalagi, katanya, dari 32 ribu anggota IWAPI, 83 persennya adalah pengusaha di sektor UMKM. Komposisinya 60 persen pengusaha mikro dan kecil, sementara 13 persen pengusaha menengah.

Pada kesempatan sama, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menuturkan jika pemerintah tengah berupaya keras untuk mencarikan jalan ke luarnya. Salah satunya adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur akan memangkas biaya produksi tinggi di kalangan pengusaha. Pada saat sama, hal itu akan meningkatkan daya saing pengusaha. “Inilah alasan utama mengapa pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Subsidi akan dialihkan ke sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, infrasruktur dan pertanian,” papar Rahmat.

Ia pun meminta kepada pihak swasta untuk ikut membantu memecahkan kendala yang dihadapi oleh IWAPI tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mensinyalir hanya ada 16 dari 260 perusahaan yang membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekretaris SPSI Gunung Kidul Agus Budi Santoso di Gunung Kidul, Senin, mengatakan belum semua perusahaan mampu membayar upah itu.

“Saat UMK 2014 sebesar Rp 988.500 baru sekitar 16 perusahaan yang mampu membayar tiap bulannya. Padahal, jumlah perusahaan di Gunung Kidul mencapai 260 perusahaan,” kata Agus.

Menurut dia, sebanyak 244 perusahaan membayar tenaga kerjanya di bawah UMK. Perusahaan-perusahaan tersebut membayar buruhnya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Belum semua melakukan pembayaran sesuai dengan UMK,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa mendorong agar perusahaan membayar sesuai dengan UMK. Hal ini dikarenakan kondisi di Gunung Kidul memang belum bisa menunjang perusahaan untuk �bisa membayar upah sesuai dengan UMK. Namun hal tersebut jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk tidak menaikan upah buruh.

Agus berharap paling tidak, apabila belum bisa membayar upah sesuai dengan UMK, pihak perusahaan bisa menaikan upah seluruh buruhnya.

“Paling tidak jika UMK naik, perusahaan tersebut menaikkan upahnya agar pekerja tidak merasa dirugikan,” katanya.

Namun demikian, dia mengatakan, SPSI berusaha untuk memperjuangkan nasib buruh, agar pembayaran sesuai dengan UMK. Sehingga nasib karyawan lebih sejahtera.

“Kami tetap akan berusaha agar pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan UMK,” kata Agus.

Kepala Dinsosnakertrans Gunung Kidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan pihaknya siap memfasilitasi antara pekerja dan perusahaan, terkait UMK.

“Kami siap menerima laporan baik dari buruh maupun dari pengusaha untuk mencari jalan keluar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: