Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan surat pencekalan untuk tidak bepergian ke luar negeri untuk tiga orang tersangka dugaan korupsi penjualan aset Patal Bekasi senilai Rp 60 miliar.
Ketiga orang tersangka yang dicekal yakni pihak PT ISN yakni, Leo Pramuka selaku Direktur Utama, Widjaja Kresno Brojonegoro selaku Direktur Keuangan dan seorang karyawan bernama Efrizal.
“Sudah dicekal ketiga tersangkanya,” kata Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejagung Sarjono Turin, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/11).
Dia menegaskan saat ini tim penyidik tengah melakukan menghitung kerugian negara akibat dari penjualan aset Patal Bekasi tersebut.”Jalan terus penyidikannya, menghitung  kerugian negera, karena itu mark down, jadi mencari pembanding,” jelasnya.
Kendati demikian, saat disinggung kenapa ketiga tersangka tersebut belum dilakukan penahanan, Turin menjawab diplomatis. “Belum ditahan, tapi sudah dicekal, tunggu saja,” tandasnya.
Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku, siap membedah seluruh perkara yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Baik perkara mandek, maupun baru yang masih dalam tahap progres.
“Tadi sudah saya bicarakan dengan teman-teman‎ para jaksa muda ya, kita akan segera inventarisir itu, untuk secepatnya kita lakukan penelitian lagi. Yang tentunya kita segera akan tindak lanjuti,” kata Prasetyo  saat dikonfirmasi di Press Room Kejagung.
Sebagai langkah awal, Prasetyo lebih dulu melakukan diskusi kepada seluruh jajaran di Korps Adhyaksa. Itu dalam rangka, mengatasi segala kendala yang selama ini dialami penyidik Kejagung. “Intinya semua penanganan hukum menjadi prioritas kita. Semua akan kita kerjakan secara bersamaan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR dari Fraksi PDIP dan PKB menolak DPD ikut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) terkait harmonisasi UU MD3.

“Tidak perlu DPD ikut dalam rapat Badan Legislasi. Mereka cukup memberi masukan kepada pimpinan Baleg nanti malam,” kata anggota Baleg, Arif Wibowo dari Fraksi PDIP di ruang rapat Baleg DPR, Senin (24/11).

Arif mengatakan jika dalam ketentuan yang berlaku, DPD tidak dapat mengintervensi perubahan UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Hal itu disebabkan perubahan ketentuan tersebut dilakukan secara terbatas, yang lahir dari kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

“Tidak relevan DPD dilibatkan terlalu jauh. Mereka boleh memberi masukan, tetapi tidak dilibatkan dalam pembahasan ini lebih jauh,” kata dia.

Hal senada dikatakan anggota Baleg DPR dari Fraksi PKB Ana Muawanah. Dia mengatakan masukan yang diberikan DPD tidak harus diterima DPR.

Perdebatan terkait keterlibatan DPD dalam pembahasan revisi UU MD3 hanya membuang energi, karena itu rapat harus terus dilanjutkan.

“Silakan memberi masukan, tetapi tidak untuk mengintervensi,” kata Ana.

Dia mengatakan usulan DPD terkait perubahan UU MD3 sebaiknya disampaikan kepada Panitia Kerja Perubahan UU MD3 DPR, bukan dalam rapat Baleg.

“Ini tidak perlu lagi dipersoalkan karena hak dan kewenangan DPD sudah diatur,” kata dia.

Seluruh anggota Baleg yang mengikuti rapat tersebut juga menyetujui Pimpinan Baleg DPR RI memenuhi undangan pimpinan DPD RI untuk membahas perubahan UU MD3, nanti malam. Namun pimpinan Baleg cukup mendengar usulan dari pimpinan DPR, tidak dalam kapasitas memutuskan.

“Undangan ini ditujukan kepada kepada pimpinan DPR dan pimpinan Baleg. Saya akan dengarkan apa saja yang diusulkan,” kata Ketua Baleg Sareh Wiyono dari Fraksi Gerindra.

Berdasarkan hasil rapat, Baleg DPR membentuk Panja Perubahan UU MD3. Setelah selesai rapat Baleg, seluruh anggota Panja yang diusulkan masing-masing fraksi menggelar rapat perdana terkait harmonisasi perubahan UU MD3.

Artikel ini ditulis oleh: