Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ruang fiskal akan membesar pada 2015, karena pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penerimaan perpajakan serta melakukan efisiensi dalam belanja.

“Kita tidak akan berdiam diri dengan menghitung atau mendapatkan ruang fiskal dari subsidi saja, karena kita akan mengupayakan tambahan lain dari penerimaan pajak, PNBP dan efisiensi belanja,” katanya di Jakarta, Selasa (18/11).

Pemerintah sebelumnya telah mendapatkan ruang fiskal sebesar Rp110 triliun hingga Rp140 triliun dari kebijakan pengalihan subsidi dari sektor konsumtif untuk belanja yang lebih produktif, melalui penyesuaian harga premium dan solar bersubsidi.

Menkeu mengatakan upaya memperlebar ruang fiskal tersebut antara lain dengan memperbaiki skema subsidi listrik dan menghemat biaya perjalanan dinas serta belanja barang dan belanja modal non infrastruktur.

“Subsidi listrik selalu meleset karena kebijakan ‘mix energy’ tidak pernah mencapai target, itu mau kita jaga. Kemudian, penghematan untuk belanja barang dan modal noninfrastruktur, misalnya untuk pembelian mobil, peralatan kantor dan komputer,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan melakukan review terhadap pemberian bantuan sosial serta mendorong program kemandirian energi melalui pemanfaatan gas dan membangun kilang minyak, agar penerimaan negara bukan pajak makin meningkat.

“Bantuan sosial nanti kita arahkan kepada perlindungan sosial yang nyata dan jelas penerimanya. Selain itu, kita serius mendukung program ESDM agar penerimaan kita tidak hanya dari pajak namun juga PNBP,” kata Menkeu.

Ia menambahkan pemerintah juga akan melakukan pembenahan dari sektor pajak, serta mengharapkan dirjen pajak yang terpilih melalui seleksi jabatan dapat mengemban amanah untuk mencapai target penerimaan pajak yang jumlahnya mendekati Rp1.400 triliun.

“Kami inginnya target pajak tercapai dengan segala upaya dukungan penuh semua pihak. Kalau pajak membaik, belanja optimal, maka ruang fiskal akan bertambah lagi dan larinya bisa untuk program kesejahteraan masyarakat,” jelas Menkeu.

Pemerintah telah memastikan berbagai ruang fiskal yang didapat dari penyesuaian harga BBM maupun optimalisasi penerimaan perpajakan dan efisiensi belanja, akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi sepanjang 2014 akan mencapai kisaran 7,7-8,1 persen, lebih tinggi dari perkiraan inflasi pemerintah 7,3 persen.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberikan kontribusi terhadap inflasi berkisar 2,4-2,8 persen, atau mid-nya 2,6 persen,” kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (18/11).

Perry menjelaskan, tambahan inflasi sebesar 2,6 persen tersebut, separuhnya merupakan inflasi hasil sumbangan langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi itu sendiri.

“Begitu BBM jenis premium dan solar naik, tambahannya 1,3 persen,” ujar Perry.

Sementara itu, inflasi sebesar 0,7 persen merupakan dampak tidak langsung yang bersumber dari tarif angkutan. Menurut Perry, inflasi tersebut bisa lebih rendah jika kenaikan tarif angkutan dapat dikendalikan dan tidak setinggi tahun lalu.

“Sedangkan inflasi 0,6 persen merupakan akibat kenaikan harga pangan dan harga barang jasa lainnya. Ini bisa lebih rendah kalau ekspektasi inflasi terjangkau, pasokan pangan tersedia, dan distribusi juga baik. Ini yang kita koordinasikan dengan TPI dan TPID,” kata Perry.

Gubernur BI Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan, jika respon dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi inflasi bisa lebih baik, inflasi diharapkan dapat lebih rendah lagi.

“Pada Juni 2013, ketika ada kenaikan harga BBM, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik, inflasi yang dikhawatirkan bisa jadi 9 persen saat itu ternyata 8,3 persen,” ujar Agus.

Sebelumnya, pemerintah pada Senin (17/11) malam mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 baik untuk jenis premium maupun solar, berlaku mulai Selasa (18/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka