Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka bergerak menguat sebesar 11,68 poin atau 0,23 persen menjadi 5.114,15 Sementara indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 2,93 poin (0,34 persen) ke level 879,52.

“IHSG BEI bergerak menguat di tengah pasar saham Asia yang bergerak cenderung mendatar. Pelaku pasar, terutama investor masih merespon positif kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada hari ini,” kata Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Rabu (19/11).

Ia menambahkan setelah kenaikan BBM itu, pemerintah dapat menjaga pasokan barang dan bahan makanan agar tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Di sisi lain, alokasi dana ke beberapa sektor diantaranya infrastruktur, kesehatan, konstruksi, dan sektor-sektor produktif lainnya segera terealisasi.

Kendati demikian, menurut dia, secara teknikal kenaikan indeks BEI juga menyimpan potensi untuk berbalik arah ke area negatif menyusul sebagian investor yang mulai mengambl posisi ambl untung.

Head of Research Valbury Asia Securities Alfiansyah menambahkan bahwa kenaikan BBM subsidi yang diikuti dengan meningkatnya suku bunga acuan bank Indonesia (BI rate) dinilai positif oleh kalangan pelaku pasar.

“Langkah yang dilakukan BI suatu sikap yang responsif dan positif,” katanya.

Secara umum, lanjut dia, kenaikan BBM bersubsidi dan kebijakan BI menaikan suku bunga, sebagai kebijakan yang tidak populis bagi pelaku pasar saham. Namun, kali ini pasar sudah mengantisipasinya, sehingga penyesuasian risiko atas kebijakan ini berkurang.

Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng melemah 8,99 poin (0,04 persen) ke 23.520,18, indeks Nikkei naik 37,15 poin (0,21 persen) ke 17.381,21, dan Straits Times menguat 15,86 poin (0,49 persen) ke posisi 3.329,93.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki sistem pangan rakyat dengan meningkatkan “supply side” untuk menekan inflasi dengan mengontrol komponen,

“Inflasi di Indonesia itu sesungguhnya 65 persen karena pangan. Jadi, kalau menyelesaikan masalah pangan, selesailah inflasi itu, itu dipengaruhi faktor pada ‘supply side’ (sisi penawaran), bukan ‘demand side’ (sisi permintaan),” katanya dalam diskusi Kinerja Industri Keuangan Indonesia: Review 2014 dan Prediksi 2015 di Jakarta, Selasa (18/11).

Ia menyebutkan sebanyak 25 persen dari inflasi lebih disebabkan oleh impor beras, kemudian disusul komponen makanan dan minuman lainnya serta rokok sebanyak 40 persen.

“Jadi, kalau satu urusan beras beres, kita bisa mengurangi 25 persen dari inflasi itu,” katanya.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu memberikan contoh 99 persen gandum diimpor untuk membuat mi yang sudah menjadi makanan pokok Indonesia selain beras. Kemudian, sebanyak 70 persen kedelai diimpor untuk membuat tahu dan tempe yang menjadi makanan rakyat.

“Jadi, kalau kita mau mengatakan kapan inflasi berhenti, apabila pemerintah bisa mengontrol daripada komponen beras dan makanan dan minuman tadi, baru kita bisa menekan inflasi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat “supply side” sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri untuk menghindari banyaknya komoditas impor.

“Pemerintah harus lebih fokus bagaimana meningkatkan ‘supply side’, bukan masalahnya ‘demand side’, kalau ‘demand side’ itu adalah permintaannya naik terus sedangkan ‘supply’-nya sedikit dan tidak mendukung, maka inflasi tetap terjadi,” katanya.

Untuk itu, katanya, pemerintah harus memikirkan upaya-upaya untuk mengontrol sistem pangan rakyat agar dapat menekan laju inflasi.

“Jadi, sistem pangan ini yang harus diperbaiki, jangan cuma bilang stabilitas harga, tetapi tidak ada perlakuan untuk menstabilkannya, kalau pangan bisa dikompensasi inflasi, kita baru bisa ditekan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada APBN 2015 masih bisa tercapai, apabila sejumlah rencana pembangunan sarana infrastruktur dapat terlaksana.

“Kita bisa mencapai target 5,8 persen, kalau realokasi subsidi dilakukan secara benar,” katanya dalam pemaparan di Jakarta, Selasa (18/11).

Menkeu mengatakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah, telah memberikan ruang fiskal pada kisaran Rp110 triliun-Rp140 triliun, yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana infrastruktur maupun program perlindungan sosial lainnya.

“Karena kita melakukan realokasi yang lumayan, apalagi ke infrastruktur dan dibantu investasi, maka kemungkinan 5,8 persen itu bisa tercapai,” katanya.

Menkeu pun memberikan sinyal untuk mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan APBN-Perubahan 2015 sebesar 5,8 persen, sama seperti asumsi nilai tukar yang diperkirakan tetap pada Rp11.900 per dolar AS.

“Kurs Rp11.900 kita bukan pesimis tapi konservatif, karena meskipun nanti ada sentimen positif, dan ‘current account deficit’ lebih baik, tapi 2015 masih ada normalisasi kebijakan moneter. Kita siap-siap kalau ada ‘outflow’, dan kurs yang terkena,” katanya.

Sementara, untuk harga ICP minyak, Menkeu akan menetapkan asumsi baru dalam APBN-Perubahan 2015 yaitu pada kisaran 100 dolar AS-105 dolar AS, atau lebih rendah dari asumsi di APBN sebesar 105 dolar AS per barel.

“Untuk harga minyak, saya sudah minta kita lihat semua ‘forecast’. Tapi lebih baik kita bikin asumsi akan dibawah 105 dolar AS, bahkan dibawah 100 dolar AS, tapi ini masih awal,” katanya.

Untuk penyusunan APBN-Perubahan 2015, Menkeu menjanjikan adanya pengalihan subsidi untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial yang lebih produktif, serta efisiensi belanja agar tercipta ruang fiskal yang lebih memadai.

“Berapanya nanti bisa dilihat di APBN-Perubahan, karena untuk efisiensi kita tidak bisa memotong begitu saja. Tapi dengan kesadaran pemerintah untuk berhemat, harapannya ada penghematan dari belanja barang dan belanja modal non infrastruktur,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka