9 April 2026
Beranda blog Halaman 41933

Pasca BBM Naik, Buruh Minta UMP Disesuaikan

Jakarta, Aktual.co — Setelah resmi jadi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama diminta lebih perhatikan nasib buruh di Jakarta.
“Saya percaya, dengan dilantiknya Ahok menjadi Gubernur Jakarta, Ahok akan lebih bijaksana dalam melihat nasib para buruh di jakarta,” ujar Azis Syarif Hidayat, Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), saat ditemui aktual.co, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (21/11).
Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja itu mengatakan saat ini para buruh di Jakarta sangat berharap Ahok bisa mengabulkan tuntutan kesejahteraan buruh. Yakni upah Rp 3,5 juta.
“Dengan pertimbangan naiknya harga kebutuhan bahan pokok di Jakarta karena dampak kenaikan BBM, kami kira sangat realistis kalau kami mengharapkan adanya kenaikan upah sesuai yang kami ajukan tersebut,” ungkap Azis
Di tempat yang  sama, Ketua Anggota Dewan Pengupahan Jakarta unsur serikat pekerja, Priyono mengatakan semua unsur buruh di Jakarta sampai saat ini masih menunggu realisasi tuntutan buruh untuk Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 3,574,179,36.
Tuntutan tersebut dengan melihat beberapa faktor. Di antaranya  menambahkan proyeksi inflasi 2015, produktivitas, estimasi kenaikan BBM, dan kenaikan transportasi.
Dari usulan itu di jelaskan Priyono, sebenarnya sudah diusulkan kepada dewan pengupahan unsur pengusaha. Dewan pengupahan unsur pengusaha justru tidak mengabulkan tuntutan dewan pengupahan dari unsur pemerintah DKI Jakarta yakni sebesar Rp 2.693.764,40.
“Munculnya angka itu, berdasarkan putusan sidang pengupahan provinsi Jakarta.  Dan kami tidak terima atas putusan itu,” papar Priyono.
Apalagi, munculnya angka  Rp 2.693.764,40, atas kesepakatan Dewan Pengupahan Pengusan dan unsur pemerintah tersebut diputuskan sebelum harga BBM naik.
“Sekarang kan harga BBM sudah naik.  Maka pantas dong kami tetap berharap agar tuntutan UMP sekitar Rp 3,5 juta,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi III DPR Cari Masukan Calon Pimpinan KPK

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI mencari masukan dari Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang kriteria calon pimpinan KPK.

Pertemuan untuk mendapatkan masukan tersebut dilakukan secara tertutup di ruang pertemuan lantai 4 Mapolda Sumut di Medan, Jumat (21/11).

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR Muhammad Aziz Syamsuddin yang didampingi sejumlah anggotanya seperti Hasrul Azwar, dan Ruhut Poltak Sitompul.

Sedangkan Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo dan Kajati Sumut M Yusni didampingi sejumlah pejabat utama di instansi masing-masing.

Menurut Aziz, pihaknya akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK.

Karena itu, pihaknya meminta masukan dari institusi pengegak hukum di daerah mengenai kriteria calon pimpinan KPK.

Dengan masukan tersebut, diharapkan DPR dapat memilih calon pimpinan KPK yang diyakini dapat memperkuat penegakan hukum di Tanah Air.

Namun politisi Partai Golkar tersebut enggan merinci masukan yang diterima dari jajaran Polda dan Kejati Sumut.

Meski demikian, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengatakan, pihaknya menyampaikan saran agar pimpinan KPK yang akan dipilih nantinya dapat bersikap profesional.

“Jangan berafiliasi ke politik supaya profesional,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Guru Aniaya Siswa, KPAI Klarifikasi ke Lumajang

Lumajang, Aktual.co —- Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) mendatangi wilayah Lumajang terkait dengan laporan masyarakat tentang adanya dugaan penganiayaan di wilayah utara.
Kedatangan KPAI ke SDN 01 Sawaran Kulon, Kedungjajang, untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak sekolah tentang kebenaran laporan tersebut.  
Tim KPAI dari pusat yang didampingi perwakilan KPAI Lumajang, Dinas Pendidikan Lumajang, pihak Kecamatan Kedungjajang, dan aparat Desa Sawaran Kulon, langsung menemui pihak kepala sekolah dan guru yang dilaporkan.
Dalam pertemuan yang cukup singkat tersebut, pihak KPAI mulai menemukan titik terang dan kronologis kejadian mulai dari awal hingga akhir. Informasinya, tujuh siswa kelas II SDN Sawaran Kulon dianiaya seluruh teman sekelasnya atas perintah guru kelasnya (Tutik), dengan alasan ketujuh siswa ini tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah.
Dengan penjelasan tersebut pihak KPAI mengaku kaget atas alasan terjadinya penganiayaan disekolah tersebut yang terjadi sekitar dua bulan lalu. Pihak KPAI semakin terkejut ketika mendapat informasi jika siswa yang menjadi korban mengalami trauma psikis. 
“Bahkan ketika siswa tersebut minta pindah ke sekolah lain malah dipersulit oleh sekolah, ini kan sudah keterlaluan,” kata Susanto, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Pusat, Jumat (21/11).
Dari hasil investigasi yang dilakukan di Desa Sawaran Kulon, baik itu ke pihak sekolah maupun ke semua korban, KPAI menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan secara massal. 
“Untuk mengetahui apakah hal ini dilakukan secara sengaja atau tidak, kita akan dalami sepenuhnya kasus ini agar prosesnya benar-benar tuntas.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Riedl: Kondisi Pemain Sudah 100 Persen

Jakarta, Aktual.co — Pelatih Timnas Indonesia Senior, Alfred Riedl mengungkapkan, kondisi kebugaran para pemainnya, sudah 100 persen siap untuk melaksanakan pertandingan pertama Piala AFF, Sabtu (22/11), melawan tuan rumah Vietnam.

“Saya bersyukur, semua pemain 100 persen fit, tidak ada masalah cedera, dan kami siap bertanding besok di hadapan penonton yang akan memenuhi stadion,” kata Riedl seusai memimpin latihan timnas di lapangan Stadion My Dinh, Hanoi, yang akan menjadi arena pertandingan Piala AFF, Jumat (21/11).

Pada latihan hari ini, Firman Utina dan kawan-kawan hanya melakukan latihan ringan selama satu jam.

“Ini hanya refressing, latihan menembak dan mengumpan, tidak ada yang spesial hari ini,” kata Riedl.

Pelatih asal Austria itu tidak ingin menyebutkan susunan tim utama yang akan dipasang pada Sabtu besok.

“Yang pasti semuanya siap,” ujarnya.

Sementara itu Boaz Salossa yang sebelumnya sempat dikabarkan belum 100 persen fit, mengatakan bahwa kini tidak ada masalah pada otot pahanya.

“Saya sudah tidak masalah, berlatih juga normal,” kata pemain Persipura Jayapura itu.

Sementara itu pemain tengah Evan Dimas mengatakan bahwa jika ia dipercaya tampil, ia ingin memberikan kontribusi bagi timnya.

“Saya akan nikmati pertandingan ini, dan berharap bisa memberi yang terbaik,” katanya.

Soal penyesuaian dengan pemain-pemain yang lebih senior, Evan mengatakan sudah tidak ada masalah lagi.

Sementara itu tim Vietnam Jumat malam juga berlatih di Stadion My Dinh, setelah latihan tim indonesia selesai.

Tim asuhan Toshiya Miura tersebut juga hanya melakukan latihan ringan.

Miura sendiri tidak ingin mengungkapkan susunan formasinya untuk melawan Indonesia. Namun kemungkinan besar pemain andalan mereka di lini depan seperti Le Chong Vinh dan Nguyen Anh Duc akan ditampilkan.

Artikel ini ditulis oleh:

DPD Bali Mendukung Kembali ARB Jadi Ketum

Denpasar, Aktual.co — Aspirasi kader Partai Golkar di daerah semakin menguat untuk kembali mencalonkan Aburizal Bakrie (ARB) menjadi Ketum Partai Golkar kedua kalinya.
Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta menuturkan, ARB mendapat dukungan mayoritas dari DPD hampir di seluruh Indonesia. Dukungan itu telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Golkar di Yogyakarta. 
“Kalau Bali memang sudah bulat untuk memilih ARB dan keputusan ini sudah bulat dan tidak akan berubah lagi,” ujar Sudikerta di DPRD Bali, Jumat (21/11).
Saat ini sudah ada 38 suara dari total 44 suara dari seluruh Indonesia yang mendukung ARB sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dari 38 suara tersebut, 34 suara berasal dari DPD I Golkar dari seluruh Indonesia dan 4 suaranya berasal dari ormas atau organisasi sayap Golkar.
Sudikerta tak menjawab ketika ditanya apakah dengan dukungan suara sebanyak 38 suara untuk ARB, maka ARB dipastikan sebagai ketum saat Munas nanti.
Bila seluruh DPD yang memiliki hak suara sudah bulat memilih ARB, maka pelaksanaan Munas Golkar nantinya tinggal mengetuk palu untuk mengesahkan ARB. 
Dari total 44 suara tersebut, hanya 6 ormas yang belum memiliki keputusan apakah nantinya mendukung ARB atau tidak, sementara yang lainnya sudah bulat mendukungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal Alih Fungsi Stadion Lebak Bulus, Kemenpora Lepas Tanggung Jawab

Jakarta, Aktual.co — Tersendatnya pembongkaran Stadion Lebak Bulus membuat Kementerian Pemuda dan Olahraga mengambil jalan pintas. Hal itu dilakukan dengan mencabut laporan  polisi Nomor LP/669/VII/2014/Bareskrim, tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu masih bertatus pelaksana tugas Gubernur.

Seperti berita Aktual.co pada Jumat (21/11) dengan judul “Anggap Pengalihfungsian Stadion Lebak Bulus Selesai, Menpora Cabut Laporan”, Kemenpora resmi mencabut gugatan yang sempat dibuat ketika Kemenpora masih di pimpin oleh Roy Suryo.

Gugatan itu sendiri dibuat karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bahwa Kemenpora telah menghambat pembongkaran Stadion Lebak Bulus yang ingin dijadikan sebagai Mass Rapid Transportation (MRT), dengan tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai pengalifungsian lahan Stadion Lebak Bulus.

Menanggapi pencabutan laporan tersebut, Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kemenpora, Gatoto Dewa Broto berdalih bahwa, pencabutan laporan itu dilakukan berdasarkan keputusan Pemprov DKI yang bersedia menyelesaikan pembangunan Taman BMW dengan tenggat waktu selama tiga tahun.

“Kami tidak mau dibilang menyandra pembangunan MRT. Pemprov juga telah mengeluarkan keputusan pada 8 Oktober 2014. Mereka bertanggung jawab penuh atas pembangunan taman BMW,” kata Gatot ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/11).

Meski begitu, ketika ditanya bagaimana nasib aktifitas olahraga yang berada di Stadion Lebak Bulus, Gatot pun tidak bisa menjawab. Dirinya malah mengatakan seakan-akan Kemenpora telah lepas tanggung jawab ke Pemprov DKI.

Selain itu, ketika ditanya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI agar bisa segera melakukan pembongkaran Stadion Lebak Bulus, Gatot pun mengungkapkan jika persyaratannya belum lengkap.

Seperti diketahui, untuk membongkar suatu stadion olahraga Nasional ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni adanya tanah pengganti, sertifikat tanah yang tidak bermasalah, tidak ada gugatan terhadap status kepemilikan tanah, dan ada rencana anggaran pembangunan dari lahan pengganti.

“Iya itu semua tanggung jawab Pemprov. Kami sudah tantang Pemprov, makanya mereka megeluarkan SK Gubernur,” jelas Gatot.

“Kan masih ada masalah hukum, jadi ada beberapa syarat yang belum diberikan,” tandasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain