Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi III dan Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (24/11) dengan alasan tengah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Rapat dengan agenda mendengar masukan terkait pemilihan calon pimpinan KPK sendiri dibuka  pukul 10.15 WIB dan diskors hingga pukul 10.30 WIB. Pada saat skors dicabut, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengumumkan jika Laoly berhalangan hadir. Padahal rapat sudah dihadiri Pansel Pimpinan KPK seperti Amir Syamsuddin, Imam Prasodjo, dan Komaruddin Hidayat 
“Menteri tidak bisa hadir karena ada rapat terbatas dengan presiden dan meminta raker dijadwalkan kembali,” jelas Azis. 
Laoly lewat surat yang dikirimkan ke Komisi III, meminta agar rapat kerja ini dijadwal ulang. Tetapi, Azis mengatakan ketidakhadiran Menkum HAM sendiri dapat diabaikan pasalnya, agenda pemilihan pimpinan KPK sudah mendesak.
Sebelumnya diberitakan,  jika Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak hadir ke DPR untuk sementara waktu, hingga DPR benar-benar solid. Instruksi ini dituangkan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — HM Prasetyo yang merupakan Politikus asal Partai Nasdem menjadi Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Basrief Arif.
Memunculnya nama Prasetyo dianggap  bakal mempengaruhi institusi tersebut dalam menegakkan keadilan. Hal tersebut pun banyak keraguan di kalangan masyarakat menyangkut prospek penegakan hukum pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Belum lagi, Presiden Jokowi menunjuk HM Prasetyo tak seperti menunjuk para menterinya yang saat ini telah menduduki kursi menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi.
Jika sebelumnya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penujukan menterinya di Kabinet Kerja. Namun dalam menempatkan posisi stategis bagi Prasetyo itu pun tak melibatkan lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad cs itu.
Namun demikian, Juru Bicara sekaligus Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi menyebut, dalam pengangkatan Prasetyo menjadi Jaksa Agung lembaganya memang tidak diminta oleh Jokowi. Karena hal tersebut merupakan hak preogratif Presiden dalam memilih pembantunya.
“Kalau mengenai Jaksa Agung, KPK memang tidak dimintakan pendapat dan itu memang bukan kewajiban,” kata Johan Budi di gedung KPK, Senin (24/11).
Johan juga mengatakan, sah-sah saja Jokowi tidak meminta pendapat dalam memilih menteri ataupun Jaksa Agung karena itu merupakan hak prerogratif Jokowi sebagai presiden.
“Itu kan hak prerogratif ada di Presiden Jokowi, kami tidak dilibatkan, dan itu memang bukan kewajiban KPK.”
Meskipun demikian menurut Johan Budi, KPK akan bersedia jika dimintai pendapat oleh Jokowi dan akan memberikan rekam jejak catatan yang bersangkutan.
“Kemarin pak Jokowi minta pendapat KPK dan PPATK, dan KPK berikan catatan tentang kabinet kemarin,” kata dia. 
Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto diminta untuk segera mengambil sikap tegas  terkait sejumlah surat larangan yang dilayangkan kabinet Jokowi-JK untuk tidak menghadiri sejumlah rapat dengan komisi selaku mitra kerja pemerintah.
Demikian disampaikan Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (24/11).
“Coba tanya ketua DPR itu, kalau anggota kau tanya komentarnya beda-beda, yang paling baik menjawab itu Setya Novanto dia harus jawab dan dia harus bicara, jangan diam-diam saja,” ucap dia.
“Jangan terlalu banyak pertanyaan itu kepada anggota, ketua DPR yang harus bicara, dia harus bicara soal ini kepada presiden,” tambahnya.
Menurut dia, tidak hanya komisi VI saja yang tidak dihadiri oleh mitra kerjanya, seperti Kementerian BUMN, di komisi III yang bergerak di bidang hukum pun juga mengalami hal serupa.
“Tidak hanya komisi VI, kapolri di komisi III saja tidak datang, menkumham tidak datang, di komisi lain juga tidak ada yang datang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sambung dia, sebaiknya Setya Novanto selaku ketua DPR yang bicara.
“Jangan biarkan semua anggota DPR ini bicara karena itu kapasitasnya, itu gunanya dia jadi ketua,” tandasnya.
Seperti diketahui,  pelarangan ini tertuang dalam Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 dan bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung. Surat Edaran ini beredar di kalangan jurnalis.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang