6 April 2026
Beranda blog Halaman 41998

Produksi Minyak Indonesia Dicuri 2.000 Barel Setiap Hari

Denpasar, Aktual.co — Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gede Pradnyana, melansir data bahwa produksi minyak Indonesia setiap harinya dicuri 2.000 barel oleh pihak tak bertanggung jawab setiap hari.
“Volumenya 2.000 barel per hari yang dicuri. Itu baru satu lokasi. Kecenderungannya merambah ke lokasi lain,” kata Gede, di Nusa Dua, Bali, Rabu (19/11).
Sebanyak 2.000 barel per hari yang dicuri itu dari pipa sepanjang 250 kilometer di Sumatera Selatan. Pencurian dilakukan dengan cara melubangi pipa. 
“Sekarang menjalar ke Riau. Di sana produksi minyak kita 300 ribu barrel perhari. Itu urat nadi produksi nasional kita. Sudah pernah terjadi dilubangi. Karena tindakan itu pernah juga terjadi kebakaran,” papar dia.
SKK Migas kini tengah fokus memerangi illegal tapping tersebut. Menurutnya, faktor keamanan seringkali berdampak pada kelancaran produksi migas dalam negeri.
Tak hanya di darat, di wilayah laut juga terjadi penyelundupan minyak ke luar negeri. Kerugian produksi dalam negeri bertambah ketika terjadi konflik dengan masyarakat.
Meski tak berdampak pada kehilangan minyak secara langsung, potensi kerugiannya mencapai puluhan ribu barrel perhari.
Asisten Teritorial TNI AD, Mayor Jenderal Wiyarto menyatakan pihaknya akan siap membantu pengamanan migas dari hulu sampai hilir.
“Masalah minyak menjadi masalah kita bersama, kebutuhan bersama dan kita jaga bersama,” kata Wiyarto.

Artikel ini ditulis oleh:

BPH Migas Diminta Serahkan Data Mafia Migas ke Komisi VII

Jakarta, Aktual.co — Komisi VII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan fakta dan data tentang harga pokok penjualan tiap jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  BPH Migas diberikan tenggat waktu untuk menyerahkan fakta dan data itu paling lambat 24 November 2014 pekan depan. 
Permintaan itu merupakan salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi VII dengan BPH Migas pimpinan Andi Nursaman Someng di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Anggota Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian, pada awalnya meminta BPH Migas untuk membawa serta fakta dan data tersebut. Sebab fakta dan data secara langsung akan menunjukkan bagaimana dan siapa sebenarnya mafia migas bermain. 
“Siapa sebenarnya mafia migas itu. Kami minta, selain fakta dan data, pekan depan diundang Bareskrim Polri agar diambil tindakan tegas,” kata Ramson.
Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mengatakan bahasa yang disampaikan Ramson terlalu vulgar untuk dijadikan kesimpulan. Sebab fakta dan data menurutnya sudah cukup untuk mengetahui siapa sebenarnya yang turut bermain dalam migas.
Selain kesimpulan tersebut, Komisi VII juga meminta BPH Migas melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi tentang tumpang tindih kelembagaan dan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kinerjanya.
Selanjutnya Komisi VII meminta BPH Migas menyampaikan data-data penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada Komisi VII paling lambat tanggal 24 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Dilantik di Istana, Pimpinan DPRD dari KMP ke DPR

Jakarta, Aktual.co —Di tengah-tengah pelantikan Plt Gubernur Basuki Thaja Purnama (Ahok) siang hari ini, sejumlah politisi DPRD DKI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendatangi DPR RI.
Yakni untuk berkonsultasi terkait mekanisme pelantikan Ahok yang dianggap cacat prosedural.
“Bapak gak ada lagi ke DPR, semua KMP ke DPR. Iya perihal konsultasi tentang pelantikan Ahok,” kata salah satu staf Wakil Ketua DPRD M. Taufik, saat disambangi Aktual.co di Lantai sembilan gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).
Tiga Wakil Ketua DPRD lainnya pun tak ada di ruangan saat disambangi Aktual.co. Yakni Triwicaksana dari Fraksi PKS, Feriyal Sofyan dari Fraksi Demokrat-PAN, dan Abraham Lunggana dari Fraksi PPP.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana yang juga menjadi bendahara Fraksi KMP di DPRD DKI, sebelumnya memang sudah mengatakan akan berkonsultasi dengan DPR terkait polemik pelantikan Ahok. 
Dia juga sudah mengatakan akan meminta Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan pelantikan Ahok.
KMP akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait payung hukum pelantikan Ahok. 
“Kami juga akan konsultasi ke DPR RI agar persoalan ini melibatkan Dewan. Itu tiga langkah politik DPRD yang sesuai koridor dan tata tertib,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

HMI Medan Tantang DPRD Meminta Pemerintah Turunkan Harga BBM

Medan, Aktual.co — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menantang Dewan Perwakilan Rakyat Derah Sumatera Utara untuk secara konkret menolak dan meminta agar pemerintah menurunkan harga BBM.
“Kami nggak muluk-muluk, kami yakin DPRD ini punya power, kalau wakil kami ini berani, kami akan berdiri dibelakang wakil kami. Kami akan terus main sampai bbm diturunkan,” kata orator, di depan kantor DPRD Sumut, Rabu (19/11).
Pihaknya secara konsisten untuk terus menolak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan pantauan dilapangan, aksi unjuk rasa dilakukan dengan membakar ban dan memblokir jalan. hingga kini aksi masih berlangsung.

Artikel ini ditulis oleh:

BBM Subsidi Naik, PDIP Sebut untuk Bayar Utang Pemerintah Sebelumnya

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP memahami pilihan sulit pemerintahan Jokowi-JK dalam menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Sebab, kata dia, penaikan BBM merupakan kebijakan yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian yang lebih baik.

Peletakan dasar perekonomian itu, kata dia, yakni dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui realokasi subsidi BBM.

“PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera, kata Hasto di Jakarta, Rabu (19/11).

Apa yang dilakukan oleh Jokowi, kata Hasto, merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertindak cepat untuk menyehatkan perekonomian nasional, seperti defisit ganda, beban subsidi yang sangat besar, termasuk utang Pemerintah atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 46 triliun.

“Percayalah bahwa karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat akan secepatnya mengatasi berbagai persoalan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Delapan Demo di Depan Istana, Polisi Tidak Alihkan Arus Kendaraan

Jakarta, Aktual.co —Kepolisian tidak melakukan pengalihan arus di depan Istana Negara, meskipun hari ini banyak aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. 
“Untuk sementara ini tidak ada pengalihan arus di depan Istana Negara,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hendro Pandowo, Rabu (19/11).
Kata dia demo dilakukan dari delapan elemen massa. Dua menolak pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan enam aksi menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Sebanyak 3.585 personel gabungan ditugaskan mengamankan Istana Negara. Sedangkan 600 personel di Gedung DPRD DKI serta 200 orang personil di Balai Kota. Kepolisian juga menyiapkan delapan unit baracuda dan watercanon.
“Ini merupakan pengamanan untuk pelantikan pak Ahok sekaligus pengaman aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Istana Negara,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain