Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VI DPR Refrizal mengkritik proses seleksi Direktur Utama Pertamina yang dilakukan Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Rini Soemarno. Pasalnya, pihak ketiga yang digandeng Menteri BUMN Rini Sumarno untuk melakukan assesment diduga tidak independen.
“Kalau dulu Pak Sugiharto (mantan Menteri BUMN) sepertinya dari UI, dari perguruan tinggi, yang tidak berpihak ya,” terang Refrizal usai rapat kerja dengan Jasindo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).
Disampaikan dia, pada era BUMN dipegang Sugiharto konsultan assesment ini dilakukan dengan baik. Meski keputusan akhir tetap ditangan kementerian BUMN. Akan tetapi prosesnya berlangsung secara transparan. 
Disinggung pihak ketiga yang digandeng adalah PT Daya Dimensi Indonesia (PT DDI), anggota Fraksi PKS itu kembali menekankan pentingnya dunia perguruan tinggi menjadi konsultan assesment. 
“Ambillah perguruan tinggi yang kompeten, nanti ditentukan orang-orangnya agar hasilnya baik, dilakukan secara transparan,” jelasnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, mengkritik keras pelibatan PT DDI sebagai konsultan assesment oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Saya mohon Rini Soemarno mawas diri, dia sudah melibatkan abangnya Arie Soemarno dan Ongky Soemarno dalam pemilihan direksi BUMN melalui assesment PT DDI. Mohon maaf itu tindakan KKN,” ucapnya di Jakarta, Rabu (19/11) kemarin. 
“Rini sebaiknya menghentikan praktek-praktek KKN, kalau tidak saya minta Pak Jokowi bertindak,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafidz Tohir mengatakan kebijaakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK, menunjukkan ketidakkreatifanya pemerintah dalam menyiasati sempitnya ruang fiskal  anggaran.
Karena, tidak selalu untuk mengurangi beban fiskal secara melulu menaikan harga BBM, terlebih kenaikan yang dinilai tidak jelas kriteriannya.
“Dengan menarik subsidi 2000 perak sama saja dibahu orang miskin terbebankan fiskal pemerintah, ini kan seharusnya tanggung jawab pemerintah, harusnya pemerintah kreatif memikirkan sumber-sumber uang lain,” kata dia usai menggelar rapat, di ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11).
Menurut dia, kenaikan harga BBM itu tentunya berdampak pada meningkatnya keberadaan masyarakat miskin di Indonesia. Pasalnya, sambung dia, akan terjadi penurunan daya beli terutama pada masyarakat yang berada dalam katagori rentan miskin.
“Dengan kenaikan 2000, angka inflasi akan naik sampai 3 persen, artinya apa? ketika inflasi 3 persen terjadi daya beli masya miskin menurun, karena uang itu nilainya tidak berarti, dan ongkos produksi naik,” seru dia.
“Sehingga barang ini bertemu pengahasilan tetap dengan barang tingggi gape disitu, bisa membuat angka inflasi lebih tinggi di level masyarakat miskin bisa mencapai 5 persen. Kalau dibiarkan dari 70 juta masyarakat miskin yang rentan miskin bisa tergerus masuk dalam kalangan masyarakat miskin,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang