Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Sutarman mengaku sudah menerima pemberitahuan terkait digelarnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali. 
Namun, apakah permohonan pemberitahuan tersebut diterima atau tidak, akan dilihat dari aspek keamanan. Karena itu, dia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi dan meminta masukan dari Polda Bali.
“Pemberitahuan sudah diberitahukan ke kami. Kami sedang evaluasi apakah ada masalah,” kata Kapolri usai memimpin upacara pemberangkatan 140 personel Satgas Formed Police Unit Indonesia VII Garuda Bhayangkara ke Sudan, Rabu (26/11), di Mabes Polri.
Meski begitu, Sutarman menegaskan bahwa acara atau kegiatan parpol itu bersifat pemberitahuan bukan izin. “Izin tidak perlu, tapi pemberitahuan saja.”
Menurutnya, Polri tengah membaca situasi dari aspek keamanan. Sebab, Bali merupakan daerah wisata yang keamananya tidak boleh terganggu. Karenanya, bibit konflik yang sempat terjadi di internal partai golkar di Jakarta kemarin.
“Tetap menjadi pertimbangan Polri. Kita lihat, kita evaluasi,” kata Sutarman.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi Golkar, Titik Soeharto mengatakan tidak ada landasan kubu Agung Laksono Cs untuk menyatakan kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum dibekukan.
Hal itu menyusul konflik internal partai berlambang pohon beringin itu yang berujung pada pengambilalihan pimpinan rapat sidang pleno pembahasan Munas IX oleh kubu Agung Laksono, di Kantor DPP Golkar, Selasa (25/11) kemarin.
“Kita lihat (kepengurusan) siapa yang resmi. Kalau mau mecat atas dasar apa?,” tanya Titik kepada wartawan, disela-sela ageda rapat sidang Paripurna dengan agenda pengesahan pembahasan revisi UU MD3 masuk dalam Prolegnas DPR 2014, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/11).
Ia pun menyayangkan konflik yang terjadi di partai tua tersebut. Karena, bila ingin melakukan aksi protes terkait jadwal pelaksanaan Munas ke IX itu, seharusnya disampaikan di Rapimnas Golkar di Jogja kemarin.
“Kalau mau protes seharus di Rapimnas di Yogja kemarin,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas calon Bupati Lebak, Amir Hamzah dalam kasus  dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi.
“Yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (26/11).
Amir pun sudah memenuhi panggilan KPK. Namun, dia tidak banyak berkomentar mengenai pemeriksaannya. “Iya saya diperiksa (sebagai tersangka),” kata dia sembari masuk ke dalam Gedung KPK.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Selain Amir, tersangka lainnya adalah mantan calon Wakil Bupati Lebak Kasmin Bin Saelan. 
Amir dan Kasmin disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada Akil Mochtar yang kala itu menjabat sebagai Ketua MK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sikap Menko Polhukam membuktikan bahwa rezim pemerintahan Jokowi-JK, adalah rezim yang otoriter.
Hal itu menyusul Menko Polhukam yang memberikan perintah kepada Kapolri agar tidak memberikan izin keramaian terkait pelaksanaan Munas Golkar di Bali nanti.
“Rezim itu sudah kita tinggal sejak jaman Orba. Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan, Tidak ada lagi rezim berikan ijin, adanya rezim pemberitahuan,” ucap dia, di komplek parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Lebih lanjut, sambung dia, alasan Menko Polhukam perintahkan Kapolri karena keramaian yang dilakukan partai pohon beringin itu dikhawatirkan berpontensi mengganggu wistawan di pulau dewata itu nantinya.
“Ya kalau takut enggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana,” sergahnya.
“Serahkan itu pada mekanisme, semua ada petugasnya. Kan Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok menkopolhukamnya bilang ga aman?” sindirnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edy menunjukkan adanya kepentingan politik. Demikian disampaikan politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut Titik, menteri yang berasal dari Partai Nasdem itu, lebih berpihak kepada kubu Agung Laksono Cs yang mengisyaratkan Golkar akan merapat ke pemerintah.   
“Itu dia (Menko Polhukam) melakukan intervensi yang tidak sehat, kan kalau begini pemerintah paranoid sendiri, karena ini acara hajatan isi rumah tangga Golkar sendiri,” ucap politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut dia, tidak ada alasan pihak kepolisian melakukan pelarangan terkait hajatan partai pohon beringin itu, sebab sifatnya hanya pemberitahuan, bukan diizinkan atau tidaknya.
“Lagi pula kan bila terjadi kericuhan Kapolri itu kan ada protapnya sendiri. Lagi pula yang membuat ricuhkana bukan dari pihak pak ARB, melaikan pihak sebelah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang