Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
7 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41882

Pendaftaran Lelang Jabatan Ditjen Pajak Capai 56 Orang

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan. Pendaftaran lelang jabatan tersebut dilakukan secara online pada situs kemenkeu.go.id dari 12 November sampai dengan hari ini, 24 November 2014.

Empat posisi yang dilakukan lelang tersebut adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Badaruddin mengatakan sampai dengan Jumat kemarin, sudah tercatat 65 orang yang mendaftar. Angka tersebut menurutnya masih bisa bertambah lagi.

“Data terakhir sudah 65 orang yang mendaftar. Mungkin juga tadi malam ada yang daftar lagi,” ujar Kiagus di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (24/11).

Dari 65 orang yang mendaftar, menurut Kiagus yang paling banyak diminati adalah posisi Dirjen Pajak.

“Paling banyak untuk Dirjen Pajak,” pungkasnya.

Untuk diketahui tahap pendaftaran online ini merupakan tahap awal. Nantinya, para peserta tersebut akan menjalani tahap pemeriksaan berkas pendaftaran, seleksi administrasi, uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, dan tahap wawancara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Badan Kepegawaian DKI: 55 Persen Pejabat Laporkan LHKPN ke KPK

Jakarta, Aktual.co —Sekitar 55 persen pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. 
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga di Balai Kota, Senin (24/11).
Ia mengatakan baru sekitar 500 pejabat Pemprov DKI yang melapor ke KPK. Hal tersebut dikarenakan pihak BKD dan KPK sedang menyempurnakan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 124 tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemprov DKI. 
Sebelumnya, Pergub tersebut hanya ditujukan pada 90 orang pejabat Pemprov DKI Jakarta yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, pejabat eselon I, eselon II dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pejabat tertentu yang diminta KPK. Namun, saat ini, Pergub tersebut sedang dikembangkan sampai ke pejabat eselon IV sebagaimana amanat dalam Pergub nomor 85 tahun 2014 tentang perubahan atas Pergub nomor 124 tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemprov DKI. 
“Iya sudah mulai sosialisasi, kemarin kita juga rapat dengan KPK dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Saat ini lagi menyempurnakan Pergub lama tentang LHKPN. Karena untuk memperluas skupnya sampai eselon IV dan para Kepala Sekolah,” ujarnya, Senin (24/11).
Soal pejabat yang telah melaporkan LHKPN, Made mengatakan tidak mengetahui persis siapa saja yang telah melapor. Ia pun mengaku telah melakukan berbagai sosialisasi kepada pejabat Pemprov DKI baik di tingkat Kota Administrasi ataupun Provinsi.
“Kalau tidak ada formnya bisa didownload di website resmi KPK kan ada disana,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Rini Tepis Tudingan Rekayasa Proses Seleksi Bos Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno menepis tuduhan rekayasa dalam proses seleksi Direktur Utama Pertamina yang melibatkan perusahaan konsultan PT Daya Dimensi Indonesia (DDI). Bahkan, pemilihan asesmen oleh PT DDI dianggap sebagai tindakan KKN lantaran perusahaan yang berkantor di kawasan Mega Kuningan itu disinyalir memiliki kedekatan hubungan dengan kakak kandung Rini, Ongky Soemarno.

“Pokoknya kita sudah bekerja sebaik mungkin dan sudah melakukannya dengan profesional,” kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/11).

Menurutnya, apa yang telah pihaknya lakukan adalah niatan baik untuk kepentingan bangsa. Ia mengklaim bahwa pihaknya telah melakukannya dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

“Yang ingin kita lakukan adalah kita mempunyai niat yang terbaik untuk bangsa. bisa meyakini kalau kita melakukannya secara profesional dan sudah melakukan assesment proses yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Rini menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki tujuan lain yang bersifat negatif karena semua yang dilakukannya adalah demi kepentingan bangsa. Ia juga berharap melalui proses yang sudah berjalan itu, dapat menghasilkan orang yang terbaik.

“Kita insya allah mendapatkan orang yang terbaik. Tidak ada tujuan lain,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Inilah Alasan Menkumham Mangkir dari RDPU DPR

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi III dan Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (24/11) dengan alasan tengah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Rapat dengan agenda mendengar masukan terkait pemilihan calon pimpinan KPK sendiri dibuka  pukul 10.15 WIB dan diskors hingga pukul 10.30 WIB. Pada saat skors dicabut, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengumumkan jika Laoly berhalangan hadir. Padahal rapat sudah dihadiri Pansel Pimpinan KPK seperti Amir Syamsuddin, Imam Prasodjo, dan Komaruddin Hidayat 
“Menteri tidak bisa hadir karena ada rapat terbatas dengan presiden dan meminta raker dijadwalkan kembali,” jelas Azis. 
Laoly lewat surat yang dikirimkan ke Komisi III, meminta agar rapat kerja ini dijadwal ulang. Tetapi, Azis mengatakan ketidakhadiran Menkum HAM sendiri dapat diabaikan pasalnya, agenda pemilihan pimpinan KPK sudah mendesak.
Sebelumnya diberitakan,  jika Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak hadir ke DPR untuk sementara waktu, hingga DPR benar-benar solid. Instruksi ini dituangkan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Menkeu Akui Belum Bahas APBNP 2015

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan terhitung lebih dari satu bulan tidak berkonsultasi dengan DPR terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Setelah Subsidi BBM resmi dicabut, maka Pemerintah harus menerangkan kepada DPR akan dikemanakan alokasi anggaran tersebut melalui APBN-P 2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dirinya belum membahas mengenai APBN-P 2015, dan masih dalam tahap persiapan.

“Belum dibahas, masih dipersiapkan,” tegas Bambang di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (24/11).

Lebih lanjut ketika wartawan Aktual menanyakan jika kisruh di Senayan tak kunjung usai akankah berpengaruh pada APBN-P 2015, pasalnya kondisi internal DPR tak kunjung kondusif sampai saat ini, Menkeu menunggu sampai Januari mendatang.

“Kita lihat Januari nanti,” tegasnya.

Seperti diketahui APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistemis dan terperinci yang memuat rencana penermaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PNS Bogor Gunakan Angkutan Umum Dan Sepeda

Jakarta, Aktual.co —Sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11) pagi, mulai menggunakan alat transportasi angkot dan sepeda untuk berangkat kerja.

Aktvitas ini dilakukan oleh pegawai sebagai tindak lanjut dari himbauan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto agar seluruh birokrat di lingkungan pemerintah kota menggunakan transportasi angkutan umum atau sepeda.

Berdasarkan pantauan di Balai Kota Bogor, pukul 07.00 WIB sejumlah pegawai mulai berdatangan, ada yang berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan ada yang turun dari angkot.

Beberapa juga ada yang naik kendaraan operasional sepeda motor dengan plat merah dan ada yang diantar pakai kendaraan pribadi.

Himbauan wali kota direspon positif oleh sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, namun ada beberapa yang kebingungan untuk kegiatan rapat yang berlokasi di luar Balai Kota.

Menurut Delima, pegawai Bappeda Kota Bogor, ia tidak mengalami kesulitan untuk berangkat kerja menggunakan angkot, biasanya ia menggunakan mobil pribadi setiap harinya.

“Paling yang diatur jam keberangkatan, biasanya jam 06.30 WIB sudah berangkat, tapi karena naik angkot harus lebih awal berangkat yakni jam 06.15 WIB,” ujarnya.

Untuk mencapai Balai Kota, Delima harus menggunakan tiga kali angkot dari arah Yasmin. Total pengeluaran untuk biaya angkot ia harus membayar Rp20.000 pulang pergi.

Isna, pegawai dari Kominfo Kota Bogor juga memilih naik angkot menuju Balai Kota.

“Justru naik angkot lebih cepat, dan nyaman. Saya lebih banyak naik angkot ketimbang motor kalau berangkat kerja,” kata Isna.

Beberda dengan Kasubag Perundang-udangan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Elyis Sontikarsyah memilih naik sepeda dari rumahnya di kawasan Ciomas.

Menurut Elyis dengan bersepeda dia bisa menghemat waktu lima menit lebih cepat untuk mencapai kantor.

“Biasanya naik mobil, sering kena macet di Jembatan Merah. Kalau naik sepeda jadi lebih cepat lima menit dari biasanya. Karena jarak antara kantor dan rumah cuma 20 menit,” kata Elyis.

Dengan dimulainya gerakan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, suasana di Balai Kota menjadi lebih tertib, tidak ada parkir kendaraan yang memadati pelataran parkir Balai Kota.

Selain Pegawai Pemkot, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman juga memilih naik angkutan umum dari rumah pribadinya di wilayah Bantar Jati.

Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya memilih naik sepeda dari Rumah Dinas bersama dengan Sekretaris Daerah Ade Syarip Hidayat dan beberapa pejabat lainnya.

Pertama menggunakan sepeda, dan angkutan publik, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekda terlambat masuk kantor. Ketiganya sampai setelah apel pagi selesai dilakukan oleh pegawai.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...41,88141,88241,883...43,505Halaman 41,882 dari 43,505

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya