Jakarta, Aktual.co — Kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bisa terlaksana karena tidak punya dasar anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Menurut politisi Demokrat ini program tiga kartu sakti ini juga merupakan duplikasi dari program-program yang sudah dibuat di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Program ini (kartu sakti) hanya ganti baju saja, atau bisa disebut copy paste, jadi enggak jalankan (karena) enggak ada anggaran, seperti yang ada BPJS bukan KIS, harus inline” jelasnya.
Agus Hermanto ragu bahwa kompensasi itu nantinya benar-benar bisa sampai ke tangan masyarakat bawah. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memperhatikan kondisi masyarakat yang sudah sangat kewalahan dengan tingginya harga barang saat ini
“Kompensasi BBM bahkan besaran dan waktu harusnya diyakinkan betul semua mekanisme dan sesuai perundang-undangan, baru dinaikkan. (Apakah) sekarang kompensasi akan sampai? Wallahuallam,” demikian Agus Hermanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga bekas Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014, Rabu (19/11). 
Ketiganya antara lain Efi Susilowati, I Wayan Gunastra dan Tri Yulianto. Mereka bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Sutan Bhatoegana terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2013 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. “Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Sutan Bhatoegana,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.
Pada Senin (17/11), KPK telah memeriksa Sutan Bhatoegana, namun tidak menahan politikus asal Partai Demokrat itu. Seusai menjalani pemeriksaan, si ngeri-ngeri sedap itu mengaku bahwa dirinya ditanya soal penganggaran selama menjadi anggota DPR.
“Enggak, tentang itu saja, proses penganggaran,” kata Sutan.
Sutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini yang telah divonis 7 tahun penjara.
Dalam sidang Rudi Rubiandini terungkap bahwa Rudi memberikan uang 200 ribu dolar AS melalui anggota Komisi VII Tri Julianto di toko buah di Jalan MT Haryono, uang itu menurut Rudi sebagai uang Tunjangan Hari Raya untuk anggota Komisi VII.
Padahal mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi mengaku memberikan tas berisi amplop-amplop uang total 140 ribu dolar AS yang ditujukan untuk pimpinan, anggota dan Sekretariat Komisi VII kepada staf khusus Sutan, Irianto. Irianto bahkan menandatangani tanda terima uang tersebut.
Namun baik Sutan maupun Tri Julianto membantah pengakuan Rudi tersebut. Sutan saat menjadi saksi pada 26 Februari 2014 mengakui bahwa pernah memiliki staf ahli bernama Irianto tapi dokumen yang dibawa Irianto dari Kementerian ESDM diberikan ke stafnya yang lain yaitu Iqbal, sayangnya Iqbal mengalami kecelakaan.
Sutan Bhatoegana juga disebut meminta salah satu perusahaan yaitu PT Timas Suplindo dikawal untuk memenangkan dalam tender di SKK Migas dalam pengadaan konstruksi “offshore” di Chevron. Sutan tercatat pernah menjadi wakil direktur perusahaan tersebut pada 2003-2004.
Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby