Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
8 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41939

Demo ESDM, KAMMI Tuntut Mundur Sudirman Said

Jakarta, Aktual.co —Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terletak di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas naiknya BBM bersubsidi sebesar Rp2.000, yang membuat rakyat semakin tercekik.
“Mereka (pemerintah) tidak berfikir dengan penderitaan rakyat. Yang mereka pikirkan adalah kepentingan asing. Menaikan BBM adalah keputusan ilegal,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Romidi Karyawan, dalam orasinya di Jakarta, Jum’at (21/11).
Lanjut Romidi, kenaikan BBM bersubsidi adalah bentuk pendustaan dari pemerintah. “Kita meminta pertanggungjawaban dari Menteri ESDM Sudirman Said atas hal ini. Dan kita tahu Jokowi adalah pinokio yang suka berbohong.”
Presiden Jokowi, ditudingnya telah menutup mata saat pemilihan menteri-menterinya dengan membiarkan masuknya tiga menteri yang mereka tuding terindikasi sebagai mafia migas. Yakni Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
“Kalau pun belum terbukti, maka kenaikan BBM ini adalah tanggung jawab mereka. Sehingga mereka semestinya harus di turunkan jadi menteri,” ujarnya.
Kata dia, Kebijakan Pemerintahan Jokowi adalah kebijakan berbau neolib. Di mana baru sebulan menjabat sebagai presiden, dia sudah menandatangani 20 MoU dengan pihak asing. 
“Apalagi kalau sudah menjabat lima tahun, apa yang terjadi pada Indonesia? Ini lah neolib dalam Pemerintahan Jokowi-JK,”  ujarnya.
Setelah melakukan orasinya KAMMI melakukan aksinya di depan Istana Negara Bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan melakukan orasinya bersama untuk menentu kenaikan BBM.
Kemarin malam, aksi serupa juga dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (20/11).
Aksi semalam bahkan diwarnai kericuhan, di mana aparat kepolisian menembakan gas air mata ditengah-tengah kerumunan pendemo. Para pendemo pun langsung berlarian masuk ke dalam kampus.
Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Bergerak ini menolak kenaikan harga ВВМ yang dirasa merugikan masyarakat Indonesia.
“Naiknya harga bbm ini berdampak sistemik, dengan diiringi naiknya harga kebutuhan pokok, kemudian ditambah naiknya harga tarif dasar listrik” singkat koordinator aksi Putera kamis 20/11.
Aksi mahasiswa ini sempat menghentikan laju kendaraan di kedua arahnya, sementara pihak kepolisian sektor Ciputat serta bantuan pasukan dari Polres Jakarta Selatan masih berjaga di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatulah Ciputat Tangerang Selatan. 

Artikel ini ditulis oleh:

BBM Naik, Sakitnya Tuh Disini!

Jakarta, Aktual.co — Akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, masing-masing Rp. 2000 untuk jenis premium (31 %) dan solar (36 %). Dimata pemerintah, secara ekonomi, pencabutan subsidi ini akan memberikan keleluasaan fiskal untuk membiayai sektor infrastruktur, kebijakan-kebijakan sosial kesejahteraan, dan kebijakan-kebijakan yang akan menyokong visi kemaritiman Jokowi.

Disisi lain, secara politik, pencabutan subsidi ini akan menjauhkan pemerintah dari batas atas defisit anggaran yang diizinkan, yakni sebesar 3 %. Bahkan bisa berada dibawah asumsi defisit anggaran yang telah direncanakan dalam APBN 2015, yakni  sebesar 2,2 %. Artinya apa? Artinya secara politik, pemerintah bisa menjauh dari lobang jarum  impeachment (pemakzulan) sebagaimana  diatur dalam perundang-undangan jika  ternyata sampai melewati batas atas defisit 3 % tersebut.

Secara matematis, pencabutan subsidi BBM sebesar Rp. 2000 bisa menghasilkan anggaran tambahan sebesar lebih kurang Rp. 100 Triliun. Angka kasar ini didapat dari kalkulasi sederhana, yakni Rp. 2000 dikali 46 juta kilo liter asumsi konsumsi nasional. Maka hasilnya bisa mengurangi asumsi defisit dalam APBN 2015 yang direncanakan sebesar Rp.245,9 T atau 2,2 % dari PDB. Defisit ini disebabkan oleh target “penerimaan negara” yang  berada dibawah angka “belanja negara” yang direncanakan. Target penerimaan negara adalah  sebesar Rp. 1.793,6 Triliun, sementara itu asumsi belanja negara yang direncanakan adalah sebesar Rp. 2.039,5 Triliun.

Selain itu, pemerintah merasionalisasi pencabutan subsidi BBM ini dengan fakta statistik tentang subsidi yang salah sasaran. Data dari kementerian ESDM menunjukan,  pemilik mobil pribadi menikmati premium bersubsidi sebanyak 12 juta kilo liter atau setara dengan 53 % dari konsumsi BBM. Dominasi konsumsi tersebut ada di pulau Jawa dan Bali. Data ini tentu tak jauh berbeda dengan hasil kajian Bank Dunia beberapa waktu lalu yang intinya adalah bahwa subsidi BBM ternyata diterima oleh pihak-pihak yang tidak tepat.

Tak dapat dipungkiri, persoalan subsidi BBM ini memang sangat dilematis, “njelimet”, bahkan menyakitkan, baik untuk pemerintah ataupun untuk rakyat. Beban yang ditanggung negara tiap tahun terus naik, selain tata kelola dan tata niaga BBM yang sampai detik ini belum juga dibeberkan secara komprehensif yang menyebabkan “cost recovery” terus berlipat, fluktuasi harga minyak duniapun beberapa tahun belakangan cendrung tak bersahabat.

Bahkan empat tahun belakangan, sejak 2011, penerimaan dan pajak penghasilan minyak dan gas bumi selalu lebih kecil dari subsidi yang dikeluarkan. Artinya, subsidi tidak lagi dibiayai oleh sektor penghasil migas itu sendiri, tapi sudah menyedot penerimaan pajak dari sektor-sektor lain. Data dari Pusat Studi Internasional untuk Ekonomi Terapan (Inter-Cafe) IPB menunjukan, tahun 2011 penerimaan pajak dari sektor migas sebesar Rp. 220 Triliun, sementara subsidi BBM ada diangka Rp. 255 triliun. Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 pun tak berbeda, penerimaan pajak dari sektor migas berturut-turut sebesar Rp. 230 triliun, Rp. 210 Triliun, dan Rp. 220 Triliun. Sementara beban subsidi berturut adalah Rp. 255 Triliun, Rp. 360 Triliun, dan Rp. 282 Triliun.

Fakta-fakta ini jelas semakin mencekik pemerintah. Janji-janji indah akan tinggal kenangan jika tidak ada keleluasaan fiskal untuk membiayainya. Semetara itu, pemerintah yang baru terlihat begitu ambisius untuk segera bekerja dan menelurkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dan mungkin. Maka, jalan pintas tercepat, sebagaimana rezim-rezim terdahulu, adalah pencabutan subsidi BBM. Inilah opsi yang paling cepat, selaras dengan karakter kepemimpinan Jokowi yang ingin serba cepat.

Namun tunggu dulu, apakah ini adalah opsi terakhir dan opsi yang paling mungkin? Apakah tidak ada solusi lain? Bagaimana dengan kalkulasi Kwik Kian Gie? Pernahkan pemerintah menjelaskan itu? Lain pemerintah lain pula Mantan Kepala Bappenas era Megawati itu. Dalam kalkulasi polos Kwik, subsidi BBM itu adalah pembohongan publik, pembodohan yang keterlaluan. Pasalnya, dimata beliau, dengan harga premium Rp. 6500 perliter itu saja, pemerintah sudah dapat untung, jadi tidak ada istilah subsidi-subsidian. Mengapa bisa begitu? Karena menurut beliau, biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) plus biaya pengilangan (refining) dan biaya transportasi sampai ke pom bensin-pom bensin rata-rata adalah 10 USD per barel. Jadi biayanya perliter cuma Rp. 755. Semestinya pemerintah sudah untung Rp. 5.745 perliter dengan harga jual Rp. 6500 tersebut (6500 – 755 = 5745). Mengapa Rp. 755? Kalkulasinya begini, 1 Barel eqiuvalen dengan 159 liter, asumsi per 1 dollar adalah Rp. 12000. Maka hasilnya, 10 : 159 x 12000 = 754,7, dibulatkan menjadi 755.

Inilah dasar pemikiran Kwik Kian Gie mengapa beliau berani berkoar-koar menentang setiap rencana pencabutan subsidi BBM. Rasanya susah menolak kalkulasi matematis nan polos ini, kecuali dengan agak pasrah memakai logika harga pasar bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi per se, tapi juga oleh kekuatan permintaan, penawaran, kelangkaan, dan kebijakan-kebijakan dari  korporasi minyak raksasa tingkat dunia beserta organisasi yang memayunginya. Namun demikian, tidak sedikit negara-negara dunia yang mendasarkan harga BBM domestiknya dari logika beliau ini sehingga melahirkan harga yang jauh dibawah harga acuan dunia, yaitu New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sebut saja misalnya Venezuela (Rp. 585/ liter), Turmekistan (Rp. 936), Nigeria (Rp. 1.170), Iran (Rp. 1.287), Arab Saudi (Rp. 1.404), Libya ( Rp. 1.636), Bahrain (Rp. 3.159), dan Kuwait ( Rp. 2.457), dll.

Selain kalkulasi Kwik Kian Gie, kebijakan menaikan harga BBM ini juga sangat disayangkan karena dinilai tidak kreatif dalam menyikapi penyempitan ruang fiskal dan tidak inovatif dalam menyiasati BBM itu sendiri. Meskipun di akhir pengumumannya Jokowi sempat mengatakan akan terbuka menampung semua usulan alternatif dari semua pihak, nyatanya ide ciamik dari Rizal Ramli yang sudah didengungkan sejak lama ternyata tak sedikitpun mendapat tempat. Padahal ide ini sangat masuk akal dan sangat kreatif.

Menurut Rizal, pemerintah bisa menyiasati dilema BBM ini dengan membagi dua jenis BBM berdasarkan kadar oktannya, yakni BBM Rakyat (Oktan 80 %, kadar sebelumnya 83 %) dengan harga tetap Rp. 6500 dan BBM Super (Oktan 92 %) dengan harga Rp. 12000. Diversifikasi ini menurut Rizal bisa menyelamatkan anggaran sampai Rp. 40 Triliun. Dengan perbedaan kadar oktan tersebut, maka pemilik kendaraan yang seharusnya mengonsumsi BBM super tapi malah memakai BBM Rakyat akan berfikir panjang karena akan berpengaruh terhadap performa mesin kendaraanya.

Selain itu, Rizal juga menyayangkan fakta lifting minyak yang terus anjlok, sementara cost recovery terus berlipat sampai 200 %. Jika saja pemerintah berani menekan angka cost recovery sampai 30 % saja, maka anggaran negara akan terselamatkan sebesar Rp. 54 Triliun. Sebagaimana yang disepakati DPR, cost recovery dalam APBN 2015 pun sudah mencapai 16 Miliar Dollar, naik dari tahun sebelumnya 15 Miliar Dolar.

Tidak bisa dipungkiri, ide dan kritik Rizal terasa sangat realistis. Bahkan baru-baru ini SKK Migas mengumumkan lifting minyak yang terus turun, yakni 798.000 Barel Per Hari (BPH), sedikit dibawah target APBN 2014 sebesar Rp. 818.000 BPH. Ini artinya, pemerintah tidak melulu harus berbicara APBN jebol dan ruang fiskal yang tercekik, tapi juga tentang penurunan produksi, pembengkakak cost recovery, dan pembasmian mafia-mafia yang bersarang di sektor migas kita.

Apakah pembentukan Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang digawangi Faisal Basri adalah jawaban pemerintah? Nampaknya tidak sepenuhnya, pembentukan Tim ini sehari lebih awal dari pengumuman kenaikan BBM. Kesannya sungguh sangat reaktif. Artinya apa? Artinya BBM tetap saja naik, pembenahan tata kelola hulu sampai hilir urusan belakangan setelah kenaikan. Selain itu, menteri ESDM sudah dengan sangat jelas meralat “raison de’tre” komite ini, yakni bukan untuk memberantas mafia migas. Kapasitasnya cuma sebatas pemberi saran setelah melakukan pengkajian, apalagi secara politik dan perundang-undangan, komite ini jelas-jelas sifatnya ad hoc dan sangat kecil untuk menghadapi raksasa-raksasa mafia yang menjadi kutu busuk dalam sektor migas kita. Jadi pendeknya, komite inipun adalah “presented by design” alias hadir sesuai skenario penguasa, bagian dari aksi keberpihakan yang dicitrakan.

Lalu bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan opsi-opsi alternatif tadi? Penolakan datang dari rakyat, maka kalkulasi penderitaan rakyat akan menjadi “second opinion” jikalah pemerintah sudah berkeputusan. Pemerintah butuh uang untuk melapangkan ruang fiskal, maka asumsi logika terbaliknya untuk sementara adalah rakyat “dianggap” tak butuh uang. Pencabutan subsidi adalah bagian dari penarikan “upeti” secara halus, karena penguasa butuh uang. Soal opsi alternatif? Selama opsi alternatif muncul dari mulut pihak-pihak yang bukan penguasa, maka lagi-lagi akan menjadi “second opinion”. Karena apa? Karena pemerintah butuh uang cepat, secepat cara kerja Jokowi.

Bagaimana imbasnya? Seperti dikatakan Menkeu, Inflasi tambahan 2 persen, persis seperti skenario inflasi versi Bank Indonesia. Tapi ini baru dari satu variable BBM, belum lagi masuk variable Kurs rupiah yang terus keok menghadapi mata uang asing. Artinya, inflasi bisa saja lebih dari itu karena rata-rata bahan pokok kita sudah bisa dibilang net import. Jadi akhirnya akan ada perlambatan pertumbuhan. Ini akan diikuti oleh kenaikan suku bunga  karena pemerintah ingin menghindari “capital outflow”, akibatnya adalah perlambatan kinerja ekonomi nasional, lalu pengecilan lapangan kerja baru, penambahan pengangguran dan kemiskinan.

Tapi ya sudahlah, pada saat ini, baik konsumen BBM ataupun bahan pokok, pembeli bukan lagi raja. Pemerintah mau, maka mereka akan mendapatkanya. Ini adalah logika politik dasar yang mirip-mirip hukum rimba. Mengapa? Karena mereka adalah pemerintah (the govern) dan kita adalah yang diperintah (the governed). Apa yang tersisa buat rakyat? Yang tersisa adalah satu bait lirik lagu dangdut, yaitu “sakitnya tuh disini”.

Oleh: Ronny P Sasmita
Penulis adalah Pemerhati Ekonomi Politik
Telepon: 08161857***

Artikel ini ditulis oleh:

Kronologis Penikaman Anggota Brimob Versi Kasdam I Bukit Barisan

Medan, Aktual.co — Kasdam I Bukit Barisan Cucu Soemantri menyebutkan kronologis insiden penikaman yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap anggota Brimob Medan, di Makodam I Bukit Barisan, Medan, Jumat (21/11).
“Hasil penyelidikan, kemarin pukul 20.30 WIB terjadi suatu insiden perkelahian antara dua orang, diduga oknum TNI dan oknum Polri yang mengakibatkan jatuhnya korban, dan oknum diduga TNI luka-luka dibagian tubuh,” ujar Cucu.
Perkelahian terjadi disuatu kedai di Kota Binjai. Saat itu, oknum TNI bernama Sertu Akhir, sedang makan dan minum.
Selang beberapa saat, lanjut Cucu, oknum Brimob bernama Benny H Sihombing bersama seorang rekannya mendatangi warung. Terjadi salah pandang dan berujung perkelahian antara Akhir dan Benny.
“Selang berapa saat, sebelumnya tidak dikenal, pandang memandang, cukup sepele, berujung cekcok mulut dan perkelahian,” kata Cucu.
Dalam perkelahian itu, oknum TNI terdesak dan akhirnya mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke dada Benny.
“Pada saat terdesak, spontan dia mengeluarkan pisau, karena terpepet dan terdesak, Menusuk dan (Akhir) meninggalkan tempat,” terangnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Kucing Peramal Kematian, Oscar Tahu Kapan Jompo Meninggal Dunia

Jakarta, Aktual.co —Jika kita sekilas melihat foto kucing bernama oscar tersebut, mungkin tidak ada yang aneh, sama seperti kucing lain yang menggemaskan.

Tetapi ada sesuatu hal yang unik yang tidak dimiliki kucing pada umumnya. Oscar ternyata kucing yang bisa mengetahui kapan meninggalnya seseorang.

Oscar tinggal di sebuah rumah jompo Steere House Nursing Home, Amerika Serikat. Di rumah jompo perawat para lanjut usia itu pula Oscar diadopsi sekitar tujuh tahun lalu sejak masih anak kucing kecil.

Seiring dengan perjalanan waktu, para pekerja sosial yang bekerja di panti jompo, ternyata menemukan hal spesial pada perilaku Oscar.

Kucing itu terungkap selalu akan datang menemani pasien tertentu.Lalu Oscar akan duduk meringkuk. Aneh, tak lama kemudian pasien yang ditemani kucing itu, biasanya akan meninggal dunia.

Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Bahkan nyaris setiap kali. Karena, begitu ada pasien yang akan meninggal, Oscar selalu datang dan menemani sang pasien di detik-detik terakhir hidupnya.

Dalam keadaan biasa, Oscar tidak pernah dekat dengan pasien manapun, dia selalu cuek berjalan keliling panti jompo. Namun seperti yang dijelaskan, ada saat-saat khusus dimana Oscar sangat peduli dengan pasien, yaitu jika saat pasien akan meninggal dunia (padahal para perawat sering tidak menyadari hal ini).

Kelakuan Oscar menjadi perbincangan, karena lima kucing lain yang dipelihara di panti jompo tersebut tidak bersikap demikian. Hingga Dr David Dosa melakukan penelitian pada Oscar.

Ada satu contoh cerita yang sering terjadi pada pasien di sini. Suatu ketika pihak panti jompo, pernah mendekatkan Oscar kepada seorang pasien yang berkondisi fisik sedang melemah sehingga usia hidupnya oleh dokter diperkirakan tak lama lagi.

Namun Oscar pergi begitu saja ke kamar pasien lain. Baru diketahui, pasien yang ditemani Oscar di kamar lain itulah yang meninggal beberapa jam kemudian. Sementara pasien yang menurut dokter waktunya tak lama lagi baru meninggal beberapa hari kemudian.

Menurut Dr David, kemungkinan Oscar memiliki kelebihan dalam indera penciuman. Saat tubuh seseorang digerogoti kanker atau menjelang kematian, maka akan ada aroma tertentu yang dikeluarkan tubuh, Yaitu ketika sel-sel tubuh akan mati secara perlahan.

Saat tubuh mengalami fase pelepasan aroma itulah, Oscar dapat mencium dan tahu bahwa pada saat itu pula seseorang akan pergi untuk selamanya.

Percaya atau tidak, sebagaimana dikisahkan oleh infospesial, Jumat (21/11), itulah kenyataan aneh yang dilakoni Oscar. Sehingga, Oscar sering disebut-sebut pula sebagai kucing peramal kematian.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Tak Pantas SKK Migas Punya Ruang Kantor Mewah

Jakarta, Aktual.co — Ruangan mewah pimpinan SKK Migas yang berada di Gedung Wisma Mulia kini tengah disorot banyak pihak. Kabarnya, terdapat tiga ruangan mewah yang luas totalnya sebesar 3.000 meter persegi.

Menanggapi hal itu, Kardaya, mantan Kepala BP Migas yang kini menjadi Ketua Komisi VII DPR RI menyayangkan hal itu. Menurutnya, tidak pantas ada ruang seluas itu dimiliki oleh lembaga adwork yang bersifat sementara.

“Menurut saya punya malulah, masa ada ruangan begitu. Kalau semangatnya pemerintah kan sekarang mau irit-irit,” kata Kardaya saat ditemui usai menghadiri Sertijab Kepala SKK Migas di City Plaza, Jakarta, Jumat (21/11).

Lebih lanjut ia menceritakan bahwa memang godaan bekerja sebagai pejabat BP Migas yang sekarang namanya berubah menjadi SKK Migas itu sangat besar.

“Dulu waktu saya di BP Migas yang kantornya di Patra Jasa, banyak sekali godaan agar kita berkantor di Wisma Mulia ini. Cuma saya berusaha sekuat tenaga jangan sampai pindah,” ujarnya.

Dirinya beralasan bahwa dengan berkantor di Gedung Patra Jasa yang dimiliki oleh Pertamina, maka biaya sewa akan jauh lebih ringan dan biaya sewa masuk ke perusahaan milik negara.

“Kalau gedung baru ini kan punya swasta,” tegasnya.

Sayangnya, Kardaya enggan menceritakan lebih lanjut siapakah pihak yang ia maksud selalu menggoda itu.

“Saya lupa siapa yang menggoda. Pokoknya ada pimpinan di dalam BP Migas yang ngotot agar kita segera pindah. Godaan supaya kita pindah,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rini Soemarno Keluarkan Surat Pelarangan Hadir di DPR

Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR RI mengaku jika pihaknya menerima surat yang dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu. Surat yang ditujukan kepada kesetjenan DPR RI tersebut.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir dalam konfrensi persnya, di ruang Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
“Kami sangat menyesalkan surat edaran yang ada di kabinet untuk melarang menteri-menterinya melakukan RDP dengan DPR RI. Sebab, ini pendidikan tidak sehat kepada negara ini,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan surat edaran yang dimaksud dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Ia pun membacakan surat edaran yang berbunyi seperti ini. “maka kami dengan ini mengharapkan bantuannya kepada Setjen DPR RI, untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat eselon satu kementerian badan usha milik negara (BUMN) sampai adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” sebutnya membacakan suraat edaran tersebut.
Ketika ditanya lebih lanjut, siapa pimpinan yang dimaksud oleh Menteri BUMN tersebut? Azam enggan menyimpulkannya.
“Itu yang ingin kita tanyakan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

1...41,93841,93941,940...43,510Halaman 41,939 dari 43,510

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya