Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dugaan penculikan terhadap Sultan Ternate Ke-48, Mudaffar Sjah pada Minggu (23/11).
Namun demikian, Kepala Polrestro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat mengaku masih mengkaji laporan tersebut.
“Kita masih mengkaji apakah memenuhi unsur penculikan atau tidak,” kata Wahyu di Jakarta, Senin (24/11).
Wahyu mengatakan penyidik kepolisian akan mendalami laporan yang disampaikan seorang perempuan itu.
Wahyu menuturkan awalnya Mudaffar yang berusia 80 tahun itu berada di rumah istri keempatnya dibawa paksa keluarga lainnya untuk menjalani perawatan di rumah sakit.
Mudaffar dibawa pihak keluarga lain menggunakan mobil ambulans guna menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan.
Wahyu menuturkan istri Mudaffar melaporkan dugaan penculikan karena ada pihak tertentu yang membawa paksa suaminya. Namun, lebih lanjut dia, petugas kepolisian masih menunggu kondisi Mudaffar pulih guna dimintai keterangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pihaknya akan menggelar kembali rapat pleno pada Senin sore (24/11) di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
“Rapat pleno nanti jam 15.00,” kata Nurul, di Jakarta, Senin (24/11).
Nurul mengaku belum tahu apa saja pembahasan yang akan dilakukan dalam rapat pleno tersebut. Namun, menurut Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar wilayah Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata, rapat pleno itu akan membahas segala hal terkait pelaksanaan Munas IX Partai Golkar.
“Nanti sore akan ada pleno di DPP Partai Golkar. Pembahasannya untuk penetapan panitia munas. Karena lokasi penyelenggaraan munas juga kan belum pasti,” kata Victor.
Sebelumnya, Victor mengungkapkan bahwa DPP Partai Golkar sedang kebingungan menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
“Saya mau katakan, bahwa mereka itu sedang bingung lokasi penyelenggaraan munas, karena belum dapat izin menyelenggarakan kegiatan,” beber Victor.
Dia mengatakan berdasarkan keputusan Rapimnas, penyelenggaraan Munas dilakukan di Bandung tanggal 30 November hingga 4 Desember 2014. Namun lantaran tidak memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan, maka DPP pun melakukan konsolidasi untuk mengubah lokasi penyelenggaraan ke Surabaya.
“Saya dapat informasi mereka pindahkan ke Surabaya, tapi di sana pun tidak mendapatkan izin. Lalu mereka coba pindahkan lagi di Bali, dan hasilnya sama,” kata Victor.
Sejauh ini waktu penyelenggaraan Munas IX Golkar acap kali berganti. Meskipun rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya telah menyepakati Munas digelar Januari 2015, namun tiba-tiba dalam Rapimnas penyelenggaraan munas disepakati menjadi 30 November di kota kembang, Bandung.
Tidak lama berselang, DPP Partai Golkar tiba-tiba mengumumkan bahwa munas akan berlangsung di Bali.
Tidak sedikit kader yang menilai percepatan munas untuk memudahkan Aburizal kembali mempertahankan posisinya, sekaligus mempersulit calon ketua umum lain untuk melakukan konsolidasi dengan kader daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pimpinan Konsorsium PT Astra Graphia Yusuf Darwin Salim, Senin (24/11).
Dia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2010-2012 di Kementrian dalam negeri.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Sugiharto. Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Dukcapil Kemendagri itu disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
“Yang bersangkutan (Yusuf Darwin) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Senin (24/11).
Selain memanggil Yusuf Darwin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Mereka adalah Irvanto Hendra Pambudi, Direktur PT. Murakabi Sejahtera dan Mantan Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Adminduk Kemendagri, Ir. Ekworo Boedianto. 
Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu