Jakarta, Aktual.co — Pengamat Migas yang juga Direktur Executive Indonesia Institute For Democracy and Public Policy (DEIFDPP), Taufan Hunneman, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001.
Alasannya, UU Migas sangat banyak kelemahannya dibandingkan dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 44 Tahun 1960. Salah satunya menyangkut kepentingan asing di Indonesia, utamanya IMF. 
“UU ini merupakan kemunduran di banding dengan UU sebelumnya, UU 22 tahun 2001 juga banyak kelemahannya. Secara politik UU ini bagian dari Design IMF yang sangat mendominasi Indonesia,” kata Taufan di Jakarta, Rabu (26/11).
Taufan, mantan aktivis 98, juga meminta Kementerian ESDM melakukan audit secara komperhensif pada seluruh perjanjian-perjanjian di bidang migas dengan pihak ketiga. Pasalnya perjanjian ini lebih banyak menguntungkan pihak ketiga.
“Sampai saat ini masih banyak kontrak-kontrak Migas yang tidak menguntungkan pertamina, namun justru merugikan pertamina,” tambahnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi yang pernah bekerja di PT Pertamina menyatakan UU Migas harus direvisi untuk mencegah mafia migas bermain dari impor BBM. 
Sebab UU ini menurut politisi Partai NasDem telah membuat sistem pengelolaan dan pengusahaan perminyakan di Indonesia amburadul.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kelompok musik Acapella asal Indonesia Jamaica Cafe dan O-Kai Singers asal Taiwan akan mengadakan pertunjukan bersama pada Rabu (26/11) di Lotte Shopping Avenue Jakarta Pusat.

“Kami sudah menyiapkan beberapa lagu berbahasa Mandarin untuk ditampilkan di pertunjukan nanti. Selain itu, kami juga akan menyanyikan lagu daerah Indonesia yakni Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua,” kata Riko, salah satu personil Jamaica Cafe.

Menurut Riko, menyanyikan lagu berbahasa Mandarin merupakan tantangan tersendiri bagi kelompoknya, karena aksen bahasa Bandarin harus tepat penyebutannya.

“Kita mempelajari aksen lagu Mandarin yang akan dibawakan sehingga walaupun tidak fasih berbahasa Mandarin, tapi paling tidak pengucapan kata tidak salah,” katanya.

Riko juga memuji kekompakan grup Acapella O-Kai Singers dalam membawakan lagu. “Walaupun hanya beranggotakan lima orang, pembagian vokal merata. Bahkan mereka punya personil yang bisa melakukan beatbox, ada dua orang vokalis utama dan satu yang menirukan suara bas,” katanya.

Sementara itu salah satu personil grup Acapella O-Kai Singers asal Taiwan, Lai Jia Ching, mengatakan kelompoknya akan menyanyikan lagu berjudul Dayung Sampan versi Bahasa Mandarin, sedangkan Jamaica Cafe akan menyanyikan lagu yang sama dalam versi Bahasa Indonesia.
 
“Kami merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan Jamaica Cafe. Kami salut dengan jangkauan musik kelompok ini yang sangat luas mulai dari hip hop, pop bahkan lagu-lagu perjuangan,” kata Lai.

Grup Acapella O-Kai Singers merupakan kelompok musik acapella yang telah mendapatkan sejumlah penghargaan baik di dalam maupun luar negeri. Empat dari total lima anggota kelompok ini berasal dari suku aborigin di Taiwan.

Sementara itu grup musik Jamaica Cafe merupakan kelompok vokal jenis Acapella pertama di Indonesia. Kelompok ini didirikan sejak tahun 1991 dan telah melakukan pertunjukan di berbagai negara di Asia Tenggara.

Pertunjukan bersama grup Acapella O-Kai Singers dan Jamaica Cafe didukung oleh Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taiwan (TETO) di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya dugaan korupsi di penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2011. Adanya penemuan itu, lembaga tersebut pun membuka penyelidikan baru terhadap kasus haji.
“(Penyelenggaraan haji tahun 2010-2011) itu sudah dibuat penyelidikan baru. Sudah diajukan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/11).
Sejauh ini, lanjut dia, KPK masih terus mendalami temuan itu. Namun demikian, Busyro belum memastikan apakah temuan tersebut memasuki tahapan penetapan tersangka.
“Kalau penyelidikan menemukan dua alat bukti, maka akan ada penetapan tersangka.”
Namun demikian, ketika ditanya apakah Suryadharma Ali punya peluang menjadi tersangka lagi atas temuan tersebut, dia malah belum mengetahui. “Belum tahu,” kata Busyro.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Suryadharma Ali saat menjabat sebagai menteri agama menjadi tersangka pada Mei 2014.
Tetapi sampai sekarang KPK belum juga memeriksa ataupun menahan SDA. Sampai pada akhirnya KPK menemukan adanya tindak pidana korupsi pada penyelengaran ibadah haji 2010-2011.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Keuangan PT Fajar Abdi Masindo Lusiana Herdin, dalam kasus suap alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor.Lusiana bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi Kwee Cahyadi Kumala yang merupakan tersangka kasus tersebut. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk KCK,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (26/11).Selain Lusiana, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Robin Zulkarnain. Dia juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk KCK.Kasus Cahyadi bermula dari operasi tangkap tangan KPK beberapa bulan lalu. Pelaku yang ditangkap adalah Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor, M Zairin dan suruhan Cahyadi yaitu Yohan Yap. Mereka ditangkap saat transaksi suap terkait pengurusan alih fungsi hutan.Belakangan, penyidik KPK menetapkan Cahyadi sebagai tersangka. Sementara anak Cahyadi bernama Daniel Otto Kumala dan Petinggi PT Sentul City lainnya, Robin Zulkarnain sudah dicegah pihak imigrasi atas permohonan KPK agar tidak bepergian ke luar negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan bahwa alasan Menko Polhukam Tedjo Edi mengeluarkan pernyataan agar Kapolri untuk tidak memberikan izin diselenggarakan Munas partai golkar sudah tepat.
Karena, Menkopolhukam melihat situasi terakhir secara luas partai tertua di Indonesia tersebut.
“Menko tentu boleh berikan saran dalam hal tentang polhukam pernyataan itu keluar melihat suasana golkar dianggap partai paling tua, partai besar, beda dampak perpecahan di partai kecil,” kata dia kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11).
“Terlebih di dalam munas itu ada ketua DPR dan segala macam, sehingga kekhawatiran kekisruhan dapat meluas, terlebih dilaksanakaan di Bali yang mana pada akhir (bulan) inikan tingkat kunjungan wisata paling besar,” tambahnya.
Menurut dia, pernyataan sikap tersebut bukan untuk mencampuri apalagi untuk membelah maupun mengakomodir salah satu pihak di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
” Ada suasana tiga hari, bila terjadi ribut huru hara itu merugikan kita semua pertimbangan itu disampaikan dalam konsen. Sehingga, bukan maksud dalam hal mencampuri memembela salah satu pihak di tubuh golkar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menjadwalkan pemeriksaan terhadap adik ipar Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo, dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang.
“Nanti kami akan panggil lagi yang bersangkutan yang sebelumnya mangkir dari panggilan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut dia, siapapun yang tidak memenuhi panggilan KPK akan dilakukan panggilan lagi sampai batas yang ditentukan. Busyro mengatakan, saat ini KPK masih menyusun jadwal lagi untuk melakukan pemanggilan.
“Kalau pihak penyidik sudah melakukan penyelidikan maka nanti pasti akan dipanggil dia melanjutkan, jika dalam pemanggilan tersebut pihak yang bersangkutan tidak hadir maka, tidak dilakukan pemeriksaan lagi.”
Namun demikian, Busyro memastikan, jika Hartanto Edhie mengkir untuk memenuhi panggilan KPK, akan melakukan penangkapan. “Kalau dalam batasan penyelidikan yang dipanggil tidak datang, maka akan langsung ditangkap.”
Sebelumnya, pada Jumat (7/11) lalu, lalukan pemanggilan terhadap Hartanto Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dengan tersangka direktur PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MS (Machfud Suroso),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.
Hartanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai bendahara Yayasan Puri Cikeas. Hartanto adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014 yang ditempatkan di Komisi VII yang mengurus masalah energi dan juga anggota badan anggaran DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu