Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan meneruskan pembangunan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang yang saat ini dimasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, sebelum meneruskan proyek yang tersangkut kasus korupsi itu, Menpora terlebih dulu akan berkoordinasi dengan lembaga yang dipimpin oleh Abaraham Samad Cs itu.
“Jadi kami akan membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan KPK serta pihak terkait lainnya untuk mendalami apakah Hambalang perlu diteruskan atau tidak,” kata Menpora Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu (19/11).
Dia menganggap penting, untuk meneruskan proyek tersebut, terlebih lagi pembangunan fasilitas itu sudah menyedot banyak anggaran. “Alhamdulillah kami akan mendalaminya. Dan kalau terwujud maka akan menjadi salah satu solusi kekurangan sarana dan prasarana. Tolong didoakan yah.”
Dia menambahkan apabila sarana dan prasarana Hambalang dapat dimanfaatkan, hal itu akan menjadi momentum baik agar setiap uang negara yang sudah digelontorkan tidak mubazir.
Kalaupun di belakang ada persoalan hukum yang sementara didalami dan diselesaikan oleh KPK, menurut menteri itu bukan momok menakutkan sebab akan menjadi momentum masa depan kebangkitan olahraga Indonesia.
“Yang perlu diputuskan sekarang adalah mau diapakan bangunan yang sudah selesai, dan bagaimana dengan rencana pembangunan fasilitas lainnya. Walau bagaimana pun, proyek yang bernilai ratusan miliar dari uang rakyat tersebut jangan sampai terbuang sia-sia,” katanya.
September 2013 lalu, pembahasan nasib Hambalang juga pernah dilakukan oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni Widarso. Beberapa hal yang dibahas waktu itu adalah akan diapakan bangunan yang sudah mencapai lebih dari 90 persen, di atas 50 persen dan di bawah 40 persen. 
Perlu diketahui juga, pembangunan proyek Hambalang tersebut sudah menjadikan beberapa pihak menjadi tersangka kasus korupsi, diantaranya ialah dari Kemenpora ada nama Dedy Kusdinar (mantan Kabiro Perencanaan) dan Andi Alfian Mallarangeng (mantan Menpora). Sementara dari pihak swasta ada Teuku Bagus M. Noor dan Mahfud Suroso. Sedangkan Anas Urbaningrum terlibat dalam memuluskan perubahan anggaran proyek tersebut. Anas juga terbukti menerima gratifikasi dari Hambalang. Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah mengaku tidak terkejut dengan niat dan rencana beberapa fraksi dari faksi oposisi yang menggulirkaan penggunaan hak interpelasi terhadap pemerintah. Khususnya terkait keputusan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). 
Menurutnya, penggunaan hak interpelasi di parlemen hanya menyangkut waktu saja. Sebagai kekuatan oposisi yang tugasnya mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, parlemen utamanya dari kubu faksi oposisi diprediksi akan terus melakukan hak interpelasi atau hak angket lainnya. ‎”Prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunakan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan faksi oposisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (19/11).
Apa yang dilakukan ini sejalan dengan motif dipertahankaannya eksistensi fraksi dari faksi oposisi (KMP) paska Pemilihan Presiden 2014 lalu. Atas dasar itu pula ia mengingatkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai agenda faksi oposisi dibidang pengawasan ke depan.
Pemerintah, lanjut dia, harus lebih intensif melakukan koordinasi dengan fraksi-fraksi kubu pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dengan begitu dukung politik akan diberikan secara solid terhadap program dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. 
“Pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan program-program pemerintahan yang direncanakan akan berhadapan dengan realitas  sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer,” demikian Basarah.

Artikel ini ditulis oleh: